Reporter: Ilma, Indira, Lidia, Lia, Sania, Syipolo 

Penulis: Lia

Editor: Arya

Kolektif perempuan Bara Puan menggelar aksi damai “Dapur Umum Banget” di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (23/6/2026). Aksi ini digelar sebagai respons terhadap krisis program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memasak bersama dan berbagi makanan kepada sesama rakyat. Dapur umum ini menyajikan berbagai menu dengan bahan baku yang berasal dari rakyat sendiri.

“Ini salah satu aksi damai kita untuk menghubungkan antara kota dan desa. Karena produk-produk yang kita gunakan di sini ada cabai gendot namanya, itu berasal dari masyarakat Dieng yang saat ini sedang berjuang untuk menolak geotermal, karena geotermal akan merusak wilayah pertanian mereka, merusak lingkungan mereka. Terus ada kerang ijo dari warga Tambakrejo, kemudian beras dari teman-teman Sumberrejo yang saat ini juga menolak tambang,” jelas Tuti Wijaya selaku perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang turut hadir dalam aksi.

Tuti juga menambahkan, hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung produk lokal.

Annisa Paramitha atau yang kerap disapa Tata, perwakilan dari kolektif perempuan Bara Puan, mengatakan bahwa masyarakat turut menitipkan aspirasi mereka terkait penyerapan potensi petani lokal untuk MBG.

“Mereka (masyarakat, -red) menitipkan pesan kepada kita semua, bahwasanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu besar, tetapi mengapa tidak terserap dengan baik oleh negara. Kita berbicara tentang dapur MBG adalah potensi yang berusaha diciptakan oleh negara, tetapi tidak ada sinkronisasi dari potensi yang dimiliki masyarakat dengan potensi yang dibentuk sama negara,” ujar Tata.

“Mereka sangat berharap bahwasanya potensi-potensi yang mereka punya, kerang-kerang dan beras-beras yang mereka punya, itu bisa dimanfaatkan. Ketika negara memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakatnya langsung, mau enggak mau, negara juga akan mengontrol bagaimana kualitas pertanian, peternakan yang dimiliki oleh masyarakat langsung,” sambungnya.

Sementara itu, Pandu, salah satu peserta aksi yang mampir memandang aksi simbolis ini sebagai bentuk protes bahwa program MBG tidak begitu diperlukan oleh masyarakat.

“Ini sebagai gambaran bahwa rakyat itu tidak butuh yang namanya MBG, bahwa rakyat itu bisa masak sendiri. Bahwa program besar pemerintah yang menghabiskan anggaran negara itu sangat tidak diperlukan,” ujarnya.

Ia menambahkan pandangannya terkait MBG yang memangkas banyak fasilitas negara karena pengadaan yang menurutnya tidak masuk akal.

“Pesan terbuka untuk pemerintah dari saya adalah saya harap pemerintah bisa sedikit lebih sadar mengenai keadaan rakyat Indonesia pada hari ini. Banyak sekali fasilitas negara yang terpotong, yang dihilangkan, karena pengadaan MBG yang tidak masuk akal ini,” tambah Pandu.

Reporter: Rana, Lia, Syipolo, Deajeng, Titin, Nanda, Ilma, Alim, dan Fiska

Penulis: Ilma

Editor: Titin

Ribuan massa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya (SERA) dan masyarakat melakukan aksi Panca Tuntutan Rakyat (Pantura) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) pada Senin (15/06/2026). Aksi ini merupakan bentuk reaksi kritik terhadap isu permasalahan sosial pada pemerintahan Prabowo-Gibran dari kasus korupsi Badan Gizi Nasional (BGN), melemahnya rupiah, hingga naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax. 

Sebelum menuju titik di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, massa aksi melakukan long march dari Titik Nol Kilometer Kota Semarang melalui Jalan Pemuda dan Tugu Muda, yang berakhir di depan Gedung DPRD Jateng sekitar pukul 16.15 WIB untuk selanjutnya melakukan orasi terbuka. 

Ketua BEM Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Tegar Wijaya Mukti, menegaskan aksi ini merupakan bentuk reaksi kritis mahasiswa dari berbagai persoalan yang muncul dengan membawa lima tuntutan. 

“Untuk tuntutannya sendiri, sesuai dengan jargon kita itu, panca tuntutan rakyat (Pantura). Itu ada lima, intinya BBM, perihal MBG, tentang MBG yang korupsinya tinggi-tinggi, dollar yang naik, dan juga kebijakan-kebijakan Prabowo,” tukasnya.

Massa aksi membawa lima tuntutan yang disebut Panca Tuntutan Rakyat, yang meliputi:

1. Turunkan harga bahan pokok dan BBM.
2. Kembalikan Tentara Nasional Indonesia (TNI)  dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke fungsi utama.
3. Evaluasi total Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
4. Kembalikan kepemilikan tanah ke rakyat.
5. Hentikan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.

Muhammad Nabil Mualif, selaku ketua umum dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) cabang Semarang menyebut keikutsertaan organisasinya dalam aksi ini bukan tanpa alasan. 

