KKN dianggap tidak efektif karena lebih menargetkan pada pembangunan fisik. Untuk pertama kalinya, Fakultas Sastra melaksanakan KKP sebagai pengganti KKN. Sudahkah KKP berjalan seperti yang diharapkan?
Tabloid Hawe Pos, Edisi 14/Mei/2006
Rubrik Cover Story
SENIN, 5 DESEMBER 2005, sekitar pukul 09.00 WIB. Edi Susanto berangkat ke kampus. Mahasiswa jurusan Sastra Inggris angkatan 2002 itu sedang tak ada kuliah. Ia ke kampus untuk mengikuti upacara pelepasan Kuliah Kerja Profesi (KKP). Bertempat di sebelah panggung timur, mahasiswa dari Jurusan Sastra Indonesia, Sastra Inggris, dan Sejarah berkumpul. Para mahasiswa mendengarkan ceramah dari panitia pelaksana KKP. Hadir diantaranya, Dra Chusnul Hayati MHum, Drs Sugiarto, dan Drs Mulyono MHum.
KKN dianggap tidak efektif karena lebih menargetkan pada pembangunan fisik. Untuk pertama kalinya, Fakultas Sastra melaksanakan KKP sebagai pengganti KKN. Sudahkah KKP berjalan seperti yang diharapkan?
Oleh Sumaryati
Reporter: Rose KR, Elisya Budiawati, Diantika Permatasari
Tabloid Hawe Pos, Edisi 14/Mei/2006
Rubrik Cover Story
SENIN, 5 DESEMBER 2005, sekitar pukul 09.00 WIB. Edi Susanto berangkat ke kampus. Mahasiswa jurusan Sastra Inggris angkatan 2002 itu sedang tak ada kuliah. Ia ke kampus untuk mengikuti upacara pelepasan Kuliah Kerja Profesi (KKP). Bertempat di sebelah panggung timur, mahasiswa dari Jurusan Sastra Indonesia, Sastra Inggris, dan Sejarah berkumpul. Para mahasiswa mendengarkan ceramah dari panitia pelaksana KKP. Hadir diantaranya, Dra Chusnul Hayati MHum, Drs Sugiarto, dan Drs Mulyono MHum.
Dra Chusnul Hayati MHum, selaku Pembantu Dekan (PD) I, yang waktu itu mewakili dekan, sebelum melepas mahasiswa KKP berpesan agar mahasiswa benar-benar membawa nama baik almamater. Berkali-kali ia salah menyebut KKP dengan KKN. Mungkin karena ini istilah baru dan baru pertama kali pula dilaksanakan oleh fakultas ini. “Sekali lagi, kami katakan ini bukan kelinci percobaan,” tegasnya.
Seluruh yang hadir mengikuti acara pelepasan KKP itu tampak menundukkan kepala ketika salah seorang perwakilan dari mahasiswa membacakan doa. Lalu-lalang suara kendaraan yang melintasi di sekitar Jalan Hayam Wuruk seolah-olah tak membuyarkan kekhusukan para hadirin yang tengah memanjatkan doa.
Usai upacara pelepasan, para mahasiswa peserta KKP berangkat menuju instansi atau perusahaan yang mereka pilih. Tapi, Edi belum juga berangkat. Ia baru mulai berangkat dua hari setelahnya, 7 Desember 2005. Namun demikian, beberapa mahasiswa lain justru sudah mulai KKP beberapa hari sebelum upacara pelepasan tersebut.
MULAI tahun akademik 2005/2006 ini, Fakultas Sastra (FS) menghapus matakuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk semua program studi S1 Reguler. Sebagai gantinya, diadakan KKP. Rencana ini berawal dari kurang sesuainya program-progran KKN dengan matakuliah mahasiswa yang ada di FS.
Sementara bagi mahasiswa program ekstensi masih diberlakukan KKN. Mengapa bisa demikian, “Karena KKP kan sesuai kurikulum. Sedang anak ekstensi tidak tercakup disitu,” jawab Chusnul, singkat.
Seperti yang diakui Chusnul, kebanyakan program KKN diarahkan pada pembangunan fisik. Meski biasanya mahasiswa Sastra Indonesia atau Sastra Inggris membantu mengajar sesuai bidang masing-masing, hal itu tidak termasuk program KKN yang diselenggarakan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Undip.
