 |
| Dok. Hayamwuruk |
Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar aksi unjuk rasa menolak uang pangkal di depan Gedung Rektorat Unnes, Gunungpati, Semarang, Senin (4/6/18). Hingga sore hari, massa belum menemui hasil yang disepakati karena pihak rektorat Unnes belum memberikan tanggapan kepada para mahasiswa tersebut.
Bintang Indrawangsa Susanto, selaku koordinator aksi, mengatakan bahwa pihak Rektorat telah menolak aksi ini secara halus melalui banner bertuliskan ‘Jaga Kesucian Bulan Ramadan, Sucikan Hati, Luruskan Niat’ dan bertagar #ramadandamai yang dipasang di depan gedung Rektorat.
“Bahkan ketika kita tidak memberikan surat pemberitahuan, mana ada spanduk sebesar itu di depan rektorat,” ujar Bintang.
Padahal, kata Bintang, aksi tolak uang pangkal ini dapat dipertanggungjawabkan mengingat ia dan kawan-kawan peserta aksi telah mengantongi izin dari pihak kepolisian.
“Untuk surat pemberitahuan ke Polsek sudah kami sampaikan. Bahkan kemarin dari pihak kepolisian (mengatakan), ‘silahkan mas, asal tetap menjaga kenyamanan dan aman lah, gak merusak apapun gak anarkis’,” ucap Bintang.
Selain itu, Bintang juga menyesalkan dengan sikap bungkam pihak rektorat mengenai aspirasi mahasiswa tentang uang pangkal ini.
“Padahal dari awal kita sudah damai, kita sudah mengikuti aturan mereka, berarti mereka tidak ingin adanya kita disini. Padahal kita niatnya baik. Ingin meluruskan apa yang jadi permasalahan biar cepet selesai, kampus kembali kondusif, dan bisa berproses seperti biasanya,” ungkap Bintang.
Bintang menginformasikan bahwa Unnes akan memberlakukan sistem uang pangkal terhadap mahasiswa baru 2018 yang masuk melalui jalur Ujian Mandiri. Uang pangkal yang diberlakukan sudah dipatok dengan kisaran 25 juta hingga 40 juta. Namun, Bintang menyesalkan karena tidak adanya transparansi mengenai tujuan penggunaan uang pangkal tersebut.
Senada dengan itu, salah satu peserta aksi yang berasal dari jurusan Ilmu Keolahragaan, Denico Ramadani berpesan kepada rektorat untuk menghapuskan uang pangkal.
“Saya berharap SPI ini dihapuskan, Pak. Karena memang disini kalau kita berbicara SPI untuk tujuan pembangunan, sampai detik ini pembangunan mana yang dikerjakan? Apakah KWU? Apakah uang yang sudah diberikan sesuai dengan yang direalisasikan oleh pihak rekotrat? Uangnya lari kemana? Tolong dengarkan suara dari mahasiswa ini, Pak,” tututnya.