“Yang paling mendesak untuk dikabulkan pemerintah adalah soal evaluasi tentang MBG. Itu sangat mendesak, sangat urgent, yang kalau tidak dilakukan itu akan menyangkut semua pelaku usaha, masyarakat yang ada di bawah. Jangan sampai MBG yang kemarin Kepala BGN itu menjadi tersangka korupsi dan diganti, itu hanya ganti pemain saja,” ujarnya. 

Sementara itu, Aya, mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes), mempertanyakan alasan pemerintah terkait pelemahan rupiah yang disebut sebagai strategi untuk meningkatkan ekspor. Aya menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena kondisi ekspor Indonesia belum cukup kuat untuk menjadi alasan utama melemahkan nilai mata uang.

“Kalau ekspornya tidak sebesar itu dan rupiahnya rendah, itu bakal berdampak ke penjualan yang ada di Indonesia. Bahkan banyak barang di Indonesia yang masih impor, sehingga memengaruhi perdagangan yang ada di Indonesia,” jelas Aya.

Reporter: Titin, Lia, Polo, Iyock, Alim, Rana, Deajeng, Sania, Indira.

Penulis: Indira

Editor: Titin

Ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Peringatan Darurat, Indonesia Sekarat, Rakyat Menggugat” di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Jum’at (12/6/2026). Aksi ini digerakkan oleh mahasiswa Undip sebagai bentuk protes terhadap kondisi ekonomi nasional yang memburuk serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.   

Aksi dimulai pukul 15.30 WIB dengan penyampaian orasi secara bergantian di depan gerbang utama. Aksi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa memanjat gerbang gedung DPRD sebagai bentuk desakan agar pihak legislatif dan eksekutif menemui massa aksi secara langsung. Meski situasi sempat menegang, koordinasi di lapangan tetap terjaga sehingga aksi kembali berjalan kondusif.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sepuluh poin tuntutan, di antaranya sebagai berikut.

• Evaluasi proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan turunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk subsidi harga BBM dalam sementara waktu,
• Reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),
• Perkuat nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar dalam jangka waktu 7×24 jam,
• Turunkan harga obat-obatan,
• Segerakan audit dan keluarkan Dana Danantara,
• Kembalikan hak-hak tanah petani dan hapuskan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk kesejahteraan nelayan,
• Pemangkasan tunjangan pejabat sebesar 20%,
• Hentikan program MBG dan koperasi desa merah putih,
• Realisasikan 19 juta lapangan pekerjaan, dan
• Tarik mundur aparat yang berada di proyek PSN.

Nur Majid, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip 2026, yang hadir dalam aksi tersebut, menyoroti krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Menurutnya, utang negara yang tinggi telah membatasi kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi yang layak bagi masyarakat. 

“80%-90% kacau balau, karena balik lagi surat utang kita, utang kita itu sudah tinggi sekali, ya. Bukan cuma ke luar negeri, tapi juga ke dalam negeri sehingga tidak bisa menutup subsidi terhadap BBM,” ujar Majid.

Dampak kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh Benedito, salah satu demonstran yang mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga di sektor kebutuhan pokok lain yang memberatkan masyarakat.

“Jelas lebih berat. Pasti sangat mempengaruhi, apapun itu. Karena dengan naiknya harga, itu semua hal, semua faktor, semua sektor pasti akan naik juga. Pasti akan terasa ke masyarakat hari ini. Politiknya memang sangat kencang,” ungkap Benedito.

Sementara itu, Michelle, salah satu massa aksi yang turut turun ke jalan, menggarisbawahi tantangan akses bersuara bagi mahasiswa di Semarang yang dinilainya kian menyempit. Menurutnya, pembungkaman aspirasi kini dilakukan dengan cara-cara yang sistematis.

“Dari yang aku lihat sih, kita sebagai mahasiswa harus diberikan ranah bersuara yang lebih open, dimana menurutku sebagai mahasiswa yang ada di Semarang ranah bersuara kita masih kurang, kesadaran kita masih kurang, bahkan pembungkaman itu secara tipis-tipis masih ada dengan hal-hal sesimpel seperti poster-poster propaganda, poster-poster informasi yang diturunkan, yang dibuang seperti itu,” ujar Michelle.

Reporter: Arya, Arolla

Minggu (10/05/2026) siang, Suprihati (51) duduk di warungnya yang merangkap rumah. Retakan terlihat jelas menjalar di lantai beralaskan semen. Retakan kecil itu, kata Suprihati, adalah contoh dari proses bencana tanah gerak yang menimpa warga Jangli pada Februari lalu.  

Tanah itu tidak begitu saja dengan ganas merobohkan rumah-rumah yang berdiri di atasnya. Secara bertahap, setiap hujan deras mengguyur RT 7/RW 1 Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, tanah yang menjadi tempat tinggal warga setempat selama bertahun-tahun itu perlahan bergerak. Pelan-pelan, mulai dari retakan kecil, semakin lama rumah warga terasa bergeser dari tempat semula. Tanah menjadi miring hingga muncul patahan yang makin melebar seiring berjalannya waktu dan seringnya intensitas hujan. Sebanyak 17 rumah warga mengalami kerusakan dan 4 rumah roboh.