Atas dasar itu, maka diselenggarakanlah KKP karena dianggap lebih relevan dengan ilmu yang dipelajari mahasiswa FS. KKP ini disesuaikan dengan kurikulum baru berbasis kompetensi atau KBK yang tercantum dalam SK rektor nomor 346 tahun 2002. Mengenai tema dan pelaksanaanya diserahkan pada kebijakan masing-masing jurusan. Jurusan Sastra Indonesia mengambil tema Layanan Bahasa, Sastra, dan Seni; Sastra Inggris bertema Apprenticeship (pemagangan); dan Sejarah bertema Sejarah Terapan.
Agar maksud dan tujuan KKP tercapai, maka masing-masing jurusan menentukan spesifikasi kegiatan. Untuk S1 Sastra Indonesia dibagi ke dalam tiga sektor kegiatan yaitu Bahasa Indonesia, Sastra, dan Seni; Sastra Inggris terdapat dua bidang yaitu korespondensi dan pengajaran; dan Sejarah ada lima bidang yaitu bidang sejarah dan nilai tradisional; pariwisata; seni; kearsipan dan perpustakaan; serta museum.
Beberapa pertimbangan pergantian KKN menjadi KKP, juga dirinci dalam buku panduan KKP. KKP diselenggarakan karena, pertama, kurang adanya kesesuaian antara jenis dan bentuk kegiatan yang umumnya dilaksanakan dalam praktek kuliah kerja nyata dengan disiplin ilmu yang dimiliki mahasiswa sastra. Tak hanya itu, manfaat KKN di lapangan bagi mahasiswa dan masyarakat berkaitan dengan penerapan ilmu bahasa, sastra, dan seni dianggap kurang optimal.
Ketiga, orientasi KBK bidang ilmu bahasa, sastra dan seni dalam pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata di lapangan tidak tercapai. Selain itu, motivasi, kegairahan dan etos kerja mahasiswa sastra dalam melaksanakan kegiatan di lapangan relatif masih rendah. Terakhir, perolehan hasil evaluasi yang berupa nilai akademik dalam KHS dinilai lambat.
PENYELENGGARAAN KKP bukan tanpa tujuan. KKP digagas untuk mengembangkan cara berpikir dan meningkatkan daya nalar serta kompetensi mahasiswa pada bidang ilmunya, sekaligus mewujudkan keseimbangan antara penguasaan teoritik dan praktik di lapangan. Pertanyaan yang kemudian diajukan, apakah tujuan itu sudah terwujud?
Edi yang memilih tempat KKP di kantor Bulog Semarang menjawab sudah. Ia adalah mahasiswa seksi linguistik yang mengambil tema pengajaran.
“Fokusnya di English class, tapi di sana saya nggak ngajar. Hanya sharing dan diskusi dengan karyawankaryawan yang bekerja di kantor Bulog. Ya…cuma ngasah dasar Bahasa Inggris mereka aja. Kerjanya sih nggak terlalu berat. Cuma jadi penyemangat karyawan yang bekerja saja,” ujarnya.
Bukan hanya Edi yang bisa menikmati masa KKP-nya. Denny Winanto yang sejurusan dengan Edi juga merasakan hal yang sama. Deni masuk KKP dari pukul 09.00-17.00 WIB, dari hari Senin-Jumat. Bila sedang tak ada pekerjaan, seharian ia bisa hanya duduk dan membaca buku yang diberikan karyawan Evergreen. Keadaan seperti ini lebih sering terjadi, hingga ia seringkali merasa tak enak sendiri. Tempatnya KKP ini bergerak di bidang ekspor-impor.
Anton Wijaya, mahasiswa Sastra Inggris 2002, menilai kelemahan KKP diantaranya, mahasiswa tidak bisa terlibat lebih jauh dalam pekerjaan yang ditanganinya. Perusahaan atau instansi tak mengijinkan mahasiswa menangani pekerjaan lebih jauh. Misalnya, ia hanya diperlihatkan surat elektronik (email) yang masuk, tapi tak diijinkan membalas. Atau ia hanya diperlihatakan contoh dokumen-dokumen yang digunakan perusahaan. Selain itu, sama halnya yang dialami Deni, Anton lebih banyak bengong karena tak ada kerjaan.
Anton bisa mengerti karena beberapa dokumen perusahaan memang bersifat rahasia, sehingga tak boleh diketahui oleh pihak luar, termasuk mahasiswa KKP. “Tapi, kan kita bisa melakukan simulasi sendiri, “ belanya.
