Momentum Hari Buruh, Geram Tuntut Kesejahteraan Bersama

Keterangan foto : Aksi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) peringati May Day di pertigaan Jerakah, Semarang, Sabtu (1/5/2021). (Dok. Hayamwuruk/Airell)

Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional bertajuk “Jateng Melawan Penindasan, Wujudkan Kesejahteraan dan Demokrasi Kerakyatan”. Aksi digelar di pertigaan lampu lalu lintas Jerakah, Tugu, Semarang pada Sabtu, (1/5/21).

Massa yang terdiri dari LBH Semarang, Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Muda Bersuara, Daring, BEM Unnes, BEM Polines, BEM Upgris, BEM Undip, BEM Udinus, BEM USM, IMM Semarang, dan PMII Komisariat UIN memulai aksi dengan long march dari kampus 3 UIN Walisongo sekitar pukul 10:45 WIB. Setelah tiba di Jerakah, aksi dilanjutkan dengan panggung bebas yang diisi dengan orasi massa aksi.

Gie Anto dari KASBI menjelaskan, Hari Buruh Internasional menjadi momentum terbaik untuk memperingati sejarah perjuangan kaum buruh. “Bayangkan, pada waktu itu jam kerja panjang (Haymarket 1886). Kemudian dengan gerakan kaum muda dan kaum buruh, [jam] kerja menjadi 8 jam. Itu cukup luar biasa,” ujarnya.

Pun May Day, kata Gie, menjadi momen untuk mengingat kembali semangat anti neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme (nekolim) yang dulu pernah berjaya. Karena menurutnya, sejak tragedi 1965 dan era awal Orde Baru, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang pro nekolim sehingga kaum buruh tidak mengetahui jati dirinya yakni sebagai sentral penggerak ekonomi negara. “Anak-anak bangsa kita ini [sejak] ’65 meninggal semua. Itu adalah orang-orang pintar kita. Tetapi dihabisi semua dengan fitnah-fitnah Orde Baru dan kemudian hanya tinggal antek-antek nekolim,” jelasnya.

Oleh karenanya, lanjut Gie, rakyat mudah diperalat untuk kepentingan-kepentingan pemegang kekuasaan. Dari situ salah satu alasan kemudian muncul produk hukum yang merugikan rakyat seperti Omnibus Law. “Kepastian kerja tidak ada, kepastian upah tidak jelas. Di dalam Omnibus Law, bisa dikontrak tanpa batasan. Itu menjadi seperti manusia dalam perbudakan,” terangnya.

Di luar isu perburuhan, karena berdekatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, isu pendidikan menjadi bagian dari tuntutan aksi ini. Persoalan ini terkait dengan regulasi—seperti Omnibus Law—yang memiliki semangat komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan “Mumpung ada sebuah momentum dan juga berdekatan dengan hari pendidikan juga, ‘kan, makanya poin tuntutan yang diangkat tidak hanya sekadar terkait permasalahan yang berfokus pada kesejahteraan buruh saja, tapi juga memikirkan permasalahan di lingkup dunia pendidikan,” ujar Dwi Prasetyo, koordinator lapangan aksi.

Geram memiliki sejumlah tuntutan, antara lain:

  1. Cabut UU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dan PP turunannya.
  2. Tolak kriminalisasi aktivis dan hentikan tindakan represifitas kepada masyarakat.
  3. Tolak PHK, lindungi jaminan atas bekerja dan tolak
  4. Penuhi hak buruh dan jamin kesejahteraan serta keselamatan buruh.
  5. Sahkan RUU PKS, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat.
  6. Cabut UU Minerba (Mineral dan Batubara), hentikan ekspansi industri dan perbaiki kerusakan ruang hidup.
  7. Tolak komersialisasi, privatisasi, dan liberalisasi pendidikan.
  8. Sejahterakan petani dan buruh tani Indonesia.
  9. Menolak Proyek Strategis Nasional (PSN), hentikan perusakan dan perampasan ruang hidup.
  10. Revisi UU ITE dan UU anti-demokrasi lainnya.
  11. Keluarkan Perppu KPK dan usut tuntas kasus korupsi di Indonesia.
  12. Tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Indonesia

 

Reporter: Yuan, Puspa, Rilanda, Airell, Qanish, Sabi (magang)

Penulis: Rilanda                           

Editor: Airell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top