ASU dan BEM Undip Gelar Diskusi Bedah Peran Undip dalam Perparah Kemacetan di Tembalang

Sumber Gambar: Dok. Hayamwuruk/Bintang Simatupang

Sabtu (27/8/22), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro (BEM Undip) dan Aliansi Suara Undip (ASU) menggelar diskusi interaktif di Lepas Coffee terkait kemacetan di sekitar Tembalang sejak berlakunya kuliah luring. Diskusi menghadirkan Okto Risdianto Manullang (Dosen Departemen Perencanaan Wilayah Tata Kota Undip), Anas Al-Masyhudi (Mantan Ketua BEM Fakultas Teknik Undip 2021), Ichwan Budjang (Ketua BEM Undip 2022), Romario Degho (Ketua Bidang Sosial dan Politik BEM FEB 2022), dan Agung Raafi Eka Permadi (Penulis Kajian UKT dan BKT) sebagai pemantik.

Sejak berlakunya kuliah luring, kemacetan kerap dijumpai di sekitar Tembalang. Hal ini membuat banyak mahasiswa merasa terganggu mobilitasnya. Berdasarkan pantauan Hayamwuruk, perbincangan tersebut kerap muncul di akun Twitter @undipmenfess sejak dimulainya masa Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2022.

“-dips! Faktor apa yg bikin tembs macet tiap pagi sama sore? Heran deh, soalnya dari tahun 2017-2019 jaman maba2 baru masuk ga separah ini deh kaya nya.” (23/8/22)

“-dips! Buat yg bawa mobil, 1 mobil 1 orang. Mending kalian ajakin temen sekelas kalian yg deket” gtu buat ditebengin. Soalnya kalo terus”an banyak yg pakek 1 mobil 1 orang, selain macet aku jg khawatir akan kelangkaan BBM. Liat aja skrg spbu antrinya kyk mana.” (31/8/22)

“-dips! Heran bgt sama yang pada ngeributin macetnya tembalang nyalahin pihak” tertentu, tinggal dinikmatin kuliah offline selagi bisa ngerasain elah. Pinter” ngatasin lah kalo macet, dah jadi mahasiswa, jangan malah nyalahin orang lain atas keadaan yang terjadi.” (30/8/22).

“dips! Mau saran aja buat panitia, mungkin jam ospek atau pendikar nya tiap fakultas atau prodi bisa dibeda2in biar ga macet kaya tadi yg bener2 rapet bangt, atau udah ada SOP pendikar dri univ ya harusnya pulangnya kapan gtu?” (18/8/22)

Menurut Okto, salah satu penyebab kemacetan di Tembalang ialah jam perkuliahan yang serentak antar fakultas. “Pada waktu orang kuliah pagi itu waktunya bersamaan 7.30. Di mana kebijakan rektor? Perkuliahan itu setiap fakultas harusnya diatur bisa saja diberi selisih 20 menit, start-nya fakultas teknik jam 7 kemudian fakultas hukum 7.20 dibuat seperti itu, tapi malah semua kuliah 7.30, ya, maka babak belur,” ungkapnya.

Kondisi ini menurutnya telah ia prediksi sejak beberapa tahun lalu, “Saya 2014 sudah riset di Undip dan saya sudah memperkirakan apa yang terjadi minggu lalu, dan saya sudah bilang kepada mahasiswa 2018 dan 2017 ketika semua apartemen selesai dibangun maka Undip dan sekitarnya ini beda tipis dengan hutan rimba. Kenapa hutan rimba? Karena sing kentir yang lewat, jadi yang kentir artinya apa? Dia sudah ngga butuh kepentingan orang lain dan yang penting [kepentingan] saya,” ujarnya.

Di sisi lain, menurut Agung permasalahan terletak pada kebijakan yang diterapkan rektor Undip Yos Johan Utama terkait uang kuliah tunggal (UKT)—yang juga naik pada 2020—sehingga terdapat pola kenaikan jumlah mahasiswa dalam beberapa tahun ke belakang.

“Pada 2020, Undip menerima kurang lebih 10.000 mahasiswa sarjana dan hampir 1.300 mahasiswa sekolah vokasi. Dari tahun 2015 sampai tahun 2017, Undip hanya menerima 9.000 mahasiswa secara keseluruhan. Kemudian tahun 2021, Undip menerima 10.200 mahasiswa sarjana, dan 1.600 mahasiswa sekolah vokasi, ada kenaikan yang signifikan bukan?” katanya.

Bertambahnya jumlah mahasiswa dengan kemacetan tersebut, lanjut Agung, saling berkorelasi. Berdasarkan data riset oleh ASU (2019) bertajuk “Analisis Konstruksi Pembiayaan PTN-BH dan Kelemahan-kelemahan dalam Sistem BKT dan UKT yang Memunculkan Berbagai Masalah dalam Pondasi Awal Adanya Perguruan Tinggi Negeri”, sejak 2013-2016, Undip didominasi oleh mahasiswa dengan golongan UKT 5-7.  Golongan 7 mencapai 33%, 6 mencapai 8,25%, dan 5 mencapai 23,9%.

