Membaca Strategi Tiongkok Menghadapi Taiwan, Krisis Selat Taiwan Keempat

Sumber Gambar: Stockphoto/Oleksll Llskonlh

Hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan adalah sebuah sejarah panjang lebih dari 70 tahun. Untuk memahami mengapa terjadi ketegangan antara kedua negara tersebut hari ini, maka perlu dipahami juga sejarah bangsa Tiongkok sejak awal abad ke-XX. Setelah kekalahan dalam Perang Candu I dan II (1860) melawan Inggris, Kekaisaran Qing di bawah kepemimpinan Dinasti Manchu mulai menunjukan tanda-tanda melemahnya kekuatan.  Kegagalan pemerintah Qing dalam mengikuti arus modernitas zaman menjadikan kerajaan tersebut tertinggal bila dibandingkan dengan Jepang yang mulai menerima nilai-nilai Barat dan membentuk sebuah pemerintahan monarki modern bergaya Eropa. Hal ini mendorong kekecewaan di kalangan kaum intelektual Tiongkok, terlebih lagi Kekaisaran Qing saat itu didominasi oleh Dinasti Manchu dari etnis Manchu, bertolak belakang dengan mayoritas masyarakat Tiongkok yang beretnis Han sehingga muncul sentimen kebencian terhadap Pemerintahan Manchu dari kalangan etnis Han.

Meluasnya korupsi di kalangan birokrat Istana, jatuhnya pelabuhan-pelabuhan penting ke tangan bangsa-bangsa Eropa seperti Hongkong dan Macau mendorong munculnya gerakan-gerakan penolakan terhadap kekuasaan pemerintah Qing, salah satunya adalah Liga Pembaharuan atau Tongmenghui yang didirikan oleh Dr. Sun Yat Sen. Liga ini bertujuan untuk mengusir kekuasaan bangsa Manchu, merebut kembali Tiongkok bagi bangsa Tiongkok dan mendirikan sebuah negara Republik.

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya pada 1911 pecahlah sebuah revolusi yaitu Revolusi Xinhai yang diawali oleh sebuah pemberontakan bersenjata di Wuchang, Hubei. Dr. Sun Yat Sen kemudian dilantik menjadi presiden Republik Tiongkok yang baru dibentuk. Namun, posisinya sebagai Presiden kemudian digantikan oleh Yuan Shi Kai, seorang panglima militer. Yuan Shi Kai kemudian mengangkat dirinya sebagai kaisar dan mendirikan Kekaisaran Tiongkok yang baru, hal ini kemudian direspons oleh provinsi-provinsi di daerah selatan dengan pernyataan memisahkan diri dari Kekaisaran bentukan Yuan Shi Kai.

Pada 1916, Yuan Shi Kai wafat dan meninggalkan kekaisarannya tanpa pewaris takhta. Hal ini menjadi pemicu kekacauan politik di antara panglima-panglima perang. Di antara mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok yang hanya memikirkan kepentingan dan ambisi masing-masing. Beberapa kelompok (clique) yang penting adalah kelompok Feng Tian di bawah pimpinan Zhang Zo Lin di Manchuria, Kelompok Zhi Li di Tian Jin di bawah pimpinan Zhao Kun dan di 16 provinsi Hunan di bawah pimpinan Wu Pei Hu, dan kelompok An Fu di bawah pimpinan Qi Rui. Tiongkok pada masa ini memasuki era warlordism atau era para panglima perang yang masing-masing memiliki pasukan dan kekuasaan yang terbatas ada provinsi-provinsi tertentu atau bahkan hanya sebatas kabupaten tertentu, para warlord ini saling berperang untuk meraih kekuasaan masing-masing. Di provinsi-provinsi selatan, Sun Yat Sen masih memiliki pendukung dan dipilih menjadi kepala pergerakan Republik dan kemudian digantikan oleh Chiang Kai Shek setelah wafatnya pada 1926.

Pada masa Chiang Kai Shek, Partai Nasionalis atau Kuomintang kemudian berusaha untuk menghabisi kekuatan Komunis, Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang memiliki basis pendukung kaum petani miskin kemudian bergerak dari kawasan perkotaan ke kawasan terpencil di kawasan pedesaan perbatasan antara Provinsi Hunan dan Jiangsi untuk membangun basis kekuatan. Seiring berjalannya peperangan, PKT sadar bahwa Jiangsi tidak bisa dipertahankan lagi, atas arahan ketua Mao Zedong, pada 1934 PKT melakukan perjalanan panjang atau lebih dikenal dengan long march ke Provinsi Yan’an di utara. Long march ini diikuti oleh sembilan puluh ribu pasukan beserta keluarga dan simpatisan, perjalanan ini melalui rute yang sulit dan menghindari jalanan yang mudah serta seringkali memutar dari rute yang normal untuk menghindari kejaran pasukan Kuomintang yang lebih kuat.

