Permainan Logika Goenawan Mohamad

Mencermati perkembangan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP), sudah menjurus pada pelecehan terhadap budaya tertentu.

Tulisan Goenawan Mohamad (GM) di Koran Tempo (8 Maret) menyebut RUU Antipornografi dan Pornoaksi sebagai RUU Porno yang kental dengan nuansa Timur Tengah (Arab). Pada titik ini, GM telah menyempitkan persoalan pornografi dan pornoaksi sebagai imbas dari budaya Arab.

Logika ini sangat simplistis. Semua orang tahu dan sadar bahwa persoalan moralitas yang kemudian menjelma menjadi aturan main bisa lahir dari mana saja, dari barat, timur, utara, selatan, dan dari seluruh penjuru mata angin serta diyakini oleh siapa
pun dan di mana pun.

Masalah RUU APP bukan persoalan budaya Arab yang partikular maudipaksakan pada realitas sosial yang plural seperti Indonesia. Ini lebih menyangkut budaya dan tata krama berpakaian yang diyakini dapat menghambat laju pornografi dan pornoaksi di masyarakat Indonesia yang kebetulan mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan
sebagaimana kita maklumi bahwa semua ajaran agama, yang kemudian diyakini oleh mayoritas penghuni bumi ini, tidak pernah lepas dari realitas sosial budaya
masyarakat setempat. Kalau kita konsisten terhadap kenyataan tersebut, tidak ada persoalan, apakah ia berasal dari budaya Arab atau budaya lainnya, kalau itu diyakini sebagai benteng pencegah pornografi dan pornoaksi harus diberlakukan.

Dalam tulisan di Koran Tempo tersebut terdapat kutipan yang memperlihatkan ketidakajekan logika GM: Apakah Republik 17 ribu pulau ini–yang dihuni umat beragam agama dan adat ini–akan dikuasai oleh satu nilai seperti di Arab Saudi? Kalimat ini bisa dibalik: Apakah Republik 17 ribu pulau ini–yang dihuni umat beragam agama dan adat ini–akan dikuasai oleh satu nilai seperti di Amerika atau Barat?

Jadi persoalannya bukan masalah Arab Saudi atau Barat, tapi sejauh mana nilai-nilai diyakini sebagai obat kegelisahan sekelompok orang atas maraknya pornografi dan pornoaksi. Tentu bagi mereka yang nilainya Barat, tidak ada problem dengan pornografi dan pornoaksi. Atas nama kebebasan, tak ada yang perlu diatur dan dibatasi.

Namun, saya setuju bahwa di dalam RUU APP tersebut ada beberapa poin yang harus direvisi, tapi bukan berarti RUU APP tersebut menjadi tidak penting. Di dalam kehidupan sosial (bernegara), aturan main justru menjadi benteng dari anarkisme yang bisa muncul akibat ragam kepentingan yang liar.

Revisi penting yang harus dilakukan dalam RUU APP adalah kesan diskriminatif terhadap kaum perempuan. Perempuan telah ditempatkan sebagai terdakwa atas segala bentuk pornografi dan pornoaksi. Saya kira ini pengaruh budaya patriarkal yang tidak saja terjadi di negeri ini, tapi juga di negara maju sekalipun sehingga gerakan
feminisme mencuat di seluruh penjuru dunia.

Karena itu, persoalan pornografi dan pornoaksi harus dikembalikan kepada aktornya, bisa laki-laki bisa juga perempuan, bisa anak bisa juga orang tua renta. Di samping itu, definisi sensual, seksual, dan erotis harus dijabarkan secara jelas dan dapat dilihat indikatornya. Kalau tidak, RUU ini akan menjadi pemicu munculnya kecurigaan dan konflik baru antarmasyarakat. Karena itu, RUU APP harus direvisi sambil terus
disosialisasi secara baik dan benar terhadap masyarakat.

Maulana Raja Aisyana
Graha Pancoran Mas Indah, Pancoran Mas, Depok

*Tulisan ini sebelumnya dipublikasikan di Koran Tempo, 10 Maret 2006, klik di sini