Investasi Asing di Mata Tan Malaka

Pemerintahan Joko Widodo sering kali mengandalkan investasi asing sebagai mantra ajaib untuk menjalankan program-program pembangunan neo-liberal di penjuru negeri. Kapital asing dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang, juga dari negara-negara kaki tangan imperialis seperti Uni Emirat Arab atau Korea Selatan telah membanjiri negeri dan menguasai sumber-sumber daya alam yang vital.

Proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan secara ugal-ugalan telah mendatangkan berbagai konflik agraria dan konflik tanah dengan berbagai kalangan masyarakat dan kaum adat. Ini semua hadir sebagai akibat dari masuknya modal-modal asing ke Indonesia.

Tidak pernah terbayang dalam benak pikiran para patriot pejuang bangsa dari masa Belanda atau Jepang bahwa kelak tanah air yang diperjuangkan dengan segenap jiwa dan raganya itu akan dikavling dan dijual pada pemodal asing. Tidak hanya tanah namun juga seisi kekayaan alam yang ada.

Begitu juga dengan Tan Malaka. Tentu bagi seorang Tan Malaka yang selalu menggemakan cita-cita “Merdeka 100%”, kondisi Indonesia yang dibanjiri dan dijajah oleh modal asing tidak dapat diterima oleh dirinya. Namun apakah berarti Tan Malaka itu menolak sepenuhnya investasi asing atau modal luar negeri?

Merdeka 100%

Untuk memahami pandangan Tan Malaka mengenai investasi asing, kita perlu memahami dulu konsep Merdeka 100% Tan Malaka. Satu bentuk kemerdekaan yang selalu didambakan oleh Tan Malaka.

Di mata Tan Malaka, kemerdekaan bukanlah satu keinginan segelintir kelompok saja, juga bukan segelintir orang. Baginya, cita-cita kemerdekaan adalah sebuah kemauan terikat yang bersifat relatif dan bukan absolut.

Kemerdekaan pada dasarnya adalah kedaulatan. Bagi Tan Malaka kedaulatan itu berdasar pada golongan manakah yang mampu hidup sejahtera di negara yang merdeka. Jika kita berkaca pada satu kondisi di mana negara yang sejahtera, makmur dan tenteram hanyalah kaum kapitalis-nya saja maka Tan Malaka menyatakan di negara macam itu tak ada yang namanya kedaulatan rakyat.

Merdeka 100% berarti menolak segala usaha kompromistis dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan. Tan Malaka dengan segala upaya menentang langkah diplomatis pemerintah Soekarno-Hatta dalam menghadapi Belanda pasca Proklamasi kemerdekaan. Tan Malaka kemudian membangun kekuatan oposisi di luar pemerintahan republik saat itu.

Tan Malaka tidak hanya mempersempit pengertian merdeka 100% di bidang kedaulatan negara saja. Tidak hanya berurusan dengan bidang diplomasi yang berkaitan dengan negara-negara imperialis-kolonialis. Merdeka 100% bagi Tan Malaka juga berarti berdaulat di bidang ekonomi.

Pandangan Tan Malaka Di Bidang Ekonomi

Sebagai seorang marxis dan sosialis, Tan Malaka menolak segala bentuk ekonomi kapitalistik. Tan Malaka dalam berbagai karya-karyanya menawarkan masa depan ekonomi sosialis bagi bangsa Indonesia. Tan Malaka menganjurkan industrialisasi sebagai dasar dari ekonomi Indonesia dengan perekonomian State Planned Economy ala Uni Soviet sebagai modelnya.

Modal utama dalam membangun industri di Indonesia ialah bahan mentah. Tan Malaka menjelaskan bahwa bahan-bahan mentah seperti karet, beras, dan batu bara adalah “uang” yang bisa digunakan untuk membeli mesin-mesin industri. Juga menjadi “uang” untuk membiayai pendidikan teknologi bagi tenaga kerja Indonesia.

Tan Malaka tidak hanya menekankan pada pentingnya membangun industri sebagai bagian dari rencana perekonomian suatu negara. Lebih dari itu Tan Malaka menekankan perlu adanya industri berat nasional, yaitu sebuah industri yang menciptakan mesin. Tidak sekadar punya mesin untuk memproduksi mobil, melainkan juga punya mesin untuk memproduksi mesin mobil.

Pada intinya Tan Malaka menekankan pentingnya Indonesia untuk memiliki sebuah industri yang memproduksi mesin. Bukan sekadar industri perakitan saja.

