Perempuan Jawa Tengah dalam Terkaman Kekerasan Seksual

Sumber Gambar : LRC-KJHAM

Legal Resource Centre untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) mengadakan launching “Laporan Tahunan Situasi Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2020”  dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional. Acara tersebut dilaksanakan pada Senin (08/03/2021) melalui Zoom dan kanal Youtube.

Acara diawali dengan pemaparan “Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2020” oleh Fiti Muntari dan Nihayatul Mukharomah dari LRC-KJHAM. Laporan tersebut membeberkan rangkaian temuan yang dikumpulkan LRC-KJHAM selama tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah.

Fiti menjelaskan bahwa tren kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat sejak tahun 2017 hingga 2020. Mulai dari 46 kasus pada tahun 2017, naik tiga kasus pada 2018, kemudian ada lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan 2020 dengan 79 dan 96 kasus.

Menariknya, sebaran kasus pada tahun 2020 masih terkonsentrasi di dua daerah saja yakni Kab. Semarang (44 kasus) dan Kota Semarang (43 kasus). Peringkat ketiga ditempati Kab. Banyumas dengan 6 kasus sedangkan daerah-daerah lainnya tak lebih dari 5 kasus.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya kita melihat bahwa trennya tertinggi Kota Semarang. Tetapi tahun ini beralih ke Kab. Semarang  karena dipengaruhi banyaknya atau tingginya pengajuan dispensasi kawin yang itu usianya masih anak,” tambah Fiti.

Laporan ini menyajikan persentase jumlah korban berdasarkan usia dengan korban usia anak sebanyak 38% dari total kasus. Korban dewasa masih menjadi mayoritas dengan 58%. Namun tidak dapat dipungkiri anak-anak memang rentan menjadi korban kekerasan.

Nihayatul memaparkan temuan akan hambatan hukum dan kebijakan. Ada pun hambatan tersebut antara lain: erbatasnya sumber daya manusia serta sarana-prasarana dalam penanganan kasus; terbatasnya anggaran penanganan kasus; ketiadaan aturan hukum yang terintegrasi dengan pemulihan korban;  kuatnya budaya kekerasan.

Dalam situasi pandemi Covid-19, pendampingan korban juga menemui kendala tersendiri. Sebagai pihak yang biasa melakukannya, Nihayatul menceritakan pengalamannya betapa sulitnya pendampingan korban yang harus menyesuaikan protokol kesehatan.

“Kita ada temuan korban yang ingin mengakses shelter harus menunggu tes Covid-19 yang memerlukan waktu beberapa hari. Padahal korban yang mengakses shelter artinya urgent. Ketika ia harus menunggu (hasil tes) beberapa hari, ia harus mencari tempat lain,” kata Nihayatul.

Sri Maryuni, selaku penanggap dari Dewan Perwailan Rakyat Daerah Jawa Tengah (DPRD Jateng)  menerangkan bahwa pemerintah sudah menggodok aturan-aturan yang dianggap perlu untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. DPRD Jateng sudah berusaha agar kekerasan bisa dikurangi, maka di tahun anggaran 2020 kemarin, DPRD sudah menyusun Peraturan Daerah (Perda)  penyelenggaraan perlindungan perempuan.

 

Reporter: Lala, Aan (magang)

Penulis: Aan

Editor: Restutama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top