Peristiwa tersebut masih diingat jelas oleh Tri (57), salah satu warga terdampak bencana yang saat ini masih menetap di rumahnya. Kata Tri, fenomena tanah bergerak di Kampung Sekip sudah pernah terjadi sekitar 23 tahun lalu, tetapi kali ini lebih parah.

“Sekitar 23 tahun yang lalu itu pernah terjadi, baru sekarang ini yang agak parah,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa pada saat itu tidak ada rumah yang roboh, melainkan hanya tanah yang bergeser.

Gerakan tanah mulai dirasakan sejak Januari saat intensitas hujan tinggi pada siang dan malam hari. Hal tersebut kemudian menyebabkan retakan di tanah pada keesokan harinya.

“Awal mulanya itu pada bulan Januari–Februari, masih sering hujan, siang-malam. Kalau saat hujan itu enggak kelihatan, kelihatannya besok pagi ada retakan sedikit. Lambat laun, retakannya melebar dan tanah agak turun,” jelas Tri pada Minggu (10/5/2026) malam di teras rumahnya.

Sejak tanah mulai terasa bergeser, beberapa warga bahkan dengan sengaja membongkar rumah mereka sebelum roboh. Setiap malam, setiap hujan mengguyur Kampung Sekip, warga melakukan evakuasi mandiri dengan tidur di musala. 

Sebelum pemerintah bergerak memberi bantuan, Musala Al-Amin yang terletak di sudut jalan sebelum memasuki pemukiman warga itu menjadi saksi bisu dan tempat bagi warga mengungsi sementara.

Tak begitu jauh dari pemukiman warga, sekitar 100 meter, sebanyak enam tenda milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) didirikan dan warga diarahkan untuk mengungsi di sana. Terdapat pula dua bilik kamar mandi, tangki air, dan dapur mini.

Ilusi Wacana Relokasi

Beberapa hari setelah menghabiskan banyak malam di pengungsian, pemerintah akhirnya datang membawa secercah harapan semu bagi warga. Melansir dari jatengprov.go.id, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka datang untuk meninjau lokasi bencana pada Sabtu (14/2/2026).

Bersamaan dengan itu, Luthfi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan Wali Kota, Camat, dan Lurah terkait relokasi warga terdampak. Segala biaya dikatakan akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang. Lebih lanjut, relokasi sementara bagi warga terdampak digadang-gadang akan berlangsung selama dua bulan sambil menunggu hunian tetap.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan bahwa Pemerintah Kota Semarang tidak dapat sepenuhnya bergerak dalam melakukan penanganan kepada warga terdampak karena status kepemilikan tanah di lokasi bencana merupakan milik Kodam IV/Diponegoro.

Wacana relokasi digaungkan pemerintah sejak Februari. Namun, pada 10 April, berdasarkan unggahan terbaru dari jatengprov.go.id, upaya relokasi belum juga terealisasi. Lokasi yang akan ditempati serta anggaran yang akan dikeluarkan masih terkurung dalam tahap koordinasi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kejelasan pasti dari hasil koordinasi antara Gubernur, Wali Kota, Dinas, juga Pangdam IV/Diponegoro.

Ketika Gerak Pemerintah Tak Secepat Gerakan Tanah

Dengan karakter geografis yang beragam, Kota Semarang memiliki kerentanan geologis terhadap bencana.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Tengah (Walhi Jateng), kawasan perbukitan, seperti Jangli dan Gombel memiliki struktur tanah yang relatif labil, salah satunya dipicu oleh pembangunan permukiman dan infrastruktur.

“Wilayah atas tersebut memiliki struktur tanah yang relatif labil, terutama ketika terjadi perubahan tata guna lahan, pembangunan masif, serta curah hujan ekstrem akibat krisis iklim. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan pembangunan permukiman, infrastruktur, dan kawasan komersial di daerah hulu memperbesar risiko tanah bergerak dan longsor,” ujar Azalya Tilaar, Manajer Kampanye dan Media Walhi Jateng.

Di sisi lain, Jangli menjadi kawasan padat penduduk seperti permukiman di Kampung Sekip, sedangkan di wilayah Gombel Lama terdapat pembangunan infrastruktur Mal Pakuwon Semarang yang digadang-gadang akan menjadi mal terbesar di Indonesia. Padahal, berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Kota Semarang oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, wilayah Jangli termasuk ke dalam Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah dan Gombel Lama termasuk ke dalam Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi.

Azalya menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan kawasan rawan tanah gerak bisa menjadi kawasan padat penduduk adalah ekspansi kota yang terus meningkat sehingga pembangunan bergerak ke wilayah-wilayah perbukitan.

Menurut Walhi Jateng, respons pemerintah dalam menghadapi bencana masih cenderung reaktif dan belum menyentuh akar masalah. Kata Azalya, penanganan masih fokus pada respons pascabencana seperti perbaikan atau relokasi, alih-alih membenahi tata ruang hingga pemulihan ekologis kawasan rawan.

“Selama pembangunan masih mengabaikan daya dukung lingkungan, maka risiko bencana akan terus berulang,” jelasnya.

Edi Hidayat, Peneliti Madya di Pusat Riset Kebencanaan Geologi (PRKG) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Koordinator Kelompok Riset Geologi Gerakan Tanah, menyampaikan bahwa tanah Semarang disusun oleh batuan lempung yang di atasnya terdiri dari formasi batuan yang lebih muda dan bersifat poros, yaitu mudah meloloskan air dari permukaan. 

