Negara Dalam Pusaran Drama Politik Jokowi

Negara Dalam Pusaran Drama Politik Jokowi
Negara Dalam Pusaran Drama Politik Jokowi
Dok. Hayamwuruk/Ilustrasi: Albertus Hendy Christian

Makin hari makin tidak karuan drama yang dipertontonkan oleh pemerintahan Jokowi. Drama yang alur ceritanya mudah ditebak, deretan pemain yang membosankan, properti drama bermutu rendah, musik yang tidak sesuai adegan, sampai pada ending yang tidak membuat penonton bertepuk tangan. Untuk sebuah drama yang memakan biaya produksi sangat tinggi, ini sangat memalukan.

Sebagai kepala negara, Jokowi mesti bertanggung jawab atau sekurang-kurangnya menjelaskan terkait situasi yang terjadi hari ini, bukan malah diam dan menambah keruh situasi yang ada. Dalam urusan ini, Jokowi telah gagal menjadi kepala negara, meski begitu, ia tetap mengesankan sebagai petugas partai dan kepala keluarga, lebih-lebih untuk kedua anak lelakinya, menantu, serta adik iparnya.

Pada awal kemunculannya di panggung politik nasional, Jokowi dianggap sebagai representasi sipil yang dapat memimpin sebuah negara dengan baik. Namun, anggapan tersebut luntur seiring berjalannya waktu. Sifat dan semangat sipilnya seketika berubah menjadi otoriter. Entah Jokowi berubah atau Jokowi yang kembali ke wujud aslinya. 

Neo-Otoritarian ala Presiden Jokowi

Neo-otoritarian menjadi kata paling pas untuk menggambarkan watak pemerintahan Jokowi. Tidak lagi menggunakan penembak misterius (petrus) sebagai alat merepresi tetapi melalui regulasi, intervensi, kriminalisasi, sampai pembatasan akses informasi dan ruang berekspresi. Meski caranya berbeda tetapi keduanya sama-sama menghasilkan banyak korban, trauma, takut, serta permasalahan sosial dan lingkungan. 

Pada isu pilpres 2024 kali ini misalnya, keterlibatan dan keberpihakan Jokowi pada salah satu calon, yakni anaknya sendiri menghasilkan pelanggaran konstitusi dan etik yang tak terhingga. Jokowi berhasil mengorkestrasikan kepentingannya dalam bentuk regulasi (Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). Tidak berhenti di sana, Jokowi juga mengobrak-abrik netralitas Lembaga Kepolisian untuk ikut serta memuluskan jalan untuk calon pilihannya. Ketidaknetralan Polri ini yang akhirnya menghasilkan banyak intervensi dan ancaman kepada para kepala daerah, rektor, akademisi, aktivis, tokoh masyarakat, dan pemuka agama dalam usaha memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. 

Bayangkan, sedari niat proses pencalonan sampai pada tahap kampanye, dilakukan dengan penuh pelanggaran dan niretika. Pada beberapa kesempatan Jokowi bahkan terlibat dalam usaha mengkampanyekan Prabowo-Gibran, baik secara eksplisit maupun implisit. Mirisnya, Jokowi berdalih melakukan itu semua atas dasar undang-undang.

Seakan kehilangan urat malu, Jokowi terus melaju memenangkan anaknya. Tak peduli seberapa banyak dan keras kritik yang ditujukan pada dirinya, Jokowi tetap tidak mundur selangkahpun. Label “anak haram konstitusi” dan “nepo baby” dari media internasional (Al Jazeera) untuk anaknya, Gibran, tidak juga membuat Jokowi introspeksi dan bertobat.

Malah sebaliknya, Jokowi kian mesra dengan menteri dan orang-orang di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, sebut saja Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian). Zulkifli Hasan (Mendag), Bahlil Lahadalia (Menves), Erick Thohir (Menteri BUMN), Budi Arie (Menkominfo), dan Luhut Pandjaitan (Menko Marves). Ini dibuktikan dengan beberapa momen, seperti makan bersama, pembagian bansos, dan kunjungan kerja ke berbagai daerah.  

