[BERITA OPINI] Watak Eksekutif Mahasiswa yang Akan Terus Ada dan Berlipat Ganda

Ilustrasi:Tio
Pada tahun 2018, tepat sewaktu saya
menginjakan status sebagai mahasiswa semester tiga, gerakan mahasiswa
Universitas Diponegoro (Undip) yang didominasi para pejabat eksekutif kampus
sedang panas-panasnya membahas isu pendidikan tinggi yang meliputi: Uang Kuliah
Tunggal (UKT) secara umum, UKT Semester Lanjut, Sumbangan Pengembangan
Institusi (SPI), hingga Liberalisasi Pendidikan yang juga meliputi
Komersialisasi Pendidikan dan Privatisasi Pendidikan dalam pendidikan tinggi di
Indonesia, khususnya Undip.
Gerakan yang didominasi para
pejabat eksekutif kampus itu menggunakan metode kajian pada ragam regulasi yang
mengatur pembiayaan perkuliahan di pendidikan tinggi sebagai suatu metode yang
mutlak.  Layaknya seorang pakar hukum,
para pejabat eksekutif itu sangat percaya diri untuk beradu argumen dengan para
dosen hukum di Widya Puraya. Selain itu, hal lain yang menjadi ciri khas mereka
adalah cara penyampaian pendapat lewat metode (audiensi) dengan pihak Rektorat.
Saya menyaksikan sejarah itu
bersama Ulil dan Agung, kedua karib saya, yang para pejabat eksekutif itupun
mengakui kedalaman dan ketajaman analisisnya bahkan mereka pakai sebagai bahan
kajian versi mereka. Namun yang jadi perbedaan besar antara kedua kubu ini
(Ulil, Agung, dan pejabat eksekutif) terletak pada cara penyampaian
argumentasinya. Ulil dan Agung percaya dengan metode aksi massa karena
intensitas tekanannya yang besar dan meminimalisir resiko terjadinya kesepakatan
terselubung antara mahasiswa dan Rektorat. Sedangkan para pejabat eksekutif,
bersikukuh dengan cara-cara yang mereka namakan; audiensi.
 
