Nobar dan Diskusi Film Dokumenter Dirty Vote: Keresahan Masyarakat terhadap Dinasti Politik

Nobar dan Diskusi Film Dokumenter Dirty Vote: Keresahan Masyarakat terhadap Dinasti Politik
Nobar dan Diskusi Film Dokumenter Dirty Vote: Keresahan Masyarakat terhadap Dinasti Politik
Dok. Hayamwuruk/Farhan

Selasa (13/02/2024), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Hayamwuruk mengadakan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Dirty Vote secara online melalui platform Zoom. Acara ini dilaksanakan setelah melihat perkembangan situasi pemilihan umum (pemilu) 2024 yang diduga mengalami banyak kecurangan dan mencederai demokrasi. Acara ini menghadirkan Ray Rangkuti yang merupakan aktivis Reformasi 1998 dan Koordinator Lingkar Madani (LIMA) sebagai pemantik diskusi.

Dirty Vote merupakan film dokumenter yang merangkai berbagai dugaan kecurangan yang terjadi menjelang Pemilu 2024. Sejak perilisan Dirty Vote di YouTube pada 11 Februari 2024, film ini telah ditonton sebanyak 13 juta kali dalam waktu 2×24 jam.

Acara dimulai dengan menonton bersama film Dirty Vote kemudian dilanjutkan dengan diskusi para peserta nobar bersama Ray Rangkuti. Farhan Prabulaksono, salah satu anggota LPM Hayamwuruk menyatakan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai wadah refleksi dan merespon isu dalam film tersebut.

“Acara nonton bareng dan diskusi ini hadir sebagai wadah yang kami sediakan guna memberikan pencerahan atas sebuah film yang dianggap kontroversial oleh masyarakat dengan cara yang intelek dan mencerdaskan,” jelasnya.

Di dalam diskusi tersebut, Ray memberikan tanggapannya tentang film Dirty Vote bahwa film tersebut menggunakan data-data lama.

“Film ini sebenarnya tidak memberi tahu informasi yang baru. Bagi mereka yang mengikuti sejak dari awal tahapan pelaksanaan pemilu ya sejak dimulai dari proses pendaftaran partai politik sampai hari ini. Banyak data-data yang diungkapkan dalam film ini sebetulnya data-data yang sudah kita diskusikan sejak lama,” ungkap Ray.

Hal senada juga diungkapkan Farhan, menurutnya dugaan kecurangan pada Pemilu sudah lama muncul di kalangan masyarakat namun kehadiran film ini seakan mempertegas isu tersebut.

“Dugaan kecurangan dalam Pemilu ini sudah sejak jauh hari muncul dalam percakapan masyarakat, akan tetapi belum ada pihak yang berani membongkarnya secara tegas, film ini hadir di waktu yang tepat guna memberikan kesadaran pada masyarakat,” tutur Farhan.

Ray juga mengatakan bahwa dugaan kecurangan yang diungkap oleh 3 aktor dalam film Dirty Vote yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar terjadi karena adanya distorsi pada pengampu pelaksana pemilu yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).

“Pengampu pelaksanaan Pilpres dan Pemilu ini menurut saya ketiganya mengalami distorsi yang sangat serius. Pertama tentu penyelenggaranya sendiri dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP, ketiganya mengalami krisis moral dan kinerja yang buruk,” ujar Ray.

Rangkaian dugaan kecurangan yang dimuat dalam film ini tidak lepas dari adanya kesadaran masyarakat terhadap dinasti politik yang terjadi saat ini, di mana salah satu calon wakil presiden memiliki hubungan darah dengan Presiden Indonesia saat ini.

“Pak Jokowi itu adalah contoh paling ideal dari apa yang disebut dengan dinasti politik karena pertama beliau masih aktif menjadi presiden. kedua, anaknya berdasarkan hubungan darah sekarang mau menuju ke wakil presiden. Ngga sekedar itu, melibatkan paman yang memberikan landasan hukum bagi si anak ini untuk melaju sebagai cawapres. Kenyataan itu ngga cukup, didukung oleh anaknya yang lain yang baru dua hari jadi anggota partai lalu langsung jadi ketua umum,” tegas Ray.

Respon antusias masyarakat yang menonton film ini dinilai Ray sebagai bukti keresahan publik melihat persoalan keadaban elit politik sekaligus mewadahi kritik mereka terhadap pemerintah.

“Kumpulan 13 juta orang yang menonton Dirty Vote itu boleh disebut sebagai suara perlawanan masyarakat terhadap tindak tanduk Pak Jokowi dalam beberapa bulan terakhir ini yang mengangkangi prinsip-prinsip demokrasi dan mengangkangi moral berdemokrasi.”

Menurut Ray, tiga narasumber sekaligus aktor dalam film Dirty Vote yang telah disebutkan di atas membuat film tersebut untuk mengkritik dinasti politik dan mengkritik orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM tetapi masih bisa dicalonkan menjadi presiden. Ray juga mengatakan bahwa film ini mengupayakan agar kekuasaan tidak jatuh di tangan paslon dengan isu-isu tersebut. 

Concern mereka sama dengan concern saya yaitu mengkritik dinasti politik dan mengkritik orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM masih bisa dicalonkan sebagai presiden. Kenapa kita kritik? Ya itu tanggung jawab moral sebagai akademisi memberitahu, mengingatkan masyarakat untuk yang terbaik bagi republik.”

Penulis: Rizka & Alena
Reporter: Rizka
Editor: Juno

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top