“Kartini Kendeng” Ingatkan Pemerintah Segera Hentikan Penambangan

Sumber Gambar : Dok.JMPPK

Sejumlah perempuan pegiat lingkungan Pegunungan Kendeng menggelar aksi untuk memeringati Hari Kartini sekaligus Hari Bumi pada 21-22 April 2021. Rangkaian aksi ini dilakukan di sejumlah titik rencana tapak pabrik PT SMS yakni di Desa Larangan, Tambakromo; Desa Sukolilo; Desa Kedu, Sukolilo. Tidak hanya itu Kartini Kendeng juga melakukan aksi di wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Pegunungan Kendeng, Rembang.

Salah seorang perempuan Kendeng, Sukinah, mengatakan bahwa bagi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), peringatan Hari Kartini dan juga Hari Bumi bukan hanya peristiwa seremonial belaka.

“Peringatan ini adalah momen istimewa, tidak hanya untuk perwujudan sikap penolakan terhadap segala upaya pengalihan fungsi lahan pertanian untuk industri dan perusakan kawasan karst Kendeng untuk penambangan batu kapur, tetapi juga upaya perjuangan panjang yang kami lakukan sudah lebih dari 1 dekade bahkan hingga hari ini kami belumlah tidur nyenyak,” kata Sukinah, perempuan Kendeng, dalam keterangan pers yang diterima Hayamwuruk pada Jumat (23/04/2021).

Pada aksi kali ini, Kartini Kendeng menyerukan sejumlah tuntutan. Pertama, menuntut kepada para pemegang saham Indocement di Jerman untuk segera mengambil langkah menghentikan rencana pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng dalam rapat pembahasan tindak lanjut perusahaan pada bulan Mei 2021.

“Langkah ini penting untuk segera diambil mengingat posisi Indocement yang telah kalah secara hukum dalam sengketa izin lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Indocement tidak lagi memiliki legitimasi untuk bersikeras mendirikan pabrik dan pertambangan kapur di Pegunungan Kendeng,” kata Sukinah.

Kedua, Kartini Kendeng juga menyoroti tentang rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng yang tidak kunjung dilakukan oleh pemerintah dan kementerian terkait. Hal ini menyebabkan lingkungan Pegunungan Kendeng terancam akibat eksploitasi pertambangan.

“Padahal rekomendasi KLHS jelas menyatakan bahwa kawasan Pegunungan Kendeng tidak layak untuk ditambang karena fungsi lingkungannya yang begitu penting,” tutur Sukinah.

Sukinah menegaskan bahwa Kartini Kendeng mendesak agar operasi PT Semen Indonesia di Rembang segera dihentikan sebab terbukti tidak sesuai dengan KLHS dan telah melanggar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Dalam putusannya Gubernur diperintahkan untuk mencabut izin lingkungan PT SG yang berubah jadi PT SI, namun tidak dijalankan,” ujar Sukinah.

Sukinah juga menambahkan, JM-PPK sejauh ini telah melakukan upaya advokasi kebijakan di tingkat nasional melalui pertemuan dengan Presiden, Kantor Staf Presiden, Kementerian ATR dan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Sedulur Kendeng juga melakukan advokasi kebijakan di tingkat daerah mulai RTRW Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Jawa Tengah, RTRW Pati, RTRW Rembang. Namun, sampai sejauh ini pemerintah pusat hingga daerah sama sekali tidak memasukkan rekomendasi KLHS Pegunungan Kendeng,” kata Sukinah menambahkan.

Oleh karena itu, kata Sukinah, Kartini Kendeng juga mendesak pemerintah untuk serius menjaga kelestarian lingkungan Pegunungan Kendeng di tengah ancaman krisis iklim dan risiko bencana yang menyertainya, serta ancaman krisis pangan.

Sebab menurut Sukinah, Pegunungan Kendeng memegang fungsi ekosistem penting untuk mencegah laju krisis iklim dan ancaman krisis iklim seperti kekeringan sebab fungsi karst sebagai penyimpan air

 “Kartini Kendeng menagih iktikad baik pemerintah untuk mampu menjalankan apa yang sudah dibuatnya dan memiliki komitmen untuk kelestarian alam di Indonesia,” kata Sukinah.

 

Reporter: Airell

Penulis: Airell

Editor: Ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top