Rakyat Papua dan Prajurit Polri/TNI Menjadi Korban Kebijakan Pemerintah

Pertama-tama, kami ucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas tewasnya tiga aparat Polri dan satu orang prajurit TNI AU dalam bentrokan di depan Universitas Cenderawasih, Abepura, Kamis kemarin. Juga kami sangat prihatin atas puluhan korban yang luka parah, baik dari pihak Polri maupun masyarakat Papua sendiri. Kekerasan tampaknya masih menjadi pola yang terus berlangsung dalam menyelesaikan berbagai konflik, terutama di bumi Papua.

Sesungguhnya tragedi ini tidak perlu terjadi jika para prajurit tidak membubarkan secara paksa blokade jalan yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Papua. Tindakan ini memicu kemarahan warga, hingga bentrokan berdarah pun tak terhindarkan. Para prajurit polisi yang rata-rata berpangkat rendah, yang sangat mungkin belum paham duduk persoalan sengketa rakyat dengan PT Freeport Indonesia, justru menjadi korban dari ketidakjelasan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan seputar keberadaan Freeport. Konflik yang sesungguhnya adalah antara rakyat dengan Freeport lalu bergeser menjadi antara rakyat dengan polisi/tentara.

Konflik antara rakyat Papua dengan PT Freeport telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Namun hingga kini, tidak ada kebijakan penyelesaian persoalan dari Pemerintahan SBY-Kalla dalam menyelesaikan tuntutan rakyat Papua. Pemerintah tidak menanggapi secara serius tuntutan revisi Kontrak Karya, yang dirasa tidak memberi keadilan dan kessejahteraan bagi rakyat Papua yang miskin dan terbelakang.

Akumulasi kemarahan akhirnya menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang tidak perlu, dan akan terus berulang jika pola penyelesaiannya masih sama. Jika ada pihak yang harus dituntut tanggungjawabnya pihak itu adalah pemerintah pusat yang mempunyai otoritas untuk menanggapi gugatan rakyat Papua terhadap PT Freeport.

Apalagi ekses kekerasan akibat bentrokan berdarah ini terus berlanjut seperti sweeping/penyisiran ke rumah-rumah warga sipil dan ke dalam kampus Universitas Cenderawasih, juga penangkapan-penangkapan terhadap warga sipil dan para aktivis, seperti yang dialami oleh Sekretaris Front Pepera Selfius Boby, organisasi yang memimpin aksi-aksi protes rakyat Papua yang menuntut penutupan PT Freeport. Ekses ini akan semakin menyulitkan penyelesaian masalah Papua yang sesungguhnya.

Maka dalam kesempatan ini kami menyerukan:

Kepada seluruh prajurit polisi di Abepura dan di seluruh Papua untuk menahan diri, jangan sampai melakukan tindakan balas dendam.

Penegakan hukum terhadap kedua belah pihak agar dilakukan setelah situasi mereda. Aksi-aksi sweeping dan penangkapan dihentikan.

Kepada seluruh rakyat dan mahasiswa Papua untuk menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperlemah perjuangan untuk menuntut keadilan kepada PT Freeport dan Pemerintahan SBY-Kalla. Kami akan mendukung perjuangan rakyat Papua untuk menuntut keadilan sepanjang dilakukan dengan cara-cara damai dan terorganisir.

Kepada Pemerintahan SBY-Kalla untuk segera memenuhi tuntutan rakyat Papua yaitu menutup PT Freeport untuk sementara, demi menghindari akumulasi konflik. Renegosiasi sebaiknya dilakukan, agar isi Kontrak Karya dapat mencerminkan keadilan. Tanpa kebijakan yang semacam ini potensi bentrokan berdarah dan tindakan kekerasan, baik oleh rakyat dan mahasiswa Papua dan atau oleh aparat polisi dan TNI kemungkinan besar akan terus berlanjut.

Jangan eksploitasi kasus Abepura Berdarah ini untuk tujuan-tujuan di luar persoalan pokoknya yaitu, penyelesaian gugatan ketidakadilan yang diderita rakyat Papua akibat operasi pertambangan oleh PT Freeport dan keputusan

Pemerintahan Pusat terkait soal ijin dan kontrakdengan PT Freeport. Penambahan pasukan Polri/TNI ke bumi Papua hanya akan mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Jangan jadikan Rakyat dan bumi Papua sebagai wilayah militerisme yang hanya akan menambah jumlah korban dari rakyat sipil dan juga prajurit kepolisian. Jangan jadikan nasib rakyat Papua dan juga prajurit kepolisian seperti rakyat Aceh dan juga para prajurit TNI/Polri yang menderita dan menjadi korban akibat kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) semasa Orde Baru dan Darurat Militer/Sipil dalam masa Orde ?eformasi?

Jakarta, 17 Maret 2006

HS. Dillonn
Hendardi
Romo Benny Susetyo
Franky
Sholahudin Wahid
Dita Indah Sari
Sukardi Rinakit

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top