Drama Politik Jokowi di Akhir Periode

Sulit rasanya berprasangka baik kepada para pejabat publik untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam urusan kampanye. Fasilitas transportasi, fasilitas komunikasi, atau fasilitas lain yang dibiayai oleh APBN atau APBD sangat rawan disalahgunakan. Pada kasus terbaru, dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) sebagai upaya memenangkan Prabowo-Gibran semakin menyeruak.

Pemerintahan Jokowi mengalokasikan dana bansos tahun 2024 senilai Rp 496 triliun. Jumlah ini naik 12,4 persen dibandingkan tahun 2023, dan hanya berbeda Rp 2,2 triliun dari tahun 2020 (masa Covid-19). Padahal di tiga tahun sebelumnya, anggaran bansos konsisten mengalami penurunan. Suatu kebetulankah jika anggaran bansos ini tiba-tiba meningkat tajam di tahun politik, yang pada saat yang sama anak dari seorang presiden ikut berkontestasi di dalamnya?

Skema pembagian bansos menjelang hari-hari pencoblosan tidak boleh dilihat sebagai bantuan ekonomi semata, melainkan juga bantuan politik dan elektoral kepada si pemberi, dalam hal ini adalah pemerintah. Bukan tanpa sebab Jokowi melakukan strategi ini karena diduga risau terhadap kinerja Tim Kampanye Nasional (TKN) yang tak kunjung mendongkrak elektabilitas Prabowo-Gibran melebihi 50%. 

Seperti prajurit yang sudah mengenal medan pertempuran, Jokowi paham betul bagaimana memainkan hati masyarakat dengan bantuan-bantuan sosial seperti ini, apalagi jika ia sendiri yang turun langsung membagikannya. Data Lembaga Survei Indonesia (LSI) memotret hubungan antara bagi-bagi bansos dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Terbukti, hasil survei LSI tanggal 20 Januari 2024, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 83%. 

Modal 83% inilah yang terus membuat Jokowi yakin bahwasanya masyarakat ada di pihaknya. Padahal, jika angka tersebut dikritisi lebih jauh, banyak hal yang bisa diperdebatkan. Seperti, bagaimana latar belakang responden yang dijadikan acuan survei. Bisa jadi para responden ini tidak memahami situasi aktual atau tidak memiliki pengetahuan dan kepekaan sosial yang baik sehingga pendapatnya bias dan tidak merepresentasikan apa yang sebenarnya terjadi.

Tidak objektif rasanya ketika kinerja pemerintah diukur dari bansos yang hanya dibagikan beberapa kali dalam setahun kepada masyarakat kurang mampu. Meski pada akhirnya persepsi publik ini tidak dapat disalahkan. Namun, inilah yang menjadi PR besar selama kepemimpinan Jokowi, yakni stagnasi kualitas SDM Indonesia. Daya nilai masyarakat terhadap kinerja pemerintah tidak boleh lagi didasarkan pada pemberian materi (bansos) tetapi harus berdasarkan aspek-aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan, dan lain sebagainya. 

Selain karena bansos, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi juga terangkat karena pembangunan infrastruktur ekonomi (jalan tol, jembatan, bandara, kereta cepat, dan pelabuhan). Pembangunan yang lebih difokuskan pada infrastruktur ekonomi ketimbang infrastruktur sosial (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi) membuat masyarakat teralienasi dan kurang peka terhadap kondisi di sekitarnya. Orientasi pembangunan era Jokowi lebih seperti mengarah kepada investasi bisnis daripada usaha-usaha mencerdaskan rakyat dan kesejahteraan sosial. Sebab, banyak dari proyek infrastruktur ini yang gagal karena tidak mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Pada penghujung masa jabatannya, tidak banyak yang bisa kita kenang tentang Jokowi, selain presiden perusak demokrasi dan bapak infrastruktur semu. Pemimpin sipil yang jauh dari nilai dan semangat kerakyatan. Sebuah ending drama politik yang mengenaskan, saat hasrat tinggi melanggengkan kekuasaan membuat Jokowi jatuh di lubang kuburnya sendiri. 

Penulis: Raihan Immaduddin (Sejarah 2020)
Catatan: Setiap tulisan opini yang dimuat LPM Hayamwuruk mencerminkan pemikiran dan sikap penulis opini dan tidak mewakili pemikiran dan sikap LPM Hayamwuruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top