Reporter: Febby, Rana, Lia, Titin, Joy, Indira, Ilma
Penulis: Joy
Editor: Titin
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya (SERA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah (Jateng) pada Kamis (26/02/2026). Berdasarkan keterangan koordinator lapangan SERA, mereka mendesak reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilakukan secara menyeluruh menyusul rentetan kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Kevin, menyampaikan bahwa tuntutan utama massa adalah evaluasi konkret terhadap agenda reformasi Polri yang sebelumnya telah digaungkan pemerintah. Menurutnya, hingga kini belum terlihat progres signifikan dari upaya pembenahan institusi tersebut.
“Kami menuntut adanya evaluasi dan keberlanjutan reformasi Polri. Harus ada pembenahan nyata, baik secara struktural dari komite reformasi tersebut,” ujarnya.
Kevin mengatakan, aksi di Semarang merupakan bagian dari gelombang seruan serupa yang terjadi di berbagai daerah. Namun, massa berkomitmen menjaga demonstrasi tetap kondusif dan tidak berujung ricuh.
Pemicu utama aksi ini adalah kasus pembunuhan Arianto Tawakkal, pelajar di Maluku yang dianiaya polisi. Peristiwa tersebut dinilai menjadi akumulasi kemarahan publik atas berbagai kasus serupa sebelumnya.
Orator aksi dari BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Fikho, menegaskan bahwa reformasi yang dimaksud bukan sekadar pembentukan tim atau komite, melainkan pembenahan menyeluruh dalam tubuh kepolisian.
“Reformasi Polri yang total berarti berbenah secara struktural dan sistemik, mulai dari sistem pendidikan, sistem rekrutmen, hingga pola pengajaran di internal Polri,” katanya.
Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak evaluasi struktur komite reformasi Polri agar tidak melibatkan kementerian, melainkan fungsi pengawasan internal, seperti Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Massa juga meminta kepolisian tidak mengambil peran di luar fungsi penegakan hukum.
Salah satu peserta aksi, Shafara, mahasiswa Sekolah Vokasi (SV) Undip, menilai berulangnya kasus kekerasan oleh aparat menunjukkan adanya persoalan dalam institusi kepolisian.
“Kalau polanya terus berulang, berarti ada yang salah dalam sistemnya. Reformasi itu harus benar-benar dijalankan,” ujarnya.
Mahasiswa menyatakan terbuka untuk berdialog dengan pihak kepolisian guna membahas reformasi yang dimaksud. Namun, mereka menegaskan akan terus mengawal isu tersebut apabila tuntutan tidak mendapat respons.
“Kita ingin output aksi pada sore hari ini adalah kawan-kawan mahasiswa dari seluruh penjuru Semarang Raya dapat menyuarakan keresahannya, apa yang dia inginkan terkait instansi Polri ini. Namun, jika pada detik ini Polri, terutama Polda Jateng tidak menanggapi dengan serius, maka jangan sangka, kita dapat kembali dengan massa aksi (dan -red) tuntutan yang lebih banyak,” tegas Kevin.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat dan berakhir menjelang waktu berbuka puasa dalam keadaan kondusif.