“Endapan muda ini dia berada menumpang di atas batuan formasi kerek sehingga batu lempungnya kedap, sementara di atasnya ada batuan yang poros. Jadi, kalau disiram airnya masuk cepat dan tertahan oleh batu lempung formasi kerek. Air yang tertahan itulah yang biasanya akan menjadi lapisan-lapisan impermeable. Lapisan tersebut biasanya licin. Di situlah kemudian terjadi pergerakan tanah,” ungkapnya.

Menurutnya, penanganan bencana tanah gerak dapat dilakukan dengan pengosongan lahan atau teknologi yang memadai.

“Kalau memang daerah itu sudah tidak bisa lagi diperbaiki secara keteknikan, sebaiknya memang ada lokasi-lokasi yang harus dikosongkan, tidak ditempati oleh manusia. Jadi, daerah-daerah kosong mungkin bisa dipergunakan sebagai taman kota atau apapun, tetapi bukan sebagai bangunan-bangunan yang ditinggali masyarakat. Atau kalau memungkinkan ada teknologi di dalam kualitas pembangunan. Nah, ini yang biasanya akan mengeluarkan biaya mahal,” terang Edi.

Solusi Tak Pasti, Warga Beraksi

Dampak dari bencana tanah gerak yang menimpa RT 7/RW 1 Kampung Sekip menyebabkan kerusakan bagi banyak rumah warga. Selain itu, retakan tanah membuat akses jalan bahkan terputus karena tanah amblas. Hal tersebut menyebabkan warga harus memarkirkan kendaraan mereka di samping Musala Al-Amin karena jalan hanya bisa dilintasi dengan berjalan kaki.

Namun, siang itu, pada Minggu (10/05/2026), ada pemandangan yang tak biasa. Tepat di samping ujung jalan yang putus, gundukan tanah tampak terhubung dengan jalan di seberangnya. Warga membangun jalan baru untuk akses sementara.

Tidak hanya kendaraan roda dua, hari itu terlihat mobil pick-up terparkir di ujung jalan yang terputus dengan bak terisi penuh oleh perabotan rumah. Dari seberang jalan, tiga orang laki-laki dewasa terlihat tengah mengangkut beberapa perabotan lain ke atas mobil.

Suprihati (51) merupakan warga yang perabotan rumahnya diangkut silih berganti. Dia bersama anak dan cucunya berencana pindah sebab pemerintah tak kunjung memberikan kabar terbaru terkait relokasi.

“Pokoknya menunggu dari pemerintah nanti. Pokoknya diusahakan tempat tinggal yang layak, itu ceritanya. Tapi, ya, enggak tahu nanti akhirnya,” jelas Suprihati sambil tertawa kecil.

Dia juga mengatakan bahwa kabarnya warga akan direlokasi ke Rowosari dan beberapa warga sudah mengecek lokasi.

“Dikasih tahu kalau lokasinya nanti di Rowosari. Cuman enggak tahu kapan. Tapi orang-orang sini sudah pada ke sana, katanya belum ada apa-apa,” ucapnya.

Lagi, Suprihati menambahkan bahwa sebelumnya pemerintah memberi tenggat waktu untuk berada di pengungsian selama dua bulan sejak Februari hingga tanggal 16 April. Namun, sampai saat ini belum ada kabar lanjutan mengenai relokasi sehingga tenggat diperpanjang hingga ada keputusan terbaru.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang belum memberikan tanggapan terhadap permohonan wawancara mengenai kelanjutan koordinasi dinas dengan pemerintah provinsi.

Tulisan ini merupakan hasil liputan penulis dan reporter dalam program Anugerah Jurnalisme Warga 2026 Olimpiade Jurnalis Muda Indonesia “Anti Represi-represi Klub” yang diinisiasi oleh BaleBengong.

Reporter: Fiska

Penulis: Fiska

Editor: Syipolo

Diftong Art Company menggelar pentas seni bertajuk “Sepiring yang Bertarung di Ladang Sunyi, Antara Kau dan Kau; Edisi Sakit dan Durjana” di Gedung Serba Guna (GSG) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip) pada Jumat (5/6/2026).

Acara dibuka dengan penampilan monolog oleh Gwyneth Mandala yang membawakan rangkaian refleksi mengenai kerasnya realitas kehidupan yang tidak selalu berjalan baik. Dalam monolog tersebut, ia juga menyinggung bagaimana gelar akademik kerap kehilangan maknanya ketika berhadapan dengan situasi sosial dan ekonomi yang sulit seperti saat ini.

Pertunjukan kemudian berlanjut ke pementasan utama yang diawali oleh penampilan Daniel sebagai Penyiar. Drama tersebut mengangkat kisah tentang bagaimana ketidaksiapan dua individu dalam menjalani sebuah komitmen dapat memberikan dampak yang meluas, tidak hanya bagi lingkungan sekitar, tetapi juga hingga lintas generasi.