Saat perang dunia kedua, Jepang berperang dengan Tiongkok. Untuk sementara, permusuhan antara PKT dengan Kuomintang dilupakan. Kedua pihak bersama-sama memerangi invasi Jepang atas negeri mereka. Permusuhan antara kedua belah pihak kemudian kembali muncul pasca kalahnya Jepang pada 1945. Setelah perang dunia kedua, permusuhan antara kedua belah pihak kembali muncul ke permukaan, dukungan persenjataan dan bantuan keuangan dari Amerika Serikat kepada pihak Kuomintang ternyata tak mampu menghentikan pergerakan Tentara Pembebasan Rakyat PKT, satu persatu kemenangan diraih oleh pasukan Komunis PKT. Arah peperangan semakin menyudutkan Kuomintang, puncaknya adalah pada 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Kuomintang yang terdesak di medan pertempuran sendiri kemudian berhasil dipukul mundur dan mengungsi ke pulau Formosa yang kemudian lebih dikenal dengan Taiwan.

Tiongkok (dan Taiwan) menjadi salah satu dari empat negara yang terpisahkan karena Perang Dingin, selain Korea, Jerman, dan Vietnam. Setelah proklamasi berdirinya RRT, Pihak Beijing sebenarnya ingin segera untuk membebaskan Taiwan dan mempersatukan bangsa, akan tetapi terhalang oleh pecahnya Perang Korea (1950-1953) di mana Tiongkok mengirim Pasukan Sukarelawan dalam melawan agresi AS di Korea. Apalagi pada waktu itu Amerika Serikat menempatkan pasukan Armada Ketujuh Angkatan Lautnya di selat Taiwan seolah-olah menjadi peringatan bagi Tiongkok untuk tidak “menyentuh” sekutunya di pulau Formosa tersebut.

Tiongkok dan Taiwan sendiri sudah beberapa kali bersitegang dan kondisi-kondisi seperti ini dikenal dengan Krisis Selat Taiwan. Krisis Selat Taiwan Pertama terjadi pada 1954-1955. Saat itu pasukan Tiongkok berhasil merebut Kepulauan Yijiangshan dari tangan Taiwan.

Krisis Selat Taiwan Kedua terjadi pada Agustus 1958, dikenal juga sebagai Krisis Kinmen terjadi di Pulau Kinmen, sebuah pulau kecil yang sangat dekat dengan Tiongkok daratan namun dikuasai oleh Kuomintang. Krisis dimulai dengan pemboman artileri berat di pulau itu oleh Tentara Pembebasan Rakyat dengan tujuan merebutnya dari Taiwan. Amerika Serikat pun segera mengirim Enam kelompok pesawat tempur untuk mengawal kapal-kapal Taiwan yang memberikan suplai dan amunisi ke pulau itu. Tiongkok kemudian mengurungkan rencana mereka untuk merebut pulau Kinmen.

Sedangkan Krisis Selat Taiwan Ketiga pecah pada 1996. Krisis ini diawali dengan penempatan 150.000 Tentara Pembebasan Rakyat di Provinsi Fujian (Provinsi Tiongkok terdekat dengan Taiwan), melakukan tiga latihan militer termasuk uji coba rudal. Sebagai responsnya, Amerika Serikat mengirim dua gugus tempur kapal perang ke Taiwan untuk memantau tindakan militer Tiongkok, pengerahan kekuatan angkatan laut ini adalah yang terbesar sejak Perang Vietnam. Amerika Serikat juga mengecam tindakan Tiongkok sebagai sebuah sikap yang “sembrono” dan “provokatif”. Ketegangan di Selat Taiwan pun segera meningkat drastis, orang-orang mulai khawatir bahwa latihan militer Tiongkok akan berubah menjadi sebuah aksi militer terbuka. Krisis ini pun segera mereda setelah Pilpres Taiwan 1996, kedua belah pihak pun setuju untuk menahan diri. Tiongkok menghentikan latihan militer mereka di dekat Taiwan dan AS pun memindahkan kapal-kapal angkatan lautnya dari daerah sekitar Taiwan.

Dalam diplomasi Internasional, dikenal sebuah istilah “One China Policy” atau “Kebijakan Satu Tiongkok”, yang diterapkan oleh Pemerintah Tiongkok, dengan tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dari Tiongkok. Negara-negara di dunia yang menganut prinsip kebijakan ini tidak mengakui kedaulatan Taiwan (Republik Tiongkok) sebagai satu negara berdaulat. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sendiri menganut Prinsip “One China Policy” ini, walaupun Indonesia tidak mengakui kedaulatan Taiwan, bukan berarti hubungan kedua pihak tidak terjalin sama sekali. Indonesia memiliki perwakilan di Taipei berupa Kantor Dagang Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjalin hubungan ekonomi dan mempermudah urusan perdagangan antar kedua belah pihak.

