Reporter: Lia, Titin
Penulis: Titin
Editor: Lia
Ratusan warga dari 28 kabupaten/kota se-Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi bertajuk “Jateng Guyub” selama tiga hari berturut-turut pada 22–24 Juli 2026 di depan Kantor Gubernur Jateng. Aksi ini dilakukan untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menuntaskan sejumlah persoalan agraria, lingkungan, dan infrastruktur yang selama ini dinilai belum mendapat penyelesaian.
Koordinator Jateng Guyub, Joko Prianto, mengatakan gerakan tersebut lahir dari banyaknya persoalan masyarakat di Jateng yang selama ini diperjuangkan secara terpisah. Melalui aksi bersama, warga dari berbagai latar belakang, mulai dari petani, nelayan, hingga buruh, berupaya membangun solidaritas sekaligus mendesak pemerintah agar lebih serius menyelesaikan persoalan di daerah.
“Selama ini mereka merasa sendiri. Kami sendiri di Rembang juga punya persoalan. Makanya, lewat Jateng Guyub ini kami bersama-sama, ini gerakan rakyat, gerakan buruh, gerakan nelayan, petani yang mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah,” ujar Joko.
Salah satu kelompok yang turut bergabung adalah Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (Germapun), Kabupaten Pati. Perwakilan Germapun, Sarmin, menyebut konflik agraria yang terjadi di Pundenrejo menjadi alasan utama mereka bergabung dalam aksi tersebut.
Sarmin menjelaskan, warga Pundenrejo hingga kini masih memperjuangkan penyelesaian sengketa lahan yang berstatus eigendom. Menurutnya, tanah yang dahulu dikuasai pada masa kolonial kini menjadi sumber konflik antara masyarakat dengan PT Laju Perdana Indah (LPI). Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan petani karena lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan belum dapat mereka kelola secara penuh.
Selain persoalan agraria, Sarmin juga mengaku khawatir dengan munculnya dugaan intimidasi terhadap petani. Ia menilai, penting untuk membangun solidaritas dengan kelompok masyarakat lain di Jateng agar berbagai persoalan yang dihadapi warga tidak diperjuangkan secara sendiri-sendiri.
“Kita membangun solidaritas bersama pejuang-pejuang di Jateng supaya permasalahan intimidasi atau kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat bisa diperjuangkan bersama,” katanya.
Menanggapi aspirasi Jateng Guyub, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Jateng, Iwanuddin Iskandar, menyatakan Pemprov Jateng telah menindaklanjuti sebagian persoalan yang sebelumnya disampaikan masyarakat. Ia mengatakan gubernur telah menerima perwakilan warga beberapa hari sebelum aksi berlangsung.
Menurut Iwanuddin, pemerintah juga akan menggelar rapat lintas instansi guna membahas berbagai persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice.
Meski demikian, Joko Prianto menegaskan Jateng Guyub akan terus mengawal tuntutan hingga pemerintah memberikan penyelesaian yang konkret terhadap konflik agraria, kerusakan lingkungan, maupun persoalan infrastruktur di berbagai daerah.
“Kita akan terus mendesak pemerintah. Karena itu kewajiban mereka sebagai pemerintah untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
