Sidang Replik 4 Mahasiswa Penolak Omnibus Law, Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi

Dok.Hayamwuruk

Nota pembelaan (pleidoi) 4 mahasiswa penolak Omnibus Law dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang replik yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (18/5/2021).

Bantahan yang diberikan JPU terkait pengakuan para terdakwa yang menyatakan tidak mendengar imbauan aparat saat demonstrasi tolak Omnibus Law di depan gedung DPRD Jawa Tengah, 7 Oktober 2020 lalu.

JPU menjelaskan bahwa imbauan aparat untuk tidak berdemo secara rusuh sudah jelas terdengar. Ini juga berdasarkan keterangan saksi yang berasal dari kepolisian pada sidang sebelumnya dan ketika itu berada di dalam dan luar pagar gedung DPRD Jawa Tengah.

“Dan suaranya dapat didengarkan oleh seluruh peserta demo,” kata Jaksa, Lukman.

Selain itu, JPU juga menolak pernyataan terkait adanya tindak kekerasan saat proses penyidikan. JPU mendasarkan penolakannya pada keterangan saksi yang didatangkan polisi pada sidang sebelumnya.

“Pada saat pemeriksaan tidak terjadi siksaan atau tekanan dari pihak kepolisian,” terangnya.

Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menolak segala pembelaan keempat terdakwa dan tetap pada tuntutan tiga bulan penjara karena dinilai telah melanggar pasal 216 ayat 1 KUHP terkait tidak mematuhi perintah aparat saat aksi demonstrasi.

“Kami jaksa penuntut umum, berdasarkan surat tuntutan dan jawaban pleidoi yang kami ajukan, memohon agar majelis hakim menolak atau mengesampingkan segala pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa dan kami tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan pada sidang terdahulu,” ujar Lukman.

Terkait replik ini, Rino Daelami Kuncoro dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa sekaligus kuasa hukum terdakwa Muhamad Akhru Muflikhun dan Igo Adri Hernandi menilai, JPU tidak membantah unsur pasal yang diuraikan pada sidang pleidoi lalu.

“Di dalam replik, JPU hanya mendasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang dipaksakan dan menguntungkan bagi JPU,” ujarnya.

Begitu pula dengan kuasa hukum terdakwa Izra Rayyan Fawaidz dan Nur Achya Afifudin, Ignatius Rhadite dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang menyatakan tidak sepakat dengan replik JPU.

“Kita tidak sepakat dengan apa yang dikatakan jaksa. Kita menyatakan bahwa kawan-kawan kita bukan kriminal, seperti yang dikatakan jaksa,” tegasnya.

Atas dasar itu, pihak kuasa hukum keempat terdakwa akan membacakan tanggapannya melalui sidang duplik yang akan dilaksanakan Selasa, (25/5/2021).

“Kita akan tetap berpegang teguh pada pembelaan kita bahwa teman-teman (terdakwa) kita ini tidak bersalah yang didukung oleh fakta persidangan, juga hal-hal yang telah ada sebelum persidangan dimulai: tidak diberikan akses pada pendamping hukum, tidak diberikan akses bertemu keluarga, juga mengalami penyiksaan ketika proses pemeriksaan,” ungkap Rhadite.

 

Reporter: Rilanda, Muhsin (magang)

Penulis: Rilanda

Editor: Airell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top