Krisis Selat Taiwan kembali mencuat pada awal Agustus 2022. Krisis yang terjadi hari ini bermula dari pernyataan Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang mencantumkan Taiwan di salah satu daftar kunjungannya ke Asia. Bagi Pemerintah Tiongkok, kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan merupakan sebuah sikap menghina atas kesepakatan kedua negara dalam kebijakan Satu Tiongkok. Tiongkok pun mengancam akan melakukan aksi militer jikalau Nancy Pelosi tetap bersikukuh mengunjungi Taiwan. Akan tetapi, sampai pesawat Pelosi mendarat di Taipei pun Tiongkok tidak memberikan reaksi apapun kecuali melakukan penumpukan senjata dan pasukan di provinsi Fujian, sampai akhirnya Tiongkok mengumumkan akan melaksanakan latihan militer pada 4-12 Agustus. Latihan militer ini bertempat di laut sekitar Taiwan dan tampak seolah-olah mengepung Taiwan dari dunia luar. Dalam satu minggu ini kita melihat perubahan sikap Tiongkok, dari yang awalnya berhati-hati dengan kekuatan militer menjadi lebih berani dan tanpa ragu menunjukan persenjataan dan kemampuan militer mereka. Mungkin hal ini juga membuat kaget bagi para petinggi militer Tiongkok bahwa latihan militer yang mereka laksanakan tidak mendapatkan respons yang cukup berarti dari Amerika Serikat dan juga memberikan kesadaran bagi petinggi militer Tiongkok betapa tidak berdayanya militer Taiwan. Tiongkok sendiri hingga tulisan ini diketik masih terus melakukan latihan militer di sekitar Taiwan baik itu manuver laut ataupun udara.

Dari latihan militer yang sudah dilakukan selama kurang lebih satu minggu ini, dapat kita lihat bahwa Tiongkok sedang membangun sebuah kemampuan untuk melakukan blokade terhadap Taiwan. Hal ini persis sebagaimana yang pernah dilakukan dulu saat Perang Saudara. Saat itu pasukan Tentara Pembebasan Rakyat selalu melakukan strategi mengepung dan memutus jalur suplai dan jalur mundur pasukan musuh, apalagi jika berhadapan dengan musuh yang lebih besar. Melihat pengalaman di Ukraina, dapat diperkirakan bahwa Tiongkok tidak akan menyerang Taiwan dengan sebuah pendaratan amfibi ke pulau tersebut dan melakukan peperangan dengan pertumpahan darah, alih-alih Tiongkok akan melakukan blokade dan mengisolasi Taiwan dari dunia luar.

Latihan militer yang dilakukan Tiongkok selain memiliki bahasa politik juga memiliki bahasa strategi. Militer Tiongkok tidak pernah berperang selama lebih dari 40 tahun. Konflik militer yang terakhir kali melibatkan Tiongkok adalah Perang Sino-Vietnam 1979. Militer Tiongkok tidak memiliki pengalaman tempur secara langsung dan perlu untuk melakukan latihan dan peningkatan kemampuan.

Andaikata perang antara kedua belah pihak benar-benar terjadi, apa dampaknya terhadap Indonesia? Yang mudah dipahami dan akan terasa bagi kita kalangan gen Z kemungkinan adalah naiknya harga-harga gadget dan barang elektronik seperti smartphone, komputer, dan laptop. Hal ini dikarenakan 52% chip semikonduktor di dunia merupakan produksi Taiwan. Jika ekspor chip semikonduktor ini menjadi terhambat sehingga stoknya menjadi langka, maka harga-harga gadget akan naik dan bahkan dapat menaikan juga harga-harga mobil dan motor mengingat kendaraan hari ini juga menggunakan teknologi chip semikonduktor.

Kedua adalah krisis kemanusiaan mengingat ada 294.000 TKI di Taiwan tentunya menjadi beban tersendiri bagi KDEI Taipei untuk memastikan mereka semua dalam kondisi aman dan dapat dihubungi sewaktu-waktu. Ketiga, tentu terganggunya neraca perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok. Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar bagi Indonesia sedang fokus menghadapi peperangan. Terlebih lagi jalur transportasi dan perdagangan melalui Laut Tiongkok Selatan akan terganggu dan tidak aman sama sekali.