Dalam karyanya “Massa Aksi”, Tan Malaka menjabarkan rencana-rencana ekonominya secara singkat yaitu:

  1. Menjadikan milik nasional pabrik-pabrik, tambang-tambang, seperti tambang batu arang, minyak dan emas.
  2. Menjadikan milik nasional hutan-hutan dan kebun-kebun besar modern seperti kebun gula, karet, teh, kopi, kina, kelapa, nila dan ketela.
  3. Menjadikan milik nasional alat-alat pengangkutan dan lalu lintas.
  4. Menjadikan milik nasional bank-bank, perusahaan-perusahaan dan maskapai-maskapai dagang yang besar-besar.
  5. Elektrifikasi seluruh Indonesia dan mendirikan in­dustri-industri baru dengan bantuan negara, misal­nya pabrik tenun, mesin dan perkapalan.
  6. Mendirikan koperasi-koperasi rakyat dengan mem­berikan pinjaman yang murah oleh negara.
  7. Memberikan ternak dan perkakas kepada kaum tani untuk memperbaiki pertaniannya dan mendirikan kebun percobaan negeri.
  8. Memindahkan rakyat besar-besaran dengan ongkos negara dari Jawa ke tanah seberang.
  9. Membagi-bagikan tanah yang kosong kepada tani yang tak bertanah dan miskin dengan memberikan sokong­an uang untuk mengusahakan tanah itu.
  10. Menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah par­tikelir dan membagikan yang tersebut belakangan ini kepada tani-tani yang miskin.

Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Menurut Tan Malaka

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai investasi asing di mata Tan Malaka, maka kita perlu ketahui pula pendapat-pendapat Tan Malaka mengenai perdagangan luar negeri, hal ini berkaitan erat mengingat investasi asing merupakan hal yang terpisahkan dengan perdagangan internasional.

Tan Malaka berpandangan bahwa negara Indonesia yang baru lahir, perlu dilindungi industrinya yang baru tumbuh. Dilindungi dari dampak-dampak negatif persaingan perdagangan luar negeri.

Tan Malaka melhat bahwa kelak industri yang baru lahir dapat hancur jika dipaksa bersaing dengan produk-produk industri asing yang lebih superior. Oleh karenanya Tan Malaka menekanan perlunya “perlindungan industri bayi” atau protection on infant-industry.

Tan Malaka berpendapat bahwa pada tahap awal pembentukan industri dalam negeri, perlu ada pengaturan terhadap jumlah impor produk atau peralatan yang sudah mampu dikembangkan oleh pabrik-pabrik baru dalam negeri. Meskipun industri dalam negeri belum mampu mandiri dalam memproduksi semua kebutuhan, impor masih diperlukan untuk mengatasi kekurangan tersebut.

Secara lebih lanjut, Tan Malaka menekankan perlunya penerapan pembatasan yang ketat agar produk impor tidak menjadi pesaing langsung bagi produk industri dalam negeri. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah memberlakukan pajak tinggi pada produk, mesin atau baja yang diimpor sehingga tidak menghambat pertumbuhan industri lokal. Jika diperlukan, pelarangan impor juga dapat dipertimbangkan sebagai langkah untuk melindungi perkembangan industri dalam negeri.

Dari sini kita dapat mengerti bahwa Tan Malaka adalah seorang yang berpandangan Proteksionisme. Ia mengetatkan perdagangan antarnegara melalui cara-cara seperti tarif barang impor, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang uuntuk menciptakan persaingan adil —menurut para pendukungnya— antara barang & jasa impor dan barang & jasa dalam negeri.

Pemikiran Tan Malaka Mengenai Investasi Asing

Setelah memahami bahwa Tan Malaka adalah seorang sosialis dan seorang proteksionis, maka sebetulnya kita sudah dapat memperkirakan bagaimana Tan Malaka melihat investasi asing sebagai bagian dari perdagangan luar negeri dan ekspor kapital.

Tan Malaka menilai bahwa investasi asing dapat membahayakan perekonomian dan industri yang baru tumbuh, terlebih bagi negara yang menerapkan ekonomi sosialis. Akan tetapi Tan Malaka tak pernah menafikan investasi asing.

Ia menyatakan meski membahayakan dan dapat mengadu domba masyarakat investasi dan barang-barang asing akan tetap diperlukan oleh bangsa Indonesia dengan catatan Indonesia sudah memiliki industri berat yang kuat dan mampu memproduksi mesin-mesin canggih.

