Hilangnya Semester Pendek

Oleh: Fakhrun Nisa dan Ayu Mumpuni
Selasa
pagi, 06 Januari 2014, kampus Fakultas Ilmu Budaya masih ramai seperti biasa.
Memasuki minggu kedua Ujian Akhir Semester, banyak mahasiswa yang masih
mendatangi kampus untuk mengikuti ujian tulis, ataupun mengumpulkan ujian take home. Mengejar nilai yang tinggi
menjadi satu tujuan mahasiswa dalam menjalani perkuliahan dan ujian. Namun, di
tengah hiruk pikuk yang terjadi, ada sebuah kabar berita yang menghentak
mahasiswa. Semester Pendek (SP) yang awalnya akan diadakan pada akhir semester
ini akhirnya dibatalkan. Kabar ini tergolong mendadak dan tiba-tiba. Pasalnya,
beberapa mahasiswa telah mencanangkan akan mengikuti SP untuk mata kuliah
tertentu dari jauh-jauh hari.
Dr.
Dewi Yuliati, M. A., selaku Pembanti Dekan I (PD I) yang menangani urusan
akademik menjelaskan, bahwa peniadaan semester pendek pada akhir semester ini
dikarenakan adanya arahan dari Pembantu Rektor I (PR I). Awalnya, FIB berniat
mengadakan Sp di akhir semester ganjil ini, namun, setelah PD I melakukan
konsultasi terhadap pihak rektorat, maka PR I memberikan arahan seperti di
atas.
Peniadaan
SP juga berkaitan dengan adanya sistem UKT yang ditetapkan oleh Undip sejak
tahun 2013. Penetapan UKT ini berimbas pada aturan tidak diperbolehkannya
penarikan biaya kepada mahasiswa dalam bentuk apa pun, termasuk biaya SP. Diakui
oleh Dewi Yuliati, bahwa mahasiswa angkatan 2013 juga banyak yang akan
mengikuti SP, dan pihak yang menangani administrasi SP kesulitan dalam
mengidentifikasi angkatan dari tiap-tiap mahasiswa yang mendaftar.
Lebih
lanjut dia juga menuturkan bahwa kendala pengadaan SP juga berasal dari dosen
yang bersangkutan. Dalam masa transisi pergantian rektor dan dekan, pencairan
dana tidak semudah biasanya. Bila sebelumnya, dosen yang bersangkutan akan
mendapatkan apresiasi setelah pengadaan SP selesai, dalam masa transisi dana
baru bisa dicairkan di akhir semester selanjutnya. “Semua keuangan masuk itu,
Rp 1,- pun kan langsung masuk ke rekening rektor (rektorat, Red.)”, Lanjutnya.
Sebagai
ganti dari ditiadakannya SP, PR I menghimbau untuk mengoptimalkan adanya sistem
remidial. Melalui surat, Pembantu Dekan I telah memberitahukan kepada setiap
dosen perihal peniadaan SP dan pengoptimalan remidi. Sebelum diadakan yudisium,
diharapkan dosen yang mengampu mata kuliah untuk memperhatikan nilai yang
didapat oleh mahasiswanya. Apabila ada mahasiswa yang mendapatkan nilai D,
dosen bisa segera memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan ujian ulang.
Selain
FIB yang berniat mengadakan SP, menurut Dewi Yuliati, Fakultas Teknik (FT) juga
menjadi salah satu fakultas yang merencakan adanya SP. Karena pada awalnya
pihak rektorat memperbolehkan fakultas yang hendak menyelenggarakan SP. Namun,
dengan adanya dari Pembantu Rektor I, secara otomatis SP ditiadakan serentak di
seluruh fakultas di Universitas Diponegoro. Peraturan dari universitas yang
berubah-ubah ini meimbulkan kebingungan dan kekecewaan di pihak mahasiswa yang
hendak mengikuti SP.
Beberapa
jurusan di FIB yang mengadakan SP adalah Ilmu Sejarah dan Sastra Indonesia. Dr.
Endang Susilowati, M. A., Ketua Jurusan S1 Ilmu Sejarah mengungkapkan bahwa
awalnya, SP sengaja diadakan supaya masa studi mahasiswa tidak terlalu panjang,
terlebih tidak semua dosen mau mengadakan remidi. Karena pengadaan remidi
adalah kewengangan dari masing-masing dosen, hendak mengadakannya atau tidak.
Biaya pendaftaran SP yang sudah disetorkan ke universitas akan segera
dikembalikan.
Di
jurusan Ilmu Sejarah, sudah ada enam mata kuliah yang sudah diproses untuk
diadakan SP, namun karena arahan peniadaan SP oleh Rektorat dan Fakultas, maka
SP untuk enam mata kuliah tersebut dibatalkan. “Suratnya tadi baru saya baca,
tapi saya sudah mendengar dari kemarin, itu kalo enggak salah baru hari ini (keluar suratnya). Baru saya dapat hari
ini, tapi waktu rapat-rapat kemarin beberapa kali sudah dibicarakan, Tutur Dr.
Endang Susilowati, M. A. Kepada Tim Hayamwuruk
saat ditemui di kantornya.
Tidak
berbeda jauh dengan jurusan Ilmu Sejarah, jurusan Sastra Indonesia juga
mengalami hal yang serupa. Lestari, Administrasi Jurusan Sastra Indonesia juga
menuturkan hal yang serupa. Bila pada semester sebelumnya Sastra Indonesia
tidak mengadakan SP karena tidak ada tenaga pengajar yang mampu memberikan SP,
pada semester ini, tersedia tenaga pengajar namun SP ditiadakan.
Dampak
dari adanya kebijakan peniadaan SP ini tentunya langsung dirasakan oleh
mahasiswa, khususnya mahasiswa yang hendak mengikuti SP. Fatma, Administrasi
Jurusan Ilmu Sejarah menuturkan bahwa sejak kabar peniadaan SP ini diketahui,
mahasiswa langsung menyambangi ruang jurusan untuk bertanya langsung, dan
mengungkapkan kekecewaannya.
Hal
serupa juga dirasakan oleh mahasiswa jurusan lain. Muhammad, mahasiswa Sastra
Indonesia semester lima ini mengaku kecewa dengan ditiadakannya SP, padahal dia
sudah berniat mengikuti SP untuk tiga mata kuliah. “Awalnya saya tahu biasa
aja, Mbak. Tapi setelah saya pikir, saya merasa kecewa, Mbak. Nilai saya banyak
yang jelek dan harus segera diperbaiki. Jika tidak saya takut akan lebih lama
lulus”, Tuturnya. Sidiq Nirmolo, mahasiswa Sastra Indonesia juga menambahkan,
“Menurut informasi yang saya dapat, SP itu menurunkan akreditasi suatu
fakultas, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa membutuhkan SP ini agar
lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top