Demo May Day Semarang Pecah di Dua Titik Lokasi, KASBI: Ingin Ada Perbedaan

Kiri : Demo Geram di titik Jrakah, (Dokumen : Hayamwuruk) kanan : Demo Buruh di Gubernuran (Dokumen/FSPIP KASBI)

Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2021 lalu, mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar demonstrasi. Namun berbeda dengan aksi GERAM biasanya yang selalu terpusat di satu titik, demonstrasi kali ini terbagi menjadi dua titik, di simpang pertigaan Jrakah dan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng).

Demonstrasi yang dilakukan GERAM di Jrakah, didominasi oleh mahasiswa. Sementara, untuk aksi yang digelar di depan Kantor Gubernur Jateng, didominasi oleh buruh.

Ketua Umum DPP Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSPIP KASBI), Karmanto, menjelaskan bahwa pihaknya sudah berusaha menyatukan titik aksi. “Namun ternyata harus ada perbedaan titik kumpul dan saya tidak mau memaksakan semua harus di Tanjung Mas. Kita lebih baik demokratis saja. Mengingat sebelumnya juga titik kumpul berbeda-beda namun tujuan di kantor gubernur,” jelasnya.

Karmanto menambahkan bahwa seharusnya dua titik kumpul tersebut sama-sama berangkat ke Kantor Gubernur Jateng. “Sebetulnya kita berkumpul jadi satu di Kantor Gubernur Jawa Tengah, dan disepakati jam 9 pagi,” imbuhnya.

Namun Karmanto bingung ketika massa aksi tidak datang ke Kantor Gubernur Jateng. “Namun pada pelaksanaanya, saya juga tidak mengerti kenapa, kok, tidak seperti awal, kumpul di Kantor Gubernur Jawa Tengah,” katanya.

Keterangan yang berbeda disampaikan oleh Koordinator Pusat Aksi GERAM, Dwi Prasetyo. Dwi mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan bertemu di Kantor Gubernur. “Sudah kesepakatan awal kita mau aksi di Jrakah, tak ada kesepakatan kita akan bertemu di Gubernuran,” kata Dwi.

Dwi menambahkan bahwa hal itu sempat menjadi usul. “Memang betul ada konsep yang seperti ini. Konsep yang mengusulkan kita konvoi dari Jrakah, bertemu di Gubernur. Namun teman-teman tidak setuju, karena rute perjalanan terlalu jauh,” jelasnya.

Terkait perbedaan titik aksi, Koordinator KASBI Jateng, Mulyono menyampaikan bahwa mereka ingin melakukan pembaharuan aksi. “Kita jarang seperti ini, semua aksi (biasanya) terpusat di (kantor) Gubernur, DPRD, Disnaker, dan (kantor) Walikota. Kita pengennya untuk tampil yang beda,” terang Mulyono.

Hal ini juga diamini oleh MDR, salah satu mahasiswa UIN Walisongo yang menginisiasi demonstrasi di Jrakah. “Tawaran aksi di Pantura, yang diinsiasi teman-teman UIN, sebenarnya ingin merelevansi tuntutan-tuntutan dalam gerakan. Teman-teman UIN sudah tidak percaya lagi jika tuntutan disampaikan dengan lobi ataupun negosiasi,” jelasnya.

Dwi dan Mulyono senada menyampaikan bahwa pemisahan ini juga sempat mempertimbangankan UU tentang Karantina Kesehatan yang melarang berkerumun. Namun hal ini dibantah oleh MDR, dia mengatakan bahwa perbedaan titik aksi ini murni karena perbedaan pandangan.

“Kemarin saat konsolidasi kita tidak membahas soal pemisahan karena UU karantina (kesehatan). Tapi karena kita ada perbedaan pandangan saja dalam membangun gerakan,” ujar MDR.

Dia juga menambahkan bahwa sikap yang diambil GERAM berbeda dengan serikat buruh yang tidak tergabung. “Karena di GERAM sendiri ada juga serikat buruh yang tergabung (KASBI),” katanya.

Dwi mengungkapkan alasan persimpangan Jrakah menjadi lokasi aksi karena letaknya berdekatan dengan kawasan industri. “Karena di sana, kan, dekat dengan sentral industri, Mas. Jadi dipilih di sana,” ujarnya.

Di sisi yang lain, di Kantor Gubernur Jateng, Karmanto mengatakan bahwa pihaknya memilih Tanjung Mas Semarang sebagai titik kumpul adalah karena basis FSPIP ada di sana.

“Memang karena massa buruh FSPIP ada di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Karena pusatnya di situ. Yang kedua, memang ada beberapa kawan kita dari perbatasan Demak dan Jepara. Itu, kan, jauh sekali, kalau harus ke Jrakah,” jelasnya.

Kendatipun titik aksinya berbeda, untuk soal tuntutan tetap sama, antara lain: Cabut Omnibuslaw/UU No. 11/2020 dan seluruh PP turunanya; Tolak PHK; Penuhi hak buruh, termasuk pembayaran THR; Tolak penghapusan upah sektoral, berlakukan kembali upah Sektoral buruh; Stop kriminalisasi aktivis, bebaskan seluruh aktivis yang ditangkap; Berikan vaksin gratis untuk kaum buruh dan seluruh rakyat kecil; Tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

 

Reporter: Rilanda, Yuan, Puspa

Penulis: Muhsin Sabilillah (magang)

Editor: Airell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top