Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah bersama BEM SERA (Semarang Raya) menggelar aksi bertajuk “Evaluasi 9 Tahun Jokowi” di depan Gedung DPRD Jawa Tengah pada Rabu (25/10/23).
Aksi tersebut diikuti sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang, seperti UNNES, UNWAHAS, Unissula, Undip, dan beberapa kampus lainnya. Kemudian dari unsur masyarakat sipil yang hadir ada dari Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) dan masyarakat lingkungan hidup.
Aksi dimulai dengan massa aksi melakukan konvoi dari Kota Lama menuju Undip Pleburan, yang kemudian disusul dengan long march menuju Gedung DPRD Jawa Tengah.
Razan Siregar, selaku koordinator lapangan mengatakan aksi tersebut digelar setelah melihat masih menumpuknya masalah yang ada selama 9 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Semenjak dia (Jokowi-red) didaulatkan sebagai presiden Republik Indonesia, kita masih melihat banyak banget masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang ditimbulkan atas rezimnya dan juga itu tertuang dalam poin-poin tuntutan kami sebagai bentuk keresahan kami terhadap realitas yang terjadi. Pada akhirnya kita melihat keberpihakan Jokowi ini bukanlah pada sisi rakyat, namun kita masih melihat banyak sekali kongkalikong-kongkalikong internal elite politiknya dari tatanan oligarki,yang sangat-sangat mencengkram. Entah dari spektrum hukum, spektrum ekonomi, lingkungan juga pendidikan dan sebagainya,” tuturnya.
Pada aksi tersebut, awalnya massa aksi mencoba memasuki Gedung DPRD, namun massa aksi mendapatkan penghalangan dari pihak kepolisian sehingga terpaksa memberikan poin tuntutan di depan Gedung DPRD.
“Karena tadi disepakatan korlap (koordinator lapangan), akhirnya kita bersepakat yang terpenting adalah substansi yang telah kita rumuskan selama 2 minggu. Karena bakal sayang banget ketika akhirnya apa yang kita tuangkan dalam 2 minggu tidak tersampaikan, jadi kita menyepakati, yang terpenting apa yang telah dituangkan dalam kertas ini dapat disampaikan,” jelas Razan mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.
Marcelius Diaz, selaku koordinator aksi menyatakan massa aksi akan menagih janji pihak DPRD yang akan memberikan kajian dan poin tuntutan massa ke pihak DPR RI dan Jokowi dalam rentang waktu 14 hari dari penandatanganan tuntutan.
“Ya, itu memang benar (massa aksi akan kembali-red). Karena memang rencana kami adalah memberikan kajian itu kepada DPRD dan Jokowi. Setelah itu, bila ada timbal balik, mau itu respon buruk atau respon baik, kita akan mengkaji ulang kalau memang tuntutan ini sudah dirasa pas,” ungkap Marcelius.
Aksi ditutup dengan pembacaan press release oleh Razan Siregar, sementara beberapa massa melakukan aksi simbolik dengan menaburkan bunga di pagar Gedung DPRD dan meniupkan peluit sebanyak 9 kali.
Reporter: Majid, Zul, Juno, Farhan, Zunov (magang)
Penulis: Juno
Editor: Ningrum
