Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menantang pejabat pemerintah yang berada di kantor Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan sumpah pocong, Jumat (8/12/2017). Hal ini dilakukan untuk membuktikan pejabat bersih tanpa korupsi dalam kasus pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng.
“Wong seng dukung semen, seng pro semen, kaleh seng tolak semen ayo sumpah bareng digaweke mori.Mori iki ibarate sumpah pocong teng pundi mawon, disaat nopo mawon ayo dibuktine ndi seng paling resik, ndi seng paling ikhlas merjuangke ibu bumi,ndi seng paling temenanan memperjuangkan NKRI (Orang yang mendukung pabrik semen, yang pro semen, dengan yang tolak semen ayo sumpah bersama, dibawakan kain mori.Kain mori ibaratnya sumpah pocong, kapan saja, di mana saja, ayo dibuktikan mana yang paling bersih, mana yang paling ikhlas memperjuangkan ibu bumi, mana yang paling benar memperjuangakn NKRI) , “ tutur Gun Retno, perwakilan JMPPK.
Gun Retno menjelaskan banyak masyarakatkesal karena masih terdapat anggapan dari oknum yang selalu mengatakan kalau teman temannya dibayar.“Dulur dulur wani sumpah, ajeng sumpah teng mriki iki,” ujarnya.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jateng, Heru Setiadi, menjelaskan bukan merupakan wewenangnya untuk melakukan sumpah dengan warga Kendeng.
“Mboten (bukan) kapasitas kulo (saya) sumpah-sumpah karo panjenengan(dengan kalian), panjenengan pirso kulo nampi meniko (kalian kan tau kami hanya menerima saja), memfasilitasi penyampaian berpendapat, tapi bukan kapasitas kami untuk yang memproses perizinan (pendirian pabrik semen) dan seterusnya.Saran kami sejogjanya komitmen Pak Gun Retno cs, itu sudah sebagaimana kami saksikan, kami terima,” ujarnya.
Setelah tanggapan dari Heru, Gun Retno menjelaskan akan mendirikan posko pendirian tolak pabrik semen di Semarang sampai ada tanggapan dari pihak Gubernur Jateng. “Nek urung ono kejelasan niki pemberitahuan sedoyo bade wonten pendirian poskotolak pabrik semen di Semarang (kalau belum ada kejelasan ini pemberitahuan semuanya akan ada pendirian posko tolak pabrik semen di Semarang),” tuturnya.
Sesaat sebelum pejabat pemerintah Jateng kembali ke dalam kantor, JMPPK memberikan piagam penghargaan yang berisi telah menciderai hak asasi manusia dengan membantu upaya perampasan ruang hidup di Jawa kepada Heru untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