“Ditambahkan [jumlah] mahasiswanya, UKT-nya dinaikan tahun 2020, ternyata persebaran UKT-nya [pun] lebih dominan pada golongan 7—yang kita tahu bahwa kelas atas lebih banyak mempunyai rezeki sehingga mempunyai kendaraan roda empat berlebih,” jelasnya.

Okto sempat menganjurkan mahasiswa untuk berjalan kaki alih-alih menggunakan kendaraan. Namun, menurut Abhyasa Rasyid Amru, mahasiswa Sejarah, jalur pedestrian di sekitar Tembalang tidak ramah pejalan kaki akibat maraknya pembangunan kafe. “Kafe-kafe yang mulai memakan jalan dan bahu-bahu jalan untuk sebuah parkiran,” katanya.

Menurut keterangannya sebagai warga asli Semarang, sempat ada angkutan kota (angkot) kuning yang berlalu lalang di sekitar Tembalang hingga masuk ke area kampus Undip. “Saya sempat dengar dari salah satu dosen di Sejarah, angkot-angkot kuning tidak diperbolehkan lagi masuk ke kampus dikarenakan program dari kampus ini. Nah, saya rasa kalau mereka (angkot kuning) tidak diperbolehkan tapi tidak diberikan solusi bagi kita (mahasiswa), ‘kan, sama saja sebuah kebohongan,” ujarnya.

Agung kemudian memaparkan bahwa Undip dalam rencana induk pengembangan (RIP) tahun 2015-2039 tidak ada satupun untuk mengeluarkan anggaran atau realisasi anggaran terhadap akses jalan di Tembalang. “Dalam rencana induk pengembangan itu tidak ada satupun realisasi anggaran untuk itu (transportasi publik), kedua, di dalam rencana strategis Undip selama 5 tahun 2019-2024 tidak ada satupun realisasi anggaran terhadap itu,” tutur Agung.

“Prof. Yos Johan Utama tidak pernah sama sekali memberikan kebijakan yang pantas soal transportasi publik ataupun transportasi mahasiswanya termasuk juga BEM-nya. Dari tahun 2014 zaman Fawaz Syaefullah BEM itu juga tidak pernah melakukan riset mengenai bagaimana mahasiswa undip melakukan mobilisasinya ke kampus,” tambah Agung.

Pada (9/11/21), Undip sempat meluncurkan bus antiCovid-19 bernama Bio Smart and Safe Bus yang merupakan hasil penelitian bersama antara Undip dengan Karoseri Laksana dan PO Sumber Alam. “Tapi sampai hari ini ada yang lihat?” sindir Ichwan Budjang.

Ichwan juga berkomentar soal Undip yang lebih memilih membangun gedung yang belum ada urgensinya dibanding merealisasikan sarana transportasi publik. “Kita sudah bayar UKT mahal tapi mana realisasinya? Hari ini lebih dibutuhkan pendukung sarana transportasi di Universitas Diponegoro dibanding membangun beberapa gedung yang belum terlalu urgent menurut saya, yaitu gedung Art Gallery,” tambahnya.

Berdasarkan keterangan Ichwan, Yos Johan Utama sempat menyampaikan solusi kemacetan di Tembalang dengan menyediakan 4 shuttle bus. “Pertanyaannya, haltenya ada, ga? 4 Shuttle Bus ini menghadapi 64.000 mahasiswa dengan pertambahan setiap harinya transportasi yang ada bisa tidak mengurai? Maka mungkin salah satunya bisa ketika ada integrasi dengan BRT Semarang jadi bus-bus trans ini juga masuk mengitari universitas sehingga membuat suatu sirkulasi transportasi yang terintegrasi,” terangnya.

“Kalau kita mau mengalihkan ke pemprov saya rasa kita malah menggugurkan kewajiban dari rektor atau universitas. Tapi perhari ini kita tanya, Undip ramah pejalan kaki tidak? Itu kalau kita jalan dari pintu gerbang itu akan putus area jalan kakinya sehingga bisa dilihat dari area jalan kaki saja sudah tidak elok. Sedangkan tadi saya buka di dokumen RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) [Undip] ada satu akun khusus untuk pengembangan aset publik yang ada di Undip itu kisarannya hampir menyentuh Rp500 M, tapi per hari ini instrumen-instrumen pendukung penyedia fasilitas publik sama sekali dikesampingkan,” tambahnya.

Jika dilihat lebih luas lagi, menurut Agung, kemacetan yang terjadi bukan hanya berdampak pada mahasiswa, namun juga penduduk sekitar. “Jam kuliah 7.30 ini berbarengan dengan pemuda-pemuda miskin kota di Tembalang yang berangkat ke pabrik. Lu bayangin, orang yang kerja di pabrik dengan risiko untuk di PHK karena telat terus menerus itu berdampingan dengan kita sebagai mahasiswa yang hanya punya risiko untuk mengulang mata kuliah. Sedangkan dia punya risiko kehilangan pekerjaan,” tuturnya.

Reporter: Juno, Jae, Dinda, Bintang
Penulis: Juno
Editor: Rilanda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top