Jalan Buntu Komersialisasi Pendidikan (Tanggapan Untuk Antares Daffa)

Ilustrasi: Raihan

Pada Agustus lalu, Antares Daffa menulis tentang komersialisasi pendidikan berjudul Komersialisasi Pendidikan Tinggi: Salahnya Dimana? Dalam tulisannya, dia merespon pendapat seorang seniornya pada pertemuan Aliansi Suara Undip.

Singkatnya, Daffa menjelaskan bahwa komersialisasi pendidikan tidaklah salah. Sebab, hal ini sudah termaktub dalam UU Dikti beserta peraturan turunannya. Selain itu juga, komersialisasi pendidikan juga merupakan agenda dari World Trade Organization (WTO).

Pertama-tama, saya ingin menyoroti cara berpikir dan metodologi yang digunakan dalam argumennya. Dalam tulisannya, Daffa mempertontonkan cara berpikir yang positivistik—yang berkutat pada teks hukum dan mengesampingkan persoalan-persoalan yang mengitarinya. Cara berpikir seperti ini adalah parsial, sesat, dan banal. Yang berpotensi menjerumuskan kita pada penerimaan buta akan keadaan, serta mematikan nalar kritis, imajinasi, dan kreatifitas.

Cara berpikir seperti ini sungguh amat disayangkan, mengingat bahwa Daffa adalah orang yang saya serap ilmunya pada Pra-dasar 2020 di jurusan saya, Sastra Indonesia. Seharusnya, persoalan pendidikan ini dapat dilihat dengan cara yang lebih holistik dan radikal. Bukan hanya terjebak pada teks hukum saja. Karena hukum adalah salah satu aparatus negara untuk melancarkan agenda-agendanya. Daffa yang belajar di Fakultas Hukum tentunya lebih memahami ini dibandingkan saya.

Selain itu, menganggap komersialisasi pendidikan adalah sah, berpotensi menghianati perjuangan mahasiswa pada 2009-2010 untuk menolak hal tersebut. Padahal, sejauh saya tau, Daffa juga bagian dari aktivis mahasiswa.

Saya akan menjelaskan bagaimana komersialisasi pendidikan yang dilegitimasi oleh negara dengan penyelidikan yang lebih holistik. Saya juga akan menelusuri sejarah serta perkembangan pendidikan tinggi sampai akhirnya hal itu diperjual-belikan.

Paradigma, Orientasi, Dan Tujuan Pendidikan Tinggi Dalam Tiga Babak

Sebagai penelusuran historis, Wissema mengelompokan paradigma, orientasi serta tujuan pendidikan dalam tiga generasi. Pendidikan tinggi generasi pertama berorientasi untuk mendidik muridnya dengan mempertahankan kebenaran. Pendidikan-pendidikan tinggi generasi pertama berfokus pada pelestarian pengetahuan dari zaman kuno dengan metode-metode skolastik. Hasilnya, lulusan-lulusan dari pendidikan tinggi generasi pertama adalah para akademisi dan filsuf. Periode ini sekitar tahun 1100-1800.[1]

Pada pendidikan tinggi generasi kedua, pendidikan berfokus pada riset yang sesuai dengan metode modern. Ini disebabkan para peneliti pada zaman itu sudah mulai menemukan metode ilmiah modern yang berasal dari Renaisans, walaupun di zaman itu belum banyak digunakan. Penelitian yang didasarkan pada rasionalitas, eksperimen pikiran, argumentasi dan transparasi, yang kemudian hasilnya akan dipublikasi. Pendidikan tinggi akhirnya berperan dalam menemukan dan menguasai pengetahuan-pengetahuan alam. Penelitian dan pengajaran pada zaman ini sudah menggunakan ilmu modern yang mono-disipliner, sehingga banyak menciptakan profesional yang ilmuan.