Meski demikian, Yaser selaku sutradara menjelaskan bahwa pertunjukan ini tidak dimaksudkan untuk memiliki satu makna tunggal. Menurutnya, seluruh elemen pementasan, mulai dari Daniel sebagai Penyiar, Haidar sebagai Bayi Tua, Maya sebagai Sarah Alternatif, hingga aspek make-up dan kostum yang digarap oleh Tri, dihadirkan sebagai ruang yang terbuka bagi interpretasi masing-masing penonton.

“Aku mau mengutip perkataan satu ilmuwan sastra. Ia bilang kalau pesan itu bukan didapat dari apa yang ingin disampaikan, tapi apa yang diterima oleh orang yang melihat. Jadi pesan apa yang aku sebagai tokoh di atas tadi sampaikan ya kembali ke teman-teman mau menginterpretasikan seperti kayak gitu,” kata Daniel.

Yaser mengakui bahwa pertunjukan ini terinspirasi oleh berbagai media dan karya seni. Referensi yang digunakan berasal dari film, pementasan teater, serta hasil eksplorasi imajinasinya sendiri. Beberapa referensi yang digunakan antara lain film Pulp Fiction, Eyes Wide Shut, serta sejumlah karya dari Teater Garasi.

Sepanjang pementasan, penonton disuguhkan berbagai luapan emosi, mulai dari amarah, kesedihan, hingga penyesalan. Intensitas emosi yang dihadirkan berhasil menarik perhatian audiens dan dinilai mampu memenuhi, bahkan melampaui, ekspektasi sejumlah penonton, termasuk Roje dan Joz.

“Gak muluk-muluk, sih. Selama terhibur, gak merasa bosan di dalam, selama bisa memberi dampak baik, entah dampak isu cerita, atau ada hasrat untuk berkarya. Itu yang aku harapkan, sih. Jadi, Diftong udah berusaha menggaet teman-teman yang mau berkarya, tapi gak di UKM,  sebenernya bisa loh. Bisa dengan bikin modal sendiri,” ujar Yaser.

Selaku sutradara, Yaser, dan seluruh kru menyampaikan bahwa pesan yang ingin disampaikan melalui pertunjukan ini diserahkan sepenuhnya kepada interpretasi masing-masing penonton. Menurut mereka, tidak hanya ada satu makna yang harus ditangkap. Selama pertunjukan mampu menghibur, tidak membosankan, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para penonton.

“Intinya kalau belum siap sama diri sendiri, jangan memaksa untuk siap dengan orang lain,” ucap Yaser.

Kompleks Perumahan Dinar Indah yang berlokasi di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, tidak pernah benar-benar lepas dari bencana banjir. Terhitung sejak tahun 2017, banjir masih menjadi momok yang menghantui warga setempat.

Tanah di Cluster Dinar Indah Blok 7 cenderung lebih rendah dibanding rumah-rumah di bagian lain, sehingga digolongkan menjadi Dinar Indah Atas dan Dinar Indah Bawah. Sekitar lima meter setelah Masjid Ar-Rohmah, akses jalan menuju Dinar Indah Bawah sedikit menurun. Turunannya tidak begitu curam, tetapi pengendara bermotor ketika melintasi jalan ini perlu berhati-hati karena retakan tanah dan sisa-sisa lumpur akibat banjir.

Berada tepat di bantaran Sungai Pengkol, luapan air sungai seringkali menembus rumah warga ketika hujan deras mengguyur. 

Dampak dari banjir bandang di pemukiman ini tidak hanya berbekas dalam sisa-sisa lumpur. Beberapa tembok rumah terlihat mengelupas. Banyak perabotan rumah yang tampak rusak, tergeletak begitu saja di pekarangan.

Banjir yang melanda kompleks Perumahan Dinar Indah Blok 7 disebabkan oleh aliran air yang dibawa dari daerah Ungaran akibat curah hujan tinggi. Banjir terparah terjadi pada awal tahun 2023 dengan ketinggian air hampir mencapai atap rumah dan memakan satu korban jiwa. Oleh sebab itu, banyak warga yang memutuskan untuk pindah dan mencari hunian baru yang lebih aman.

“Separuhnya (jumlah yang pindah rumah, -red) ini, Mbak. Sebelumnya ada 50 (kepala keluarga, -red). Sekarang sisa 28,” ujar Fitri (51), salah satu warga yang masih bertahan di Perumahan Dinar Indah.

Terhitung sudah lima tahun sejak Fitri tinggal di perumahan ini pada tahun 2021. Fitri mengaku, ia pertama kali merasakan banjir besar saat peristiwa banjir di Dinar Indah pada tahun 2023 lalu.

“Terus 2023 itu banjir seatap. Saya pertama merasakan (banjir, -red) segitu di sini,” terangnya di sela menyapu halaman rumahnya.

Aktivitasnya menyapu halaman sejenak terhenti saat mengingat kembali banjir terbesar yang dialami warga Dinar Indah. Matanya mulai tampak memerah. Fitri masih ingat betul banjir terjadi pada hari Jumat saat bapak-bapak sedang pergi bekerja. Kata dia, gang di belakang rumahnya paling mengerikan karena banyak anak-anak menjerit.

“Aku saat itu berpikir, ini kalau air naik terus, apa enggak tenggelam. Aku sampai (merasa, -red) mengerikan. Suara anak-anak pada menjerit. Oh, paling mengerikan. Mengerikan itu, Mbak. Ya Allah, mengerikan,” ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar.