Bila Anton masih bisa melakukan simulasi karena diperbolehkan melihat dokumen-dokumen perusahaan, tidak sama halnya yang dialami Deni. “Masih mending bisa lihat dokumen-dokumen kita bisa simulasi, saya cuma dikasih buku dan majalah,” tukas Denny.
Lantas apa yang didapat oleh Denny, sudahkah ia puas dengan pelaksanaan KKP?
“Kalau soal manfaat, ya saya dapat pengalaman. Kalau soal kepuasan, ada dua hal. Saya puas karena nilai tidak mengecewakan. Tapi kalau di tempat KKP-nya, ya kayak gitu… mengecewakan,” kata Denny.
Menurut Deni, rata-rata mahasiswa mendapat nilai A atau AB. Ada yang memperoleh nilai B atau BC, tapi hanya satu-dua orang saja. Ia pernah menanyakan soal penilaian ini ke ketua panitia KKP. Ia menyimpulkan, penilaian KKP sebenaranya diberikan oleh pihak jurusan. Dari perusahaan atau instansi hanya formalitas.
Sementara Anton mengaku mendapat banyak hal dari KKP. “Kita boleh awalnya tak tertarik dengan suatu pekerjaan. Apalagi kalau pekerjaan itu tak sesuai dengan minat kita. Tapi setelah kita terjun di lapangan, sebenaranya akan ada banyak hal yang menarik, yang sebelumnya tak kita bayangkan. Saya menemukan itu dalam KKP, “ ungkap Anton.
Drs Suharyo MHum, dosen Jurusan Sastra Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), tak mengelak jika dalam kenyataannya ada yang tidak sesuai dengan tujuan awal KKP.
“Memang secara substansi sudah betul tetapi pada operasionalnya memang belum menyentuh atau yang sifatnya substantif. Ada kasus di kecamatan Semarang Selatan, peserta KKP itu hanya diminta untuk dudukduduk, menata administrasi. Itu jelas tidak sesuai dengan ruh atau tidak sesuai dengan prinsip KKP,” ungkap Suharyo.
Menurutnya hal itu karena belum adanya komunikasi antara FS Undip sebagai pelaksana KKP dengan pihak-pihak terkait.
“Ini yang harus kami perbaiki. Tetapi ke depan hal semacam itu harus dieliminasi. Itu catatan kami memang. Atau di sekolah mana yang saya dengar hanya disuruh fotokopi, nyatet. Jelas tidak ada pengalaman akademik yang didapat,” tambahnya.
Namun menurut Titi Suhesti, KKP yang belum lama ini ia ikuti tak sepenuhnya menyimpang. Titi adalah mahasiswa Sastra Indonesia, seksi linguistik. Ia memilih layanan Bahasa dan mengajar di SD 04 dan 05 Pleburan.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Aryo Bagas. Didit, panggilan akrabnya, mengaku memperoleh manfaat dari KKP. Ia yang mengambil seksi sastra pada jurusan Sastra Indonesia dapat mengajar puisi di SMP Muhammadiyah 9 Mangkang, Semarang.
KKP MULAI diberlakukan pada mahasiswa sastra angkatan 2002. Hal ini berdasarkan SK Rektor Undip No. 346/SK/J.07/2002 yang ditetapkan 20 September 2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi pada FS Undip tahun akademik 2002/2003. SK tersebut merujuk dari SK Mendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
Konsep dasar KKP mempunyai filosofi, dasar pemikiran, tujuan, dan metode yang sama dengan KKN. KKP telah disesuaikan dengan empat pilar orientasi KBK yaitu learning to be, learning to know, learning to do, dan learning to live together.
Berdasarkan SK Rektor No. 246/J.07/SK/2001, KKP berbobot 3 SKS yang tergolong dalam Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Kode matakuliah tersebut tiap jurusan berbeda. Untuk Layanan Bahasa, Sastra, dan Seni berkode FSI-000; Apprenticeship berkode FSE-402; dan Sejarah Terapan berkode FSS-000.
KKP merupakan matakuliah baru di Undip. Beberapa fakultas lain, masih menerapkan KKN. Sebagian yang lain menawarkan dua-duanya. Namanya memang bukan KKP, tapi secara konseptual hampir sama. Seperti di Fakultas Ekonomi dan Perikanan, mahasiswa diberi kesempatan memilih antara KKN atau KKU (Kuliah Kerja Usaha). Hasilnya, kebanyakan mahasiswa memilih KKN. Ada kemungkinan karena KKP belum populer. Apakah dengan demikian fakultas sastra bisa dikatakan sebagai perintis?
