Kastrat HM Sejarah Undip Soroti Kenaikan Harga BBM: Dilakukan di Waktu yang “Kurang Pas”

Dok. Hayamwuruk/Rilanda

Senin (7/9/2022), Himpunan Mahasiswa (HM) Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) menggelar diskusi Kopi HM di Crop Circle FIB Universitas Diponegoro (Undip) bertema “BBM Naik (Lagi): Hati-Hati di Rezim Jokowi” dengan menghadirkan pemantik Nur Maajid T. dan dimoderatori oleh M. Akmal Mumtaz.

Diskusi yang rutin diselenggarakan bidang Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) HM Sejarah ini diadakan sebagai tanggapan atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Sabtu (3/9/2022) lalu. Bagi sebagian pihak, kenaikan harga BBM ini dinilai kurang tepat karena dapat “mencekik” masyarakat kelas menengah ke bawah yang secara ekonomi baru saja bangkit dari krisis pandemi Covid-19.

Joko Widodo yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi. Ia berdalih hal tersebut dilakukan untuk meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini menjadi sorotan publik mengingat 2013 lalu PDI-P pernah gencar menolak kenaikan harga BBM di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. “Pada saat itu fraksi PDI-P melakukan sebuah kampanye yaitu berupa buku berwarna merah berjudul Argumentasi PDIP menolak kenaikan BBM,” ucap Akmal Mumtaz.

Selanjutnya, Nur Maajid memberikan gambaran tentang sejarah kenaikan harga BBM di era presiden-presiden sebelumnya.

“Banyak faktor yang mendasari selain tadi yang dibilang sama Bang Akmal bahwa ada faktor geopolitik gitu antara Rusia [dengan Ukraina] dan secara sejarah banyak ditandai dengan adanya inflasi pada tahun 1966 sampai 592%, Soekarno menyesuaikan gitu, kan, adanya kenaikan BBM sampai tiga kali. Terus pada era Soeharto kenaikan BBM ditandai dengan peristiwa 1998, finalnya gitu, ya, karena saran dari Internasional Monetary Fund, IMF, akhirnya Soeharto menaikkan BBM pada tanggal 4 Mei tahun ‘98,” paparnya.

“akhirnya membuat negara kita Indonesia mencapai titik inflasi gitu masif besar-besaran, adanya penjarahan dan aksi-aksi people power yang masif gitu. Nah, pada akhirnya kita punya semacam refleksi bahwa apakah yang akan terjadi setelah kenaikan BBM pada hari ini?” lanjutnya.

Nur Maajid kemudian menyoroti anggaran subsidi BBM yang selama ini digelontorkan pemerintah telah salah sasaran. Alih-alih dinikmati masyarakat kelas menengah ke bawah justru dinikmati kalangan menengah atas.

“Anggaran kita yang harusnya subsidinya tepat sasaran ternyata 70% anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi BBM ini malah menyasar untuk orang-orang yang mampu. Sehingga pemerintah melakukan pergeseran-pergeseran anggaran ke BLT (bantuan langsung tunai) itu, kan, kepada masyarakat yang kurang mampu,” jelasnya.

Namun, pergeseran anggaran dari subsidi BBM untuk keperluan BLT kepada masyarakat miskin dan terdampak menurutnya kurang efektif mengingat kecilnya nominal uang yang diberikan kepada setiap orangnya.

Lebih lanjut Nur Maajid menyoroti pencabutan subsidi yang memicu kenaikan harga BBM ini dinilai tidak dilakukan di waktu yang tepat di mana secara bersamaan pemerintah masih mampu melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang dinilai tidak perlu.

“Pemerintah kurang pas dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya, lebih memprioritaskan proyek-proyek kereta cepat yang harusnya pada momen-momen seperti ini gitu, momen-momen yang harusnya dan proyek-proyek IKN (ibu kota negara) dan kereta cepat itu ditunda dulu, bisa kita alih fungsikan ke dalam subsidi BBM ini.

“Karena ketika BBM ini naik tapi sumber daya manusianya stagnan, kita akan mencapai inflasi dan bisa jadi pengulangan tahun ‘98 terjadi lagi,” katanya.

Reporter: Khansa, Farhan
Penulis: Farhan
Editor: Rilanda

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top