Pasca banjir 2023, kini warga sudah lebih siap siaga dengan melakukan evakuasi saat air sungai mulai naik. Mereka bahkan bersiap untuk memindahkan barang-barang dan mengungsi sebelum sirine berbunyi.

Supadi (53), warga yang tinggal di Blok 7B mengungkapkan, warga memasang sirine peringatan dini sebagai solusi untuk keamanan warga sendiri.

“Pemasangan sirine peringatan, dari warga sendiri,” kata Supadi.

Penulis: Lia

Reporter: Nara,Tri, Pricil

Penulis: Nara 

Editor: Syipolo

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan talkshow untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) di Gedung Auditorium Prof. Soedarto, S.H., Undip pada Selasa (26/05/2026). Acara tersebut merupakan program tahunan rutin yang diselenggarakan setiap bulan Mei dengan format yang berbeda-beda. 

Pada tahun ini, acara diselenggarakan dengan format talkshow dan mengangkat tema “Exposing the Deception: Empowering Youth to Fight Nicotine and Tobacco Addiction”. Ketua Pelaksana Talkshow HTTS, Gigih Prakarsa, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya konsumsi rokok di kalangan generasi muda. 

“Di generasi muda ini banyaknya konsumsi rokok menjadi sebuah keprihatinan kita semua. Jadi, saya ingin mengembangkan bagaimana Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini bisa menyebarkan dampak dan edukasi bagi para generasi muda,” jelasnya. 

Dalam sesi pemaparan materi oleh narasumber, dr.Ikhsanudin Qothi, ditampilkan data tingkat konsumsi rokok berdasarkan kalangan usia. Data menunjukkan perokok aktif pada anak usia sekolah mencapai 18,4 persen untuk rentang usia 10–14 tahun dan 56,5 persen untuk rentang usia 15–19 tahun, sebagai persentase terbanyak. Sementara itu, pada rentang usia 20–24 tahun persentase mencapai sebanyak 25,99 persen.  

Sebagai generasi yang mendominasi tingkat perokok aktif di Indonesia, merokok pada kalangan generasi muda dipicu oleh berbagai faktor. Ikhsanudin menyinggung salah satu faktornya berasal lingkungan pertemanan. Perkumpulan relasi atau teman sebaya menjadi faktor yang dapat mengkatalisis tren merokok dengan mudah. Adiksi rokok ini juga didukung oleh konstruksi sosial yang beranggapan bahwa merokok adalah hal yang keren. 

Faktor lainnya datang dari kecenderungan stres yang dialami generasi muda. Sebetulnya, rasa nyaman pada saat merokok bukan didapat dari rokok itu sendiri. Ikhsanudin mengungkapkan yang membantu melepaskan stres adalah proses merokoknya. Sebagai alternatif pengelolaan stres, Ikhsanudin memberikan beberapa pilihan lain yang dapat dijadikan sebagai penghilang stres di antaranya adalah olahraga, seperti meditasi. 

Salah satu peserta talkshow Hafsa Hamida, Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Undip berpendapat bahwa kesadaran terhadap bahaya rokok di kalangan generasi muda sudah cukup tinggi hanya saja tidak diimbangi dengan praktik nyata. 

“Untuk kesadaran bahaya rokok itu menurut aku udah cukup tinggi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Cuma, emang kurangnya itu di cara mereka menerapkan ilmu yang mereka tahu gitu sih, Kak. Jadi, kayak dia (perokok generasi muda –red) sudah tahu bahayanya nih, cuma dia (perokok generasi muda –red) tuh masih gak bisa buat ninggalin rokok,” ujar Hafsa. 

Hafsa juga menambahkan agar generasi muda yang masih aktif sebagai perokok untuk meningkatkan kesadaran diri dengan memperbanyak literasi mengenai bahaya rokok. 

“Pesannya, khususnya untuk ini ya, untuk para perokok atau yang masih menggunakan vape, lebih banyak literasi lagi tentang bahaya rokok itu apa. Jadi, kayak semakin sadar lah akan bahayanya gitu,” tambahnya. 

Reporter: Iyock, Nara

Penulis: Iyock

Editor : Arolla

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang adakan kegiatan “Ruang Raung” sebagai respon terhadap penyempitan ruang waktu sipil (civil spacetime) dan perampasan ruang hidup pada Minggu (24/05/2026) di Grile Temcy, Banyumanik, Kota Semarang. Kegiatan tersebut berisikan aktivitas seni dan budaya, diskusi publik, serta peluncuran Jurnal Kritis berjudul “Reklaim Ruang Waktu Sipil”. 

‎Kegiatan ini dihadirkan sebagai ruang bersama untuk berkumpul, bertukar gagasan, dan memperkuat jejaring solidaritas melalui pendekatan kreatif dengan memadukan pameran seni, diskusi publik, pemaparan jurnal, dan penampilan musik. Acara ini turut mengundang seluruh elemen Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah  (organisasi mahasiswa, organisasi rakyat, media, dan organisasi masyarakat sipil) untuk menyoroti adanya indikasi otoritarianisme baru berupa tindakan represif, pembungkaman, dan pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kian marak terjadi di daerah Jawa Tengah. 

