Reporter: Nara, Febby, Ilma
Penulis: Nara
Editor: Syipolo
Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Sejarah menginisiasi acara nonton bersama (nobar) film Pesta Babi pada Kamis (21/05/2026) di area parkir dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Acara dibingkai dalam kegiatan “Ngelmu: Nobar dan Diskusi Film Dokumenter Pesta Babi”. Nobar ini dilaksanakan salah satunya karena pembahasan mengenai pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Universitas Mataram (Unram) menimbulkan sebuah tanda tanya.
Alim Rizka Mahardika, selaku Ketua Pelaksana Ngelmu menyatakan bahwa acara digelar bukan sekadar ketenaran film Pesta Babi semata, melainkan juga untuk mengungkap alasan respon negatif yang kontradiktif dengan sikap Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) yang justru memperbolehkan pemutaran film tersebut.
“Awalnya itu karena viral yang mahasiswa di Unram dibubarkan. Jadi, saya bertanya-tanya, kenapa kok dibubarkan? Apa sih film ini, kenapa mereka takut? Jadi, kalau untuk saya sendiri, memilih film ini agar kita setidaknya tau apa yang termuat dalam film Pesta Babi ini dan mengapa dari aparat itu membubarkan acara-acara seperti itu. Padahal dari pejabat-pejabat seperti Bang Natalius Pigai atau yang lain itu kan malah diperbolehkan dari segi HAM,” jelasnya.
Alim menegaskan adanya hubungan persoalan HAM yang dimuat dalam film Pesta Babi dengan perampasan tanah adat yang menjadi hak mutlak masyarakat Papua.
“Isu sosial yang paling gambaran utamanya itu pastinya HAM karena memang diambil dari program strategis nasional dan mereka itu mengambil beribu-ribu hektare yang salah satunya itu mereka membabat hutan yang padahal hutan itu masih menjadi tanah adatnya masyarakat Papua,” kata Alim.
Salah satu peserta Ngelmu, Faulla Shadday, mahasiswa Sejarah juga memiliki pandangan serupa.
“Perampasan aset tanah oleh pejabat dan pemerintah yang mereka akui sebagai tanah negara, itukan sangat merampas hak-hak masyarakat adat. Implikasinya itu, sistem-sistem adat yang sudah berjalan lama juga ikut tergusur, kayak tradisi-tradisi pesta babi itukan memang sebenarnya tradisi adat mereka, tapi karena habitat babinya juga ditebang-tebang gitu jadinya berimplikasi pada tradisi tersebut,” ujar Faulla Shadday.
Lebih dari sekadar penayangan, nobar film Pesta Babi menghidupkan semangat dialektik mahasiswa untuk menyoroti isu sosial yang berimbas dari adanya kolonialisme internal bangsa. Arah pembahasan isu dominan berkiblat pada pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Bene, Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) 2026 mengakui nir adanya HAM di Papua.
“Apakah di sana itu tidak ada HAM? Iya, aku bisa mengakui itu. Kenapa? Kalau teman-teman sempat tahu, satu keuskupan di Merauke, ini koreksi ya kalau aku salah, nanti mungkin teman-teman bisa cross check lagi. Ada keuskupan yang dikasih sekitar 2,2 miliar (2,4 miliar -red) dari Korporindo. Itu yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. Yang menjadi persoalan adalah sebenarnya yang harusnya gereja-gereja itu berpihak kepada masyarakat adat yang hari ini lagi melawan, ternyata malah tidak,” ungkap Bene.