Secara khusus Tan Malaka menjadikan negara-negara Amerika Selatan dan Amerika Tengah sebagai contohnya. Di negara-negara itu, mereka tidak dapat mendirikan industri berat dan memproduksi mesin-mesin induk.

Pengaruh kapital-asing di Amerika Tengah dan Selatan menyebabkan negara-negara merdeka di kawasan itu untuk membangun industri berat. Sebab kapital-asing itu takut akan persaingan. Takut kalau-kalau kelak industri berat di Amerika Tengah dan Selatan menyaingi atau membunuh industri berat atau ringan negara yang meminjamkan modal.

Pemerintah-pemerintah di kawasan itu tidak dapat mengambil tindakan yang tepat untuk membangun Industri Berat Nasional karena pemerintah di negara-negara Amerika Tengah dan Selatan terikat oleh pinjaman dan modal investasi dari Inggris-Amerika.

Lebih lanjut Tan Malaka juga menilai bahwa investasi dan modal asing dapat mengadu domba satu negara merdeka. Tan Malaka mengambil contoh Meksiko di masa lalu.

Selama pemerintahan Meksiko mendukung perusahaan minyak Inggris-Amerika di negara mereka, hubungan antara Meksiko, Inggris, dan Amerika tetap harmonis. Namun, jika terjadi perubahan pemerintahan yang menentang perusahaan minyak tersebut, seringkali muncul revolusi yang didukung oleh perusahaan minyak itu sendiri.

Dalam situasi seperti itu, terkadang terjadi pertempuran antara jenderal Meksiko yang satu dengan yang lain. Mereka terjebak dalam pengaruh tali lasso pengikat yang berasal dari kantor pusat perusahaan minyak di Amerika, yang kemungkinan terhubung dengan birokrasi Amerika.

Dari beberapa contoh studi kasus mengenai dampak investasi asing di satu negara, mungkin kita akan menilai bahwa Tan Malaka akan menolak investasi asing. Akan tetapi yang ada justru sebaliknya.

Tan Malaka melihat bahwa investasi asing akan tetap diperlukan dan dibutuhkan, dia menilai bahwa perdagangan asing akan tetap diperlukan dan dibuka. Namun semua persetujuan Tan Malaka tentang masuknya investasi asing itu tentu ada catatan dan syarat khusus.

Tan Malaka melihat bahwa investasi asing dan masuknya produk-produk asing dapat membahayakan industri dan ekonomi nasional. Namun itu akan menjadi berbahaya jika industri dan ekonomi nasional masih dalam tahap baru tumbuh dan masih lemah, masih perlu perlindungan dari pemerintah.

Oleh karena itu di tahap ini investasi asing dan produk asing perlu dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dalam negeri. Pada tahapan industri dan ekonomi nasional yang semakin maju, investasi dan produk asing yang masuk ke pasar dalam negeri bukanlah menjadi masalah. Justru membangun iklim persaingan yang sehat selama pemerintah masih bisa mengkontrol dan membatasi jumlahnya.

Di atas itu semua, investasi asing dan produk asing hanya dapat masuk jika Indonesia sudah merdeka 100% tanpa kurang satupun di berbagai bidang. Sudah memiliki industri berat dan industri ringan yang mumpuni dan berdaya saing.

“Apa salahnya kalau Tionghoa membuka toko menjual sutera Shantung yang halus yang tak ada pada kita itu. Apa salahnya Tionghoa membuka pabrik sutera di samping pabrik sutera Indonesia? Apa salahnya Tionghoa memasukkan uangnya, sebagai andil dalam perusahaan Indonesia, asal saja terbatas banyaknya? Apa salahnya Jerman mendirikan pabrik Pilsener Bier yang lezat-sehat itu? Atau apa salahnya kawan kita dari Rusia membuka toko menjual kaviar yang sedap sehat itu?… Yang menjadi ukuran buat semua-mua itu ialah: Rakyat Indonesia jangan terancam kemerdekaan dan kemakmurannya. Bangsa tamu tetap aman dan makmur,” tegas Tan Malaka.

 

Referensi:

Malaka, Tan. Massa Aksi (1926). Teplok Press, 2000.

—. Muslihat, Politik & Rencana Ekonomi Berjuang. Yogyakarta: Narasi, 2014.

 

Penulis: Al-Faqiru Ilallah M. Farhan Prabulaksono
Editor: Andriv

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top