‎Kondisi penegakan HAM di Jawa Tengah dinilai kian kritis akibat minimnya komitmen dari pemerintah. Perwakilan dari kolektif Bersemai Sekebun, Pupung, mengungkapkan bahwa potret pelanggaran HAM di Jawa Tengah merupakan pola lama dari rezim-rezim sebelumnya yang terus diproduksi secara berulang tanpa ada penyelesaian yang serius.

‎”Pelanggarannya bisa beragam, mulai dari pelanggaran HAM yang sudah sangat lama, misalnya, pembunuhan massal tahun 1965, penembakan misterius, atau pelanggaran HAM yang terjadi hari ini, misalnya perampasan lahan, atau kekerasan dari aparat. Jadi, dengan tidak adanya keseriusan dari pemerintah dan instansi-instansinya itu menunjukkan bahwa demokrasi dan ruang-ruang sipil kita memang sedang dipersempit,” papar Pupung saat ditemui di lokasi acara.

‎Persoalan ini diperparah oleh hilangnya hak partisipasi bagi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan publik. Perwakilan LBH Semarang, Arief, menegaskan bahwa negara kerap mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi hak masyarakat untuk didengar (right to be heard), dipertimbangkan (right to be considered), dan dijawab (right to be answered).

‎”Ruang partisipasi itu tidak ada. Di Jawa Tengah misalnya, kebijakan penentuan upah buruh yang dibahas setiap akhir tahun, pelibatan buruhnya itu tidak banyak. Padahal buruh yang misalnya di wilayah pesisir, mereka harus menghidupi kehidupan dia setiap harinya, dia harus merawat motornya karena harus lewat banjir rob setiap hari, dia harus meninggikan rumahnya setiap tahun, karena rumah dia di daerah rob yang setiap tahun itu robnya makin tinggi. Mereka (pemerintah –red) hanya mendengarkan aja, ‘oke kami terima, kami tampung masukan dari bapak ibu, dari kawan-kawan sekalian,’ tapi kemudian akan jadi kebijakan nanti dulu. Itu nggak dilakukan. Nah situasinya kayak begitu,” jelas Arief.

‎Penyempitan ruang aman ini juga tumbuh melalui kriminalisasi menggunakan hukum yang tidak berpihak pada kebebasan berpendapat. Tata, perwakilan dari kolektif Bara Puan, menyoroti maraknya penggunaan pasal-pasal karet yang menyasar para aktivis, petani, maupun nelayan saat mereka menuntut kepastian hak atas ruang hidupnya.

‎”Kepastian hidup kita sebagai para kolektif di ambang kritis gitu. Ketika negara ini dengan gampangnya merampas hak bersuara, banyak banget pasal-pasal karet yang bisa ditujukan oleh para aktivis. Padahal yang ingin kita lakukan bertujuan untuk masukan dan kritik untuk mereka (pemerintah –red) bisa mendengar dan mengubah kebijakannya,” tutur Tata.

‎Menanggapi situasi yang kian memburu pascarentetan penangkapan aktivis pada aksi-aksi massa sebelumnya, inisiatif “Ruang Raung” sengaja dikemas melalui pendekatan kultural yang egaliter. Langkah ini diambil untuk mencairkan ketegangan sekaligus merangkul generasi muda yang kerap enggan hadir jika forum dibuat terlalu formal.

‎”Makanya kemudian kita bikin (acara –red) yang kemudian forumnya itu semi-formal gitu. Ada diskusinya, tapi kemudian kita juga pengennya ruang yang egaliter yang kemudian terbuka, orang bisa saling bertemu. Kita juga bisa senang-senang kayak gitu juga karena selama ini kita sudah terlalu dicederai sama negara, kita udah pusing gitu ya setiap hari harus mikirin perekonomian dan sebagainya, macet dan sebagainya, banjir, rob, kayak gitu,” tambah Arief.

Reporter: Nara, Febby, Ilma 

Penulis: Nara 

Editor: Syipolo

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Sejarah menginisiasi acara nonton bersama (nobar) film Pesta Babi pada Kamis (21/05/2026) di area parkir dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Acara dibingkai dalam kegiatan “Ngelmu: Nobar dan Diskusi Film Dokumenter Pesta Babi”. Nobar ini dilaksanakan salah satunya karena pembahasan mengenai pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Universitas Mataram (Unram) menimbulkan sebuah tanda tanya.

Alim Rizka Mahardika, selaku Ketua Pelaksana Ngelmu menyatakan bahwa acara digelar bukan sekadar ketenaran film Pesta Babi semata, melainkan juga untuk mengungkap alasan respon negatif yang kontradiktif dengan sikap Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) yang justru memperbolehkan pemutaran film tersebut.  

“Awalnya itu karena viral yang mahasiswa di Unram dibubarkan. Jadi, saya bertanya-tanya, kenapa kok dibubarkan? Apa sih film ini, kenapa mereka takut? Jadi, kalau untuk saya sendiri, memilih film ini agar kita setidaknya tau apa yang termuat dalam film Pesta Babi ini dan mengapa dari aparat itu membubarkan acara-acara seperti itu. Padahal dari pejabat-pejabat seperti Bang Natalius Pigai atau yang lain itu kan malah diperbolehkan dari segi HAM,” jelasnya. 

