“Memang,
kita harus kembali beberapa puluh tahun, kita amat mengingini untuk menemukan
“titik tolak”, agar kita dapat berorientasi kembali; kita telah salah jalan “ —
Ki Hajar Dewantara
kita harus kembali beberapa puluh tahun, kita amat mengingini untuk menemukan
“titik tolak”, agar kita dapat berorientasi kembali; kita telah salah jalan “ —
Ki Hajar Dewantara
Dokumentasi gambar : http://dpdbarnasbanten.blogspot.co.id
oleh : Marco Kartodikromo
Tiga Tahun Undip Setelah PTN BH.
Universitas Diponegoro (Undip) saat ini sudah
menginjak tahun ketigannya sebagai kampus PTN (Pergruuan Tinggi) Berbadan Hukum
sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) hingga kini Undip masih tertutup dalam hal transparansi.
menginjak tahun ketigannya sebagai kampus PTN (Pergruuan Tinggi) Berbadan Hukum
sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) hingga kini Undip masih tertutup dalam hal transparansi.
Besaran anggaran belanja
Undip dalam tahun ini yang mencapai Rp 1.114. 976.376. 128, 00 ( satu triliun
seratus empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus
tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah), maka tak heran jika
mahasiswa menuntut terkait transparansi kejelasan uang (UKT dan SPI) yang
mereka bayarkan dan mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan di Undip.
Undip dalam tahun ini yang mencapai Rp 1.114. 976.376. 128, 00 ( satu triliun
seratus empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus
tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah), maka tak heran jika
mahasiswa menuntut terkait transparansi kejelasan uang (UKT dan SPI) yang
mereka bayarkan dan mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan di Undip.
Beberapa kali mahasiswa Undip mengadakan tuntutan yang
salah satunya meminta terkait transparansi anggaran Universitas seperti aksi tahun 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=-qgG16wDgrE) dan aksi di tahun 2016. (http://jateng.tribunnews.com/2016/04/06/serahkan-sekarung-receh-mahasiswa-undip-semarang-demo-tolak-kenaikan-uang-kuliah). Di tahun 2016 Undip bahkan tidak mengirim laporan UKT 2016 dalam
Simonev (Sistem Monitoring Evaluasi) kepada Menteri.
salah satunya meminta terkait transparansi anggaran Universitas seperti aksi tahun 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=-qgG16wDgrE) dan aksi di tahun 2016. (http://jateng.tribunnews.com/2016/04/06/serahkan-sekarung-receh-mahasiswa-undip-semarang-demo-tolak-kenaikan-uang-kuliah). Di tahun 2016 Undip bahkan tidak mengirim laporan UKT 2016 dalam
Simonev (Sistem Monitoring Evaluasi) kepada Menteri.