“Nggak kok, malah kedokteran itu yang lebih dulu daripada kita. Mereka sudah lama melaksanakan format yang bukan KKN,” tukas Chusnul.
Dalam pelaksanaan KKP, ada beberapa tahap yaitu pembekalan, penyusunan program kerja, metode pelaksanaan kegiatan, dan pembimbingan pelaksanaan kegiatan.
Di samping itu, mahasiswa yang mengikuti matakuliah KKP diwajibkan membayar Rp 230.000,00 ke rekening BNI atas nama Dekan Fakultas Sastra. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan jaket KKP, buku panduan, dan uang transport sebesar Rp 20.000,00.
“Tapi anak KKP Sasindo pada pelaksanaannnya nggak ada yang pakai jaket, soalnya kebesaran dan ukurannya cuma L dan XL. Semuanya nggak layak pakai. Mana bahannya tebel lagi,” tutur Titi Suhesti, kecewa.
“Sebagian uang itu saya kurang tahu, soalnya nggak ada transparasi dana yang jelas. Jumlah sebesar itu menurut saya kemahalan. Soalnya kata anak-anak, ada isu kita dapat uang saku 50 ribu, tapi kenyataannya cuma 20 ribu,” tambahnya.
Selain Titi, Risda, mahasiswa jurusan Sejarah angkatan 2002, juga berpendapat serupa. “Mungkin yang saya tahu konkretnya jaket, note book, lalu yang dikembalikan 20 ribu katanya untuk transport. Yang lainnya nggak tahu,” ujarnya.
Setelah dikonfirmasi, Chusnul menjawab, “Perincian dana KKP itu 60 ribu untuk jaket, 10 ribu untuk buku panduan dan 20 ribu untuk transport mahasiswa. Sisanya digunakan untuk biaya rapat-rapat persiapan penyelenggaraan KKP, pembekalan, honor dosen-dosen terkait dan juga untuk pembiayaan pembuatan soal-soal KKP”.
Risda memilih Kota Lama sebagai objek KKP-nya. Tugasnya adalah survei lapangan, mendata bangunan-bangunan yang ada di Semarang.
“Dengan adanya data-data, gimana kita memberikan ide-ide cemerlang untuk kawasan itu. Misalnya problematika banjir, lingkungan kumuh, banyak gelandangan. Kita mencari solusi untuk Pemkot, terutama pada masyarakat karena kawasan itu mempunyai nilai-nilai yang tinggi,” terangnya.
Mengenai tempat KKP, Risda mencari sendiri sebagaimana peserta KKP yang lain. “Menurut saya pribadi, KKP kurang efektif. Kita nyari temen sendiri, kemudian dosen survei juga. Pernah juga ada selentingan dosen akan mencarikan, tetapi kenyataannya tidak.”
Menurut Drs Catur Kepirianto MHum, panitia bagian riset, pengembangan, dan evaluasi; dengan mencari tempat KKP sendiri, mahasiswa akan menemukan tempat yang sesuai dengan keinginan mahasiswa. “Kalau dicarikan tempat mereka akan merasa digurui gitu. Dan dengan mencari sendiri sesuai dengan saya sendiri dan sesuai dengan bidang sendiri”.
Selain dampak positif tersebut, lebih lanjut Catur menjelaskan bahwa dengan mencari tempat sendiri para mahasiswa dapat menemukan lembaga atau instansi yang memang sangat membutuhkan.
“Ternyata mereka memang senang di sana dengan bidang ilmunya, mulai dia menerjemahkan, rencana penyiaran sampai ikut serta dalam penyiaran kan ada yang berbahasa Inggris. Kemudian di kantor gubernur ada pusat informasi yang dipakai sebagai tempat KKP bagi mahasiswa. Jadi, di tempat tersebut mahasiswa menemukan halhal baru di luar apa yang mereka peroleh di dalam kampus itu,” terangnya.
Di samping masalah-masalah di atas, yang disesalkan mahasiswa adalah mengenai waktu pelaksanaan. KKP tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan waktu kuliah. Akibatnya, kerja mahasiswa tidak bisa terfokus. Dalam satu waktu mahasiswa harus mengikuti kuliah dan KKP. Selain itu, karena waktu pelaksanaannya di akhir dan awal tahun, biasanya di perusahaan terjadi pembukuan. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan KKP tak berjalan maksimal.
