PANDEMI COVID-19 DAN REGULASI BARU : ANCAMAN BAGI MASYARAKAT BAHARI

Sumber gambar : facebook.com/TempoMedia

Kamis (28/01/2021) Tempo Media Group bersama KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) mengadakan diskusi daring bertajuk “Masyarakat Bahari, Pandemi COVID-19 dan Ancaman Perampasan Ruang Hidup pada Tahun 2021” melalui kanal YouTube.

Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (tanpa alasan yang jelas digantikan oleh Syarief Widjaja selaku Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan); Dedi Mulyadi selaku Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan; Susan Herawati selaku Sekretaris Jenderal KIARA; Rignolda Djamaluddin selaku Pengamat Perikanan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara; dan Rizal selaku nelayan Banda Aceh. Diskusi dimoderatori oleh Ali Nur Yasin selaku Redaktur Tempo.

Dampak dari adanya pandemi COVID-19 dan ditetapkannya beberapa regulasi baru seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) di sejumlah provinsi telah membuat masyarakat bahari merasa kesulitan. Ketiga undang-undang ini akan mengancam kehidupan masyarakat bahari, dimana eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan akan terjadi, serta masifnya ekspansi perampasan ruang hidup yang didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keadilan sosial ekologis di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Acara diskusi dibuka dengan sambutan dari Nus Ukru selaku Dewan Presidium KIARA sekaligus Ketua Baileo Maluku. Dalam sambutannya, ia mempertanyakan atensi yang diberikan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat bahari dalam proses pembuatan kebijakan dan rencana program dari pemerintah. “Catatan penting untuk diskusi ini adalah ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil tidak sebatas merupakan tempat aktivitas ekonomi dan ekologis semata, tapi yang paling utama adalah merupakan ruang hidup bagi masyarakat secara regenerasi. Terkadang, kurang ada penelitian pada saat kita mendesain apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan bernegera, ” jelasnya.

Menurut Rignolda Djamaluddin, persoalan kesejahteraan nelayan di Indonesia masih sangat miris. “Indonesia sampai hari ini ternyata menyimpan masyarakat miskin, yaitu adalah masyarakat bahari sebagai pemasok kemiskinan, dan kita gak boleh berbangga soal itu,” ujarnya. Untuk itu, lanjut Rignolda, ada beberapa cara yang harus dilakukan pemerintah. Di antaranya dengan melakukan rasionalisasi di cara pandang kita terhadap laut dan segera mewujudkan perintah UU No. 07 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Dedi Mulyadi berpendapat bahwa yang menjadi masalah utama adalah setiap kelembagaan memiliki kebijakan masing-masing dan bisa terjadi pertentangan antara pembuat kebijakan. Selain itu, rasa sayang terhadap laut juga masih rendah karena banyak orang mementingkan diri sendiri untuk melakukan percepatan ekonomi. “Untuk mengatasi masalah yang ada, kesadaran utama harus berasal dari eksekusi teknis yang harus lebih berpihak pada kepentingan kelautan. Dan dalam memperkuat sektor perikanan, KKP harus memahami bahwa laut menjadi rumah kita. Menteri kelautan harus memiliki wibawa untuk berkomunikasi dan melakukan advokasi dengan kementerian lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Syarief Widjaja mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membuktikan keberpihakan mereka terhadap nelayan dengan menginisiasi hal-hal seperti keselamatan para nelayan dengan memperbanyak subsidi BBM dan perlindungan nelayan, serta pemodalan untuk para nelayan. Sehingga dengan demikian KKP berharap peran dari nelayan di pesisir ini bisa terwakili dengan penguatan kapasitas mereka. “Kami ada paket-paket Gemar Ikan yang kita sebarkan ke banyak sekali kelompok masyarakat. Gemar Ikan ini tahun 2020 sangat meningkat beberapa kali lipat dari tahun 2019. Demikian juga di akhir tahun kemarin, kita membuat terumbu karang buatan di Bali. Kita berikan pekerjaan untuk membangun terumbu karang di bawah. Kemudian juga beberapa paket Bakti Nelayan, di kampung-kampung nelayan kita lakukan kerja bakti untuk perbaikan, kita berikan modal dana, mereka bisa padat karya untuk membenahi desa-desa nelayan,” jelasnya.

Susan Herawati menyampaikan temuan KIARA terhadap masalah yang dihadapi nelayan selama masa pandemi ini adalah ikan-ikan yang ditangkap tidak bisa dijual mengakibatkan harga anjlok. Tentu saja harga ini tidak sepadan dengan biaya produksi mereka. Penggunaan ikan impor oleh pemerintah dan sulitnya mendapatkan suplai bahan bakar minyak di pesisir masih menjadi ancaman bagi nelayan, ditambah lagi pemimpin KKP yang tertangkap kasus korupsi.

Penemuan tersebut didukung oleh fakta yang ada di lapangan, sebagaimana yang dirasakan Rizal, salah satu nelayan Banda Aceh, mengungkapkan bahwa banyak nelayan yang mengurangi penangkapan ikan karena kondisi pandemi ini dan harga ikan yang tidak stabil. Harga ikan di Aceh terlalu rendah, bahkan anjlok, yang mana tidak sepadan dengan biaya operasional mereka. Menurutnya, perhatian dan kontribusi pemerintah masih kurang dan tidak merata. “Saya mewakili nelayan, khususnya nelayan Banda Aceh. Pertama, perhatian pemerintah kepada aturan-aturan yang selalu terbentur dengan aturan lain. Jadi betul apa yang dibilang Pak Dedi, semua aturan terbentur, jadi tidak ada yang selesai. Kedua, masalah rumpon. Sebelum tsunami, jarak antara rumpon satu ke rumpon yang lain sekitar 20-40 mil. Beberapa tahun setelah tsunami, jarak rumpon satu ke rumpon lain 4 mil sudah ketemu dan jaraknya itu 200-300 mil dari bibir pantai, sudah dekat dengan ZEE, ikan-ikan sudah lari ke daerah sana semua. Jadi, nelayan kecil kesusahan mendapatkan ikan. Saya berharap pemerintah ataupun dinas terkait bisa mengatur. Aturan itu ada, tapi di lapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Terus masalah harga ikan, saya minta pemerintah atau dinas terkait bisa mengontrol harga ikan yang stabil biar masyarakat nelayan itu taraf hidupnya rata, tidak naik turun, ” jelas Rizal.

 

Reporter : Della R., Nitzana
Penulis : Putri M.
Editor: Restutama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top