Nadiem Makarim: Permen PPKS Merupakan Respons Darurat Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Sumber gambar: IG @kemdikbud.ri

Jumat (12/11/21), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) meluncurkan Merdeka Belajar Episode 14 bertajuk “Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual” lewat kanal YouTube. Acara dihadiri Nadiem Anwar Makarim (Mendikbudristek RI), I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI), Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama RI), Diah Pitaloka (Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen RI), Bivitri Susanti (Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera), Faqihuddin Abdul Kodir (Kongres Ulama Perempuan Indonesia), Alissa Wahid (Sekretaris Umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU), dan dimoderatori Silvia Iskandar.

Nadiem mengungkapkan, saat ini masyarakat Indonesia berada dalam situasi darurat kekerasan seksual (KS) di perguruan tinggi. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2015-2020), KS terjadi di berbagai jenjang pendidikan. Dari aduan yang diterima, 27% merupakan kasus KS yang terjadi di perguruan tinggi. Sedangkan dari survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) tahun 2020, 77% dosen menyatakan KS pernah terjadi di perguruan tinggi. Namun, 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. “Kita pada saat ini, tidak ada cara lain menyebutnya, berada dalam situasi darurat kekerasan seksual,” ujarnya.

Namun, Nadiem melanjutkan, Indonesia belum memiliki peraturan perundangan yang dapat menangani permasalahan KS di kampus. “Saat ini belum ada kerangka hukum, di mana banyak rektor yang berbicara kepada saya tentang ini, tapi mereka tidak bisa bertindak karena tidak ada kerangka hukum yang jelas,” ungkapnya.

Oleh karennya, Nadiem menambahkan, Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS) di perguruan tinggi hadir untuk memperjelas area abu-abu yang tidak menegaskan pengertian KS secara spesifik dan detail. Akibatnya, korban KS rentan dihakimi oleh lingkungan sekitarnya. “Permen PPKS memiliki empat tujuan yaitu pemenuhan hak pendidikan warga negara Indonesia (WNI), penanggulangan KS dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan, peningkatan pengetahuan tentang KS, penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Perguruan Tinggi,” imbuhnya.

Di samping itu, Andy Yentriyani mengungkapkan hal yang sering terjadi dalam kasus KS adalah masyarakat menyalahkan korban dengan menuduh tindakan suka sama suka. Hal itu menjadi hambatan besar dalam menangani kasus KS selain substansi hukum. Selain itu, “Universitas terkadang enggan menerima kenyataan bahwa di lingkungannya terjadi kasus KS,” ucapnya. Oleh karenanya, ia mengapresiasi Permen PPKS Pasal 19 yang intinya akan memberikan sanksi kepada kampus apabila tidak mengambil tindakan yang tepat dalam menangani KS.

Bivitri Susanti menanggapi isu yang beredar perihal frasa “Tanpa persetujuan korban” yang dianggap memperbolehkan seks bebas. Menurutnya, “Tidak semua hal yang tidak diatur oleh undang-undang diperbolehkan. Lihat saja judulnya (PPKS). Di kampus ada kode etik. Misalnya, hubungan seks di kampus ada pasal perzinaan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permen PPKS ini hadir untuk mengisi ruang kosong, kotak yang tidak diisi,” ungkapnya.

Sedang munurut Faqihuddin Abdul Kodir, Permen PPKS adalah bagian dari jihad lil mustadh’afin yaitu melindungi orang-orang yang memang harus dilindungi, dalam hal ini korban KS. “Visi Islam itu, ‘kan, rahmatan lil alamin. Kampus adalah satuan kecil yang tentu harus ada cinta kasih, kekerasan seksual tentu bertentangan dengan itu,” katanya.

Di akhir acara, Nadiem mengajak setiap individu untuk bergerak serentak menghilangkan KS di kampus dan masyarakat agar tidak menjadi sebuah budaya, termasuk dalam lembaga pendidikan sehingga tercapai kampus merdeka dari kekerasan seksual.

Reporter: Andriv, Farijihan Putri
Penulis: Farijihan Putri
Editor: Rilanda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top