Mengenai tema KKP yang dibatasi, mahasiswa kurang sepakat. Mereka merasa tidak diberikan memilih.
Edi berkomentar tentang tema pengajaran. “Kalau KKP lebih ke mengajarkan ilmu, itu nggak sesuai karena program kita bukan keguruan. Jadi kalau KKP setujunya ditempatkan di instansi-instansi atau perusahaan.”
Namun ditemui pada kesempatan lain, Catur mengatakan, “Otomatis dalam pengajaran bahasa ada suatu tindak pengajaran.”
KKP kali ini dilaksanakan di kota Semarang. Menurut Chusnul, Semarang memilki tempat-tempat strategis untuk ketiga jurusan dalam kegiatan KKP. Dengan tegas ia menyatakan bahwa soal pemilihan lokasi KKP ini sama sekali tak dikarenakan DPL keberatan jika lokasi KKP jauh dari kampus.
Namun beberapa waktu sebelumnya, salah seorang dosen yang memberikan pembekalan mengatakan bahwa dipilihnya Semarang karena untuk memudahkan pemantauan. Selain itu, KKP merupakan pertama kalinya bagi Fakultas Sastra, bahkan Undip, sehingga membutuhkan persiapan yang lebih matang. “Nanti kalau Sastra berhasil, fakultas lain akan menyusul,” katanya.
MESKI menuai pro kontra, KKP akan tetap berlanjut minimal tiga tahun ke depan. Setelah itu, ada evaluasi dari Lembaga Pengembangan Pendidikan (LEPDIK).
“KKP tetap berlanjut karena sesuai dengan kurikulum dan SK rektor,” tegas Chusnul.
Sementara bagaimana dengan mahasiswa, cukup puaskah mereka dengan pelaksanaan KKP?
“Kita ngikutin aja soalnya kita masa percobaan. Mau ga mau kita harus setuju, soalnya dari fakultas yang ditawarkan KKP, sedang KKN sudah dimusnahkan,” tutur Titi, pasrah.
“Tapi perasaan sih seneng. Soalnya lebih bagus daripada KKN. Kalau KKN anak sastra cuma bisa jadi tukang ojek aja,” tambah Titi.
Mengenai apakah KKP lebih baik dari KKN, Anton mengatakan bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut Anton KKN lebih berorientasi sosial, sementara KKP lebih kepada bisnis. KKN melibatkan mahasiswa ke desa-desa, KKP menyalurkan mahasiswa ke instansi atau perusahaan.
“Kalau KKN itu kita membantu orang lain. Di sana kita harus menjadi mentor bagi kita sendiri. Tapi kalau KKP kita malah punya banyak mentor. Di perusahaan kan banyak orang yang mengarahkan kita. Kita juga melakukan untuk diri sendiri. Manfaatnya akan kita rasakan sendiri,” kata Anton.
Apakah dengan demikian, dirinya lebih memilih KKP daripada KKN?
“Semua mahasiswa tentu menginginkan pekerjaan setelah lulus. Dan pengalaman kerja itu yang didapatkan dalam KKP,” tukasnya. Meski demikian, ia berharap perlu diadakan evaluasi karena masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan KKP yang perdana ini.
Sementara bagi Didit, KKP ada suka dan dukanya. Senang, karena KKP bisa menyalurkan ilmu ke masyarakat. Baginya, hal itu lebih jelas manfaatnya daripada KKN. Ia juga mengaku memperoleh pengalaman dari sana. “Kalo nggak enaknya, cuma dapat fasilitas jaket sama buku panduan aja. saya juga nggak ngerti kok cuma dapet itu,” katanya.
Layakkah jika KKP tetap dilaksanakan tahun depan, sementara saat ini telah menuai banyak kritik?
“Ke depan, akan ada penyesuaian format untuk KKP selanjutnya. Dengan konsep yang lebih matang, semoga KKP lebih bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat,” tukas Chusnul.
Semua tentu beharap, setiap pergantian sistem dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Berhijrah dari kegelapan menuju keadaan yang terang-benderang. Tidak hanya asal berubah, asal beda, sementara tidak menawarkan hal yang lebih baik.
Begitu pula dengan perubahan KKN ke KKP, diharapkan bisa menjawab kegelisahan akan pelaksanaan KKN yang dinilai kurang bermanfaat bagi mahasiswa.****
