Reporter: Rana, Lia, Syipolo, Deajeng, Titin, Nanda, Ilma, Alim, dan Fiska
Penulis: Ilma
Editor: Titin
Ribuan massa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya (SERA) dan masyarakat melakukan aksi Panca Tuntutan Rakyat (Pantura) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah (Jateng) pada Senin (15/06/2026). Aksi ini merupakan bentuk reaksi kritik terhadap isu permasalahan sosial pada pemerintahan Prabowo-Gibran dari kasus korupsi Badan Gizi Nasional (BGN), melemahnya rupiah, hingga naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax.
Sebelum menuju titik di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, massa aksi melakukan long march dari Titik Nol Kilometer Kota Semarang melalui Jalan Pemuda dan Tugu Muda, yang berakhir di depan Gedung DPRD Jateng sekitar pukul 16.15 WIB untuk selanjutnya melakukan orasi terbuka.
Ketua BEM Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Tegar Wijaya Mukti, menegaskan aksi ini merupakan bentuk reaksi kritis mahasiswa dari berbagai persoalan yang muncul dengan membawa lima tuntutan.
“Untuk tuntutannya sendiri, sesuai dengan jargon kita itu, panca tuntutan rakyat (Pantura). Itu ada lima, intinya BBM, perihal MBG, tentang MBG yang korupsinya tinggi-tinggi, dollar yang naik, dan juga kebijakan-kebijakan Prabowo,” tukasnya.
Massa aksi membawa lima tuntutan yang disebut Panca Tuntutan Rakyat, yang meliputi:
- Turunkan harga bahan pokok dan BBM.
- Kembalikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke fungsi utama.
- Evaluasi total Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Kembalikan kepemilikan tanah ke rakyat.
- Hentikan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.
Muhammad Nabil Mualif, selaku ketua umum dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) cabang Semarang menyebut keikutsertaan organisasinya dalam aksi ini bukan tanpa alasan.
“Yang paling mendesak untuk dikabulkan pemerintah adalah soal evaluasi tentang MBG. Itu sangat mendesak, sangat urgent, yang kalau tidak dilakukan itu akan menyangkut semua pelaku usaha, masyarakat yang ada di bawah. Jangan sampai MBG yang kemarin Kepala BGN itu menjadi tersangka korupsi dan diganti, itu hanya ganti pemain saja,” ujarnya.
Sementara itu, Aya, mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes), mempertanyakan alasan pemerintah terkait pelemahan rupiah yang disebut sebagai strategi untuk meningkatkan ekspor. Aya menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena kondisi ekspor Indonesia belum cukup kuat untuk menjadi alasan utama melemahkan nilai mata uang.
“Kalau ekspornya tidak sebesar itu dan rupiahnya rendah, itu bakal berdampak ke penjualan yang ada di Indonesia. Bahkan banyak barang di Indonesia yang masih impor, sehingga memengaruhi perdagangan yang ada di Indonesia,” jelas Aya.