Alim menegaskan adanya hubungan persoalan HAM yang dimuat dalam film Pesta Babi dengan menyinggung perampasan tanah adat yang menjadi hak mutlak masyarakat Papua.

“Isu sosial yang paling gambaran utamanya itu pastinya HAM karena memang diambil dari program strategis nasional dan mereka itu mengambil beribu-ribu hektare yang salah satunya itu mereka membabat hutan yang padahal hutan itu masih menjadi tanah adatnya masyarakat Papua,” kata Alim.

Salah satu peserta Ngelmu, Faulla Shadday, mahasiswa Sejarah juga memiliki pandangan serupa. 

“Perampasan aset tanah oleh pejabat dan pemerintah yang mereka akui sebagai tanah negara, itukan sangat merampas hak-hak masyarakat adat. Implikasinya itu, sistem-sistem adat yang sudah berjalan lama juga ikut tergusur, kayak tradisi-tradisi pesta babi itukan memang sebenarnya tradisi adat mereka, tapi karena habitat babinya juga ditebang-tebang gitu jadinya berimplikasi pada tradisi tersebut,” ujar Faulla Shadday. 

Lebih dari sekadar penayangan, nobar film Pesta Babi menghidupkan semangat dialektik mahasiswa untuk menyoroti isu sosial yang berimbas dari adanya kolonialisme internal bangsa. Arah pembahasan isu dominan berkiblat pada pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Bene, Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) 2026 mengakui nir adanya HAM di Papua. 

“Apakah di sana itu tidak ada HAM? Iya, aku bisa mengakui itu. Kenapa? Kalau teman-teman sempat tahu, satu keuskupan di Merauke, ini koreksi ya kalau aku salah, nanti mungkin teman-teman bisa cross check lagi. Ada keuskupan yang dikasih sekitar 2,2 miliar (2,4 miliar -red) dari Korporindo. Itu yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. Yang menjadi persoalan adalah sebenarnya yang harusnya gereja-gereja itu berpihak kepada masyarakat adat yang hari ini lagi melawan, ternyata malah tidak,” ungkap Bene. 

Reporter: Arolla, Arya, Agni, Iyok, Nana

Penulis: Arolla 

Editor: Titin

Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip) mengadakan diskusi panel Teras Muda di Crop Circle (CC) FIB, pada Selasa (12/05/2026). Kegiatan ini bertajuk “Tubuh, Kuasa, dan Perlawanan : Konstruksi Perempuan dalam Novel Entrok karya Okky Madasari” yang dibuka oleh penampilan dari Teater Emper Kampus (Emka) dan dihadiri oleh satu pembicara yaitu Acha, pegiat literasi di Semarang dan pemilik komunitas Bookclub Semarang. 

Pemilihan Entrok sebagai fokus diskusi dikarenakan novel ini secara gamblang menyoroti isu-isu terkait ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya yang masih relevan dengan tema dan keadaan masyarakat saat ini. Hal ini diperjelas oleh Tialofa Ravidazara, selaku Ketua Pelaksana Teras Muda 2026. 

“Ya karena di sini kami menyadari bahwasannya ternyata tubuh perempuan, apalagi kalau misal kakak ngikutin isu sosial media tentang korban pelecehan, pasti yang akan disalahkan adalah korbannya. Entah itu dibilang pakaiannya yang kurang sopan atau bagaimana. Padahal kan memang perempuan itu tubuhnya adalah miliknya sendiri gitu kan. Jadi karena itu, menurut kami masih relevan gitu dari zaman sekarang gitu,” ujar Tialofa.

Relevansi tema tersebut turut disampaikan oleh Acha selaku pembicara. Ia menilai pemilihan novel Entrok sudah sangat tepat karena isu yang diangkat jauh lebih luas dari sekadar ketimpangan gender semata. 

“Isunya lebih meluas dari ketimpangan struktural, ketidakadilan gender, kemudian dari bagaimana perempuan itu berdaya di hidupnya,” ungkap Acha. 

Ia juga menegaskan bahwa novel karya Okky Madasari ini beresonansi kuat dengan apa yang selama ini diperjuangkan melalui komunitas literasinya. 

Antusiasme serupa turut dirasakan oleh peserta yang hadir. Fahrurozi Nasution, mahasiswa Sastra Indonesia angkatan 2025, mengaku mendapat banyak pandangan baru dari diskusi ini. 

“Diskusi ini membuka pandangan bahwasanya perempuan itu juga dipandang sebagai sebuah objek. Jadi, permasalahan-permasalahan mengenai perempuan ini tuh kompleks,” ujarnya. 

Ia pun berharap semangat bersuara tidak berhenti di ruang diskusi saja. “Kita tuh nggak boleh memandang rendah perempuan, tapi kita harus tetap bersuara dan tidak hanya diam dalam tindakan,” tambahnya. 

Meski menyarankan agar kedepannya acara digelar di ruangan tertutup, ia tetap mengapresiasi keberjalanan acara secara keseluruhan. 

“Untuk keseluruhan acaranya bagus banget, senang ikutnya,” pungkasnya.