Pendidikan tinggi generasi kedua adalah tempat perlindungan bagi ilmu pengetahuan murni. Tak ada minat untuk memanfaatkan ilmu yang ditemukan. Fakultas-fakultas yang populer juga adalah fakultas filsafat dan seni, yang kemudian melahirkan fakultas lain, misalnya fakultas alam (yang kemudian dipecah lagi menjadi matematika, fisika, kimia, dan biologi).

Pendidikan tinggi generasi kedua eksis pada periode 1850an medio abad 20. Model generasi kedua ini telah sangat sukses sebagai dasar kemakmuran modern dan cara berpikir kita yang tercerahkan.[2] Tak ada persaingan antar-kampus waktu itu, semua kampus adalah kolega. Pendidikan tinggi juga berdiri sendiri tanpa hubungan resmi dengan lembaga-lembaga lain. Pemerintah memiliki peranan yang besar dalam pendanaan.[3]

Pergeseran pendidikan tinggi generasi kedua dan ketiga ini bermula pada tahun 1960-an, ketika terjadi ledakan jumlah mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh banyak negara yang menghapuskan ujian masuk, karena menganggap bahwa ijazah SMA sudah cukup, yang sejalan dengan ide-ide pencerahan yang menginginkan kesempatan yang sama bagi semua orang. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang berkuliah hanya untuk memperoleh ijazah yang akan membuka peluang kerja lebih baik.

Ledakan jumlah mahasiswa ini kemudian menghasilkan komersialisasi pendidikan. Karena anggaran pemerintah untuk pendidikan semakin mengetat, kampus jadi mesti tunduk pada peraturan dan program anggaran pemerintah yang berkelanjutan. Kampus dituntut untuk lebih efisien dan efektif (karena meledaknya jumlah mahasiswa, lama waktu studi jadi melebar, dan tingkat kelulusan rendah), yang menandai akhir dari kebebasan akademik. Pemerintah hanya mendanai penelitian-penelitian yang dianggap paling bernilai, dalam arti menguntungkan.

Akibatnya, kualitas profil lulusan menurun. Pengurangan dana ini juga kemudian mengubah manajemen kampus. Sebagai efisiensi, para akademisi juga akhirnya ikut memanajeri kampus, yang kemudian menguras waktu mereka untuk melakukan penelitian.[4] Sesaat kemudian, muncullah pendidikan tinggi generasi ketiga atau pendidikan tinggi hari ini, pendidikan ala neoliberal.

Generasi ketiga ini banyak mengeksploitasi pengetahuan-tentang-bagaimana (know-how) atau pengetahuan teknis-praktis. Pendidikan tinggi diupayakan menciptakan ilmu pengetahuan yang bernilai dan berguna. Untuk mendukung itu, maka pendidikan tinggi mulai melakukan riset-riset trans-displiner dan multi-disipliner. Kampus-kampus mulai bekerja sama dengan lembaga lain, pendidikan tinggi juga dijadikan persaingan tingkat global.[5]

Semua itu demi satu tujuan: maksimalisasi akumulasi kapital. Semakin berpotensi dalam akumulasi kapital, maka hal itu akan semakin diprioritaskan. Keberhasilan pendidikan juga akhirnya diukur dari banyaknya lulusan yang bekerja.

Negara Neo-Liberal, Pendidikan Tinggi Neo-Liberal

Neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu dalam pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap kepemilikan pribadi. Neoliberalisme adalah kombinasi antara liberalisme, paham yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu, dengan doktrin pasar bebas tradisi ekonomi neoklasik. Mereka menolak bentuk campur tangan negara yang memakai idealisme kolektif untuk menekan kebebasan individu karena dianggap membahayakan pasar dan kebebasan politik.[6]

Bagi neoliberalisme, tugas pokok pemerintah adalah melindungi kebebasan tersebut melalui penegakan hukum dan ketertiban, memperkuat kontrak-kontrak swasta, dan melindungi pasar yang kompetitif.[7]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top