Jadi kira-kira bagaimana langkah Tiongkok dalam reunifikasi nasional dan menaklukan Taiwan? Sejak dulu Tiongkok pernah memberikan proposal “Satu Negara, Dua Sistem” kepada Taiwan. Konsep ini merupakan konsep di mana Taiwan akan bergabung kembali dengan Tiongkok sebagai sebuah “Daerah Administrasi Khusus” dengan pemerintah tersendiri di bawah kepemimpinan Beijing. Hal ini awalnya dicetuskan oleh Deng Xiaoping saat menerima kembali Hongkong dari tangan Inggris dan Macau dari tangan Portugal pada akhir 90-an. Akan tetapi, tawaran ini dengan mentah ditolak oleh Taiwan. Tiongkok selalu mengharapkan reunifikasi secara damai dan menghindari langkah-langkah kekerasan, namun bukan berarti Tiongkok tidak bisa menggunakan kekuatan militer untuk merebut Taiwan.

Taiwan adalah bagian dari Tiongkok yang tak bisa dipisahkan dan sudah menjadi bagian dari bangsa Tiongkok selama beribu-ribu tahun lamanya. Hal ini juga sudah didukung dan diakui oleh ratusan negara berdaulat di dunia. Tiongkok dapat menggunakan kekuatan militernya jika memang diperlukan atau bahkan tidak perlu sama sekali. Dengan kekuatan ekonominya, Tiongkok sebenarnya dapat menaklukan Taiwan. Tiongkok hari ini adalah kekuatan besar ekonomi dunia dan akan terus bertambah kuat seiring meredupnya hegemoni Amerika Serikat di kancah dunia. Namun, untuk menjelaskan bagaimana rincinya Tiongkok untuk meraih reunifikasi secara damai akan terasa sulit dibayangkan. Akan tetapi, kita dapat memperkirakan andaikata Tiongkok akan mengambil langkah militer terbuka (perang), maka Tiongkok akan melakukan blokade terhadap Taiwan sembari melakukan negosiasi dengan para pemimpinnya. Pada 11 Agustus 2022, Tiongkok menerbitkan “Buku Putih–Prinsip Satu-China dan Isu Taiwan” (White Paper–The One-China Principle and the Taiwan Issue) berbeda dengan Buku Putih yang terbit pada 2000, janji untuk tidak menggunakan kekuatan militer dan “memberikan otonomi yang tinggi” kepada Taiwan sudah dihapus. Ini menandakan bahwa Tiongkok membuka opsi bagi penggunaan kekuatan militer. Namun kemungkinan Tiongkok untuk mengambil langkah militer dalam menaklukan Taiwan masih kecil kemungkinannya (untuk sementara ini).

Penulis: Muhamad Farhan Prabulaksono
Editor: Rilanda

REFERENSI

Dittmer, Lowell. Taiwan and China: Fitful Embrace. University of California Press, 2017.

Indriani, Ruth Meliana Dwi. “Mengapa Kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan Bikin China Geram?” suara.com. Agustus 3, 2022. https://www.suara.com/news/2022/08/03/135557/mengapa-kedatangan-nancy-pelosi-ke-taiwan-bikin-china-geram (accessed Agustus 14, 2022).

Ip, Cyril. “Chinese PLA drills simulating Taiwan blockade seen to become new ‘normal’.” South China Morning Post. Agustus 9, 2022. https://www.scmp.com/news/china/military/article/3188257/mainland-china-declares-military-drills-will-continue-around (accessed Agustus 14, 2022).

Iswara, Aditya Jaya. “Usai Nancy Pelosi ke Taiwan, AS Peringatkan China soal Latihan Militer.” Kompas.com. Agustus 4, 2022. https://www.kompas.com/global/read/2022/08/04/122400270/usai-nancy-pelosi-ke-taiwan-as-peringatkan-china-soal-latihan-militer (accessed Agustus 14, 2022).

Darini, Ririn, M.Hum. “Garis Besar Sejarah Era Mao.” 2010.

Qimao, Chen. “The Taiwan Strait Crisis: Its Crux and Solutions.” Asian Survey, 1996.

Rahman, Dzulfiqar Fathur. “Di Tengah Kepungan Cina, Ada Ratusan Ribu TKI di Taiwan.” Databoks. Agustus 8, 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/08/di-tengah-kepungan-cina-ada-ratusan-ribu-tki-di-taiwan#:~:text=Di%20tengah%20situasi%20ini%2C%20Taiwan,Taiwan%20mencapai%20294%20ribu%20orang. (accessed Agustus 14, 2022).

The United States, China, and Taiwan: A Strategy to Prevent War. Council on Foreign Relations, 2021.

White Paper–The One-China Principle and the Taiwan Issue. 2022. https://www.mfa.gov.cn/ce/celt/eng/zt/zgtw/t125229.htm (accessed Agustus 14, 2022).

Yunus, Resmiyati. Jendela Peristiwa Di Kawasan Asia Timur. Sleman: Interpena, 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top