Reporter: Syipolo, Febby, Joy, Laila, Fiska, Nanda, Deajeng, Lia
Penulis: Febby
Editor: Titin
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya (BEM SERA) menggelar aksi demonstrasi yang melibatkan ratusan massa aksi mahasiswa dan Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jawa Tengah (Jateng) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (22/10/2026). Aksi tersebut diwarnai penghadangan massa saat melakukan long march menuju Tugu Muda, Semarang. Massa yang berangkat dari Universitas Diponegoro (Undip) Kampus Pleburan sekitar pukul 16.00 WIB terhenti di Gedung Pramuka setelah dihadang aparat di sejumlah titik.
Massa kemudian melanjutkan aksi melalui orasi dan pertunjukan musik. Sejumlah mahasiswa juga melakukan dialog dengan aparat yang membentuk barikade. Setelah magrib, barikade sempat dibuka untuk kendaraan yang melintas menuju arah Simpang Lima. Meski demikian, massa aksi masih belum dapat melanjutkan perjalanan menuju Tugu Muda.
Sekitar pukul 19.00 WIB, sebagian massa kembali bergerak ke arah Simpang Lima. Namun, perjalanan mereka kembali terhenti di tengah jalan dan diikuti negosiasi antara mahasiswa serta aparat. Sebelum massa aksi bergerak, Kapolda juga sempat menemui massa aksi, tetapi dalam pertemuan tersebut, berdasarkan pantauan di lapangan, tidak menghasilkan penyelesaian yang memungkinkan massa melanjutkan perjalanan.
Barikade Dinilai Membatasi Penyampaian Aspirasi
Mufid, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip), menilai pembatasan akses menuju Tugu Muda menghambat tujuan demonstrasi untuk menarik perhatian pemangku kebijakan.
“Ya mungkin ruang demokrasi kita masih terbatas lah, untuk saat ini,” ujar Mufid saat diwawancarai di lokasi aksi.
Ia menilai keberadaan barikade menjadi bentuk pembatasan terhadap penyampaian aspirasi. Menurutnya, massa berupaya menarik perhatian pemerintah melalui demonstrasi agar tuntutan mereka didengar dan ditindaklanjuti.
Asfa, mahasiswa FISIP Undip yang turut mengikuti aksi, juga menyoroti potensi gesekan antara mahasiswa dan aparat akibat pembatasan tersebut. Ia menilai aspirasi massa seharusnya ditujukan kepada pejabat pemerintah, bukan berujung pada konflik antara masyarakat dan aparat di lapangan.
“Yang lebih ironis sebetulnya terjadi suatu konflik horizontal, yaitu antara polisi dan masyarakat, ataupun mahasiswa yang melakukan demo. Padahal, kan kepentingan kita untuk menyuarakan aspirasi kita ke vertikal, ke pejabat,” ujar Asfa
Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah
Selain menyoroti penghadangan massa, demonstran juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Amin Muqtafa, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang bertindak sebagai orator dalam aksi tersebut, menilai sejumlah kebijakan negara bermasalah dalam pelaksanaannya.
Ia menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk persoalan keracunan yang menurutnya merugikan masyarakat. Amin juga mengkritik kebijakan terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan keterlibatan institusi negara dalam ranah politik.
“Banyak yang kemudian jadi sorotan teman-teman, terutama kegagalan dalam menjalankan kebijakan yang dibuat oleh negara,” kata Amin.
Menurut Amin, salah satu persoalan mendasar yang perlu diperhatikan pemerintah adalah pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Ia mempertanyakan apakah kebijakan yang dibuat benar-benar berangkat dari kepentingan masyarakat atau justru kepentingan pemerintah.
“Yang paling mendesak adalah sebenarnya bagaimana negara hari ini menjalankan amanat konstitusi. Menjalankan bagaimana negara ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam membuat satu kebijakan,” ujarnya.
Amin juga menyoroti persoalan kriminalisasi aktivis dan dugaan kemunduran demokrasi. Ia menilai perlindungan terhadap aktivis yang menyampaikan kritik menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah juga disampaikan Mufid. Ia menyebut tuntutan yang dibawa dalam aksi mencakup stabilisasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pengembalian TNI dan Polri ke fungsi utama, pemenuhan hak atas tanah, serta penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurut Mufid, seluruh tuntutan tersebut perlu dipandang sebagai prioritas karena berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
“Menstabilkan harga itu bukan prestasi pemerintah, itu tugas utamanya. Tugas minimalnya udah kayak gitu,” kata Mufid.
Ia menegaskan bahwa tuntutan yang dibawa massa merupakan aspirasi yang telah dihimpun dan disepakati bersama. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah tidak mengabaikannya.