Hembusan Nafas yang Sama
Jum’at (8/11/19) kemarin, saya
dan tim reporter Hayamwuruk mendatangi
diskusi publik yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip untuk
membahas permasalahan internal kampus dengan tajuk “Senja di Widya Puraya” yang
dimulai sekitar pukul 16.30.
Diskusi berlangsung cukup lama.
Sekitar pukul 20.00, diskusi itu ditutup dengan kesepakatan untuk mengadakan diskusi
lanjutan pada keesokan harinya, di tempat yang sama, di Taman Inspirasi tepat
depan gedung Widya Puraya.
Menyaksikan acara tersebut
sekaligus membuat Saya menafikkan Michel Foucault soal ihwal dasar sebuah
sejarah. Menurutnya, setiap sejarah memiliki permasalahannya. Dan tiap
permasalahan dalam tiap sejarah, memiliki cara penyelesaiannya sendiri. Teori
hanyalah sebuah teori tanpa pembuktian. Dan saat mengikuti diskusi tersebut, Saya
menjadi seorang manusia yang membuktikan bahwa Foucault benar-benar salah.
Saya tidak ingin mengeneralisir
suatu hal. Namun hal ini menjadi dilematis, bagaimana cara-cara gerakan yang
kembali saya tonton, kembali mengulang apa yang telah gagal di tahun lalu dan
tahun-tahun sebelumnya.
“(Tahun lalu) kita kurang
persiapan (bahan kajian). Dalam audiensi, kita kurang persiapan jelas,” ujar
Anies Ilahi, Ketua BEM Undip 2019, sewaktu tim Hayamwuruk wawancarai setelah diskusi publik (8/11/19) berakhir.
“Dalam menganalisis masalah
(juga). Jadi gini, ketika kita memperjuangkan yang namanya UKT Semester Lanjut,
ya harus ada orang yang bermasalah (korban) di sana. (Tahun) 2018, orang
(korban) yang di dalam sana cuma 3 orang. (Makanya) mental,” tambah Anies.
Menurut Anies, fokus tuntutan yang
hanya pada UKT Semester Lanjut adalah sebuah kesalahan. Sedikitnya jumlah
tuntutan menjadikan gerakan tidak memiliki sebuah sistem back up. Karena menurutnya, andai saat itu tidak hanya berfokus
pada UKT Semester Lanjut saja namun juga mengangkat permasalahan yang ada,
Anies percaya bahwa beberapa masalah yang diangkat itu memiliki peluang besar
diterima atau bisa menjadi pantikkan untuk sosiologis massa. Dasar argumennya
kira-kira dapat dirumuskan seperti ini: “Kalau satu atau dua isu ditolak, masih
ada isu lain yang berpotensi dikabulkan”.
Para pejabat eksekutif saat ini
sama saja bagi saya dengan yang lalu. Mereka nampak seperti sedang melakukan
pengguguran kewajiban di akhir periode kepengurusan ini. Layaknya adat
istiadat, gerakan ini hanya sebuah ritus penutupan. Walaupun, Anies tetap
mengatakan bahwa diskusi publik ini baru diadakan karena mereka mendapat banyak
hambatan karena aksi #ReformasiDikorupsi beberapa waktu lalu.
“Kemarin sebenarnya ingin pada
saat Hari Sumpah Pemuda (28 Oktober), cuma waktunya mepet dengan aksi-aksi yang
ada di nasional,” ujarnya.
Selain itu, Anies juga
berpendapat bahwa masa akhir kepengurusan adalah masa peralihan. Ia anggap ini
adalah momentum untuk memantik dan menginventarisir isu untuk kepengurusan
tahun 2020 agar tidak memulainya kembali dari titik nol.
Menurut Anies, tujuan untuk menginventarisir
isu juga karena kesalahan pada periode lalu kepengurusan pejabat eksekutif
(baik itu tingkat fakultas dan universitas) yang tidak mengkomunikasikan isu
yang telah dibahas kepada periode tahun 2019. “Ya okelah, (sebagai) mahasiswa (seharusnya) tanggung jawab untuk
memperjuangkan itu,” ujarnya.
Namun di tengah wawancara, saya
mencium aroma pelepasan tanggung jawab yang sama seperti pada kepengurusan
periode lalu. Dalih berupa bentuk “peninggalan warisan” dengan embel-embel
“gerakan ini akan tetap berlanjut” saya asumsikan sebagai pelepasan tanggung
jawab yang serupa, karena narasi-narasi semacam ini juga sering kali Saya
dengar tahun lalu. Hal ini Saya tanyakan kepadanya, dialognya seperti ini:
Saya: Ada jaminan apa mas bilang ini momentum masa peralihan dan itu
artinya akan berlanjut. Apa yang menjadi komitmen dan apa yang menjadi sebuah
nilai (bahwa gerakan) ini memang akan berlanjut. Jaminannya apa?
 
Anies: Sebenarnya kita ada beberapa opsi ya. Pertama, kita juga gabisa
memaksa gitu, tapi kalo lini massa berbicara, ya mau gimana lagi. Yang kedua,
ya saya ketika linimasa (memungkinkan dalam arti “ingin melanjutkan”) mungkin
harus (ada) kontrol politik.
Saya: Jadi, ketika saya bilang ada jaminan (akan) berlanjut, ada atau
tidak?
 
Anies: Kalau saya sendiri bilang itu apa ya, kalau semua orang peduli
(ya) ada jaminan. Cuman, dari saya sendiri tuh Insya Allah akan menurunkan apa yang harus diturunkan, (dan)
mengarahkan apa yang harus saya arahkan.
 
Anies: Hari ini kita sengaja buat inventaris tahun depan cuman untuk
jaminannya saat ini tuh gitu tadi. Yang pertama tuh kan ketika memang ini misal
ada audiensi gede-gedean ketika massa pengen, ya nanti kan akan ada dinamika
sana (lini massa) yang neken, bukan saya. Ketika saya neken kan sentimen
jadinya.
 
Saya: Oke apakah bisa saya katakan kalau tidak ada jaminan (akan
berlanjut) karena melihat dulu bagaimana linimasa yang nantinya akan berlanjut?
 
Anies: Iya.
 
Sejauh ini, siapapun bisa
menafsirkan dan mengkomparasikan apa yang terjadi di tahun lalu dan sekarang.
Bagi saya, semua ini hanya pengulangan sejarah beserta embel-embelnya. Metode
gerakan seperti audiensi hingga gerakan yang terlihat seperti pengguguran
kewajiban pada akhir periode kepengurusan adalah dua hal yang begitu pekat dalam
benak ingatan saya. Dan kedua hal ini diciptakan oleh lembaga yang sama, dengan
alasan-alasan retoris sama, yang sangat sumpek mengendap dalam pikiran saya.
Reporter: Puspa, Indri, Qanish
Penulis: Qanish
Editor: Ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top