Undip Perlu Bangun Ruang Ibadah Multiagama

Sumber Gambar: Advokesma BEM FH Undip

Bidang Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Advokesma BEM FH Undip) bersama Lingkar Kerohanian FH Undip yang terdiri dari Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK), Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik (PRMK), dan Koordinator Kegiatan Islam (KKI) terbitkan kajian soal kebutuhan ruang ibadah multiagama di FH Undip, Jumat, (16/7/22).

Dalam kajian ditulis, salah satu tujuan pendidikan tinggi dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ialah untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Nah, di situ udah jelas banget kalau tujuan dari pendidikan tinggi [salah satunya, -red] untuk mengembangkan mahasiswa sebagai manusia yang bertaqwa dan beriman. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut universitas sudah seharusnya menyediakan fasilitas ibadah yang memadai,” ujar Ni Wayan Yesi Sandiani, perwakilan mahasiswi Hindu FH Undip dalam video yang dirilis bersama kajian tersebut.

Meskipun nilai-nilai agama telah diterapkan dalam kurikulum dan telah dimuat dalam pelajaran agama, hal tersebut dinilai belum cukup karena perlu ditunjang dengan fasilitas memadai sebagaimana pada bagian penjelas Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di mana standar sarana dan prasarana pendidikan salah satunya mencakup tempat ibadah.

“Hal ini menjadi ironi tersendiri, karena kampus yang mengajarkan mengenai agama dalam kurikulumnya, tetapi tempat beribadahnya saja tidak disediakan bagi seluruh mahasiswa [multiagama, -red],” tulis tim kajian.

Berdasarkan penelusuran tim kajian, belum ada regulasi untuk pendirian rumah ibadah di lingkup perguruan tinggi. Namun, mengacu pada BAB IV Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah, persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Pasal 13 dan 14 adalah adanya daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang sah menurut pejabat setempat sesuai tingkat batas wilayah. Jika menilik data milik akademik FH Undip, terdapat 356 penganut agama Kristen, 139 Katolik, 13 Budha, dan 9 Hindu. Artinya, pemeluk agama Kristen dan Katolik di lingkup FH Undip telah memenuhi syarat pendirian rumah ibadah.

Namun kenyataannya, para pemeluk agama Kristen dan Katolik musti meminjam ruangan kelas untuk beribadah. Padahal selain itu, mereka juga memerlukan mikrofon, audio system, dan lainnya untuk menunjang peribadatan sesuai kebutuhan masing-masing pemeluk karena keduanya memiliki tata cara ibadah yang berbeda.

“Selama ini kami hanya menggunakan salah satu ruangan kosong yang berada di lantai lima gedung A Fakultas Hukum. Namun, apabila kami ingin melaksanakan ibadah di hari tertentu, kami kerap kali kesulitan karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwa ruangan kelas diutamakan untuk perkuliahan. Sedangkan kami harus mengalah untuk melakukan kegiatan ibadah kami,” ujar Cynthia Gloria Samosir, perwakilan PMK.

Soal pembangunan rumah ibadah multiagama ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya pada webinar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (5/3/22) telah mendorong kampus-kampus untuk mendirikan tempat ibadah multiagama.

“Jadi ide ini adalah ikhtiar agar setiap mahasiswa dan civitas academica bisa mendapat fasilitas beribadah di kampus, sesuai agamanya dan di tempat ibadahnya masing-masing,” ujar Plt. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Setjen Kemenag Thobib Al Asyhar di Jakarta, Jumat (11/3/2022) dilansir dari kemenag.go.id.

Universitas Negeri Sebelas Maret di Surakarta, Universitas Pancasila (swasta) di Jakarta, dan Institut Teknologi Sumatera (Itera) di Lampung telah lebih dulu membangun rumah ibadah untuk enam agama resmi di Indonesia. Kabarnya, Universitas Indonesia juga merencanakan pembangunan rumah ibadah multiagama.

Hal tersebut seharusnya mampu dilakukan Undip untuk menunjang peribadatan civitas academica Undip, tak cuma di FH. Apalagi jika menilik laporan keuangannya pada 2019 hingga 2021 di laman ppid.undip.ac.id, tim kajian mengungkap penerimaan pendapatan Undip mengalami surplus. Total saldo pun setiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar Rp500 miliar.

“Hal ini seharusnya menjadi tamparan bagi pihak universitas (Undip) ketika tidak mampu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana ruang ibadah multiagama dengan melihat penerimaan pendapatan yang selalu mengalami kenaikan,” tulis tim kajian.

Reporter: Juno, Rilanda
Penulis: Juno
Editor: Rilanda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top