Reporter: Alim, Rafi
Penulis: Alim
Editor: Lia
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah (Jateng) menggelar Dialog Pesisir Pantura di Grand Edge Hotel, Semarang untuk membahas ancaman krisis sosial-ekologi pesisir dan potensi dampak pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di kawasan pantai utara Jawa pada Jumat (23/08/2026). Dialog tersebut menjadi ruang bagi warga pesisir utara Jawa untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi dan pandangan mereka mengenai GSW. Kegiatan ini melibatkan Bappeda, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan perwakilan warga pesisir dari Semarang, Kendal, Pekalongan, Batang, dan Demak.
Rencana pembangunan mega-proyek GSW saat ini masih dipertanyakan, pasalnya tata kelola dan akuntabilitas hukum belum dibuka secara publik. Padahal, pembangunan awal (groundbreaking) telah dilaksanakan sejak Senin, 19 Oktober 2026 di Demak.
Nur Colis, selaku Deputi WALHI Jateng juga mempertanyakan dokumen kajian perencanaan, masterplan, dan arah kebijakan yang terkesan tertutup.
“Sebenarnya yang cukup membingungkan adalah tidak dibukanya akses dokumen publik terkait bagaimana, sih, kajiannya. Kalaupun kajiannya itu belum ada dan mungkin masih dalam tahap penyusunan, kenapa buru-buru untuk groundbreaking Padahal jika memang belum jadi dokumennya, ya tolong tunggu dulu, beri ruang untuk masyarakat memberikan catatan, memberikan kritik, dan lain sebagainya, ” ujar Nur Colis.
WALHI juga turut menyoroti nihilnya partisipasi masyarakat pesisir dalam perencanaan proyek ini. Padahal, proyek GSW nantinya akan menimbulkan risiko-risiko yang akan dihadapi masyarakat sekitar.
“Masyarakat pesisir, nelayan, dan petambak (yang terdampak, -red). Kemudian, orang-orang yang mungkin pekerjaannya enggak di laut, tetapi mereka tinggalnya di pesisir, itu pasti akan menjadi orang yang terdampak duluan,” tambah Nur Colis.
Masyarakat pesisir yang hadir dalam kegiatan tersebut juga turut menyepakati belum adanya sosialisasi ataupun keterlibatan mereka. Justru desas-desusnya mengenai GSW sudah banyak terdengar.
Wawan dari kecamatan Tugu, Semarang dan Masnuah dari Komunitas Nelayan Puspita Bahari, Demak bahkan mendapati masyarakat yang tidak terdampak dan cenderung pro pemerintah lah yang diundang dalam diskusi dan kajian-kajian yang dilakukan pemerintah.
“Proyek ini tidak melibatkan warga yang bagian laut, malah yang bagian darat,” ucap Wawan dalam diskusi tersebut.
Masnuah juga menceritakan bagaimana susahnya mengakses kebutuhan dasar masyarakat di Timbulsloko, Demak. Akses jalan yang tenggelam tak kunjung diperbaiki, sehingga atas dasar solidaritas kemanusiaan, masyarakat gotong-royong membangun jalan panggung, membangun rumah aman bersama, menciptakan sumber pangan, dan menyediakan air bersih.
Selain itu, Masnuah juga berbagi cerita mengenai perempuan disabilitas korban kekerasan seksual yang dibantu melahirkan di tengah laut.
Masnuah menegaskan bahwa penyelamatan ruang hidup mereka tidak terletak pada megaproyek fisik seperti GSW, melainkan pada komitmen nyata pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan dasar warga.
“Tidak ada Giant Sea Wall tidak apa-apa, tapi fasilitasi kehidupan masyarakat yang sudah tenggelam,” tegas Masnuah.
Penolakan serupa juga ditegaskan oleh Dayah, nelayan dari Demak yang menilai keberadaan tanggul raksasa tersebut hanya akan memperpanjang penderitaan nelayan.
“Kalau bisa tidak usah ada Giant Sea Wall, sebelum ada Giant Sea Wall nelayan sudah susah, apalagi kalau terjadi Giant Sea Wall. Karena malah jauh nelayannya. Laut itu sebagai ibu kami, kenapa malah memisahkan kami sama ibunya,” Ucap Dayah sebagai penutup dari kegiatan tersebut.
