Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari tiga perguruan tinggi, yakni Tiyo Ardianto (Universitas Gadjah Mada), Nur Maajid (Universitas Diponegoro), dan Kevin Kurnia (Politeknik Negeri Semarang), menginisiasi forum diskusi bertajuk “Ramadan: Ramai-Ramai Bahas Demokrasi Negara” pada Kamis (19/2/2026) di Burjo Kane, Semarang. Diskusi ini menyasar seluruh mahasiswa lintas disiplin guna membedah kilas balik kebijakan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berikut implikasinya terhadap sektor ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia.
Garis besar hasil tukar aspirasi selama diskusi melahirkan kesimpulan terkait ketidakefektifan MBG, mulai dari proses distribusi gizi yang belum merata hingga dampaknya terhadap peluang ekonomi lokal.
Kevin menyebut bahwa janji pemerintah terkait kualitas gizi, pelibatan UMKM, dan penyediaan lapangan kerja belum sama sekali terealisasi sesuai rencana.
“Jadi memang tujuan utama dari MBG, kan, tadi sudah disampaikan juga, ya, MBG ini sebagai pemanduan gizi untuk mencegah stunting, kemudian yang kedua untuk melibatkan ekonomi bangsa, dan yang ketiga untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Namun nyatanya yang kita lihat dari janji-janji rezim Prabowo-Gibran di dalam kampanye kemarin tidak terlaksana selama kurang lebih satu tahun setengah menjabat.” ungkap Kevin.
Melengkapi pernyataan Kevin, Maajid dalam salah satu pernyataannya mencoba menawarkan alternatif solusi berupa bantuan langsung tunai kepada rakyat yang menurutnya lebih dapat menjawab tantangan dari risiko negatif pelaksanaan MBG.
“Dibanding pemerintah memberikan MBG, kasih saja bantuan langsung tunai. Karena itu sudah ada di banyak kajian juga.” ujarnya.
Di samping isu MBG, Tiyo turut menyoroti terkait latar belakang digagasnya diskusi-diskusi semacam ini yang tidak lepas dari urgensi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif menyalurkan kritik secara kolektif sebagai sebuah kontribusi nyata terhadap masyarakat.
“Setiap orang yang berpendidikan, selama pendidikan masih diselenggarakan oleh pajak rakyat, maka selama itulah mereka berhutang pada rakyat Indonesia.” jelasnya.
Menurut Tiyo, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengkritisi kebijakan pemerintah karena pendidikan yang mereka terima pada dasarnya tidak lepas dari campur tangan rakyat.
Salah satu peserta dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Septiana Sari, menambahkan perspektif dari mahasiswa yang hadir, menggarisbawahi pentingnya aksi nyata setelah diskusi.
“Harapannya diskusi-diskusi ini memberikan output yang bukan hanya sekadar kajian saja. Yang penting, tuh, ada aksi, jangan setelah diskusi ini tidak ada output-nya sama sekali.”
Dengan demikian, forum tersebut ke depannya diharapkan dapat menjadi ruang berkelanjutan yang mewadahi diskusi, konsolidasi, dan aspirasi mahasiswa dalam proses mengidentifikasi serta mengevaluasi kebijakan negara. Dengan memahami dampak kebijakan secara kritis, diskusi dengan demikian tidak hanya berhenti di ranah wacana semata, melainkan menjadi sebuah langkah menuju aksi kolektif yang kelak menggerakkan perubahan sosial.
Reporter: Lia, Pricil, Tri
Penulis: Tri
Editor: Arya
