Sudah hampir dua pekan sejak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengeluarkan pengumuman mengenai larangan penjualan liquefied petroleum gas (LPG) atau gas LPG 3 kg bagi para pengecer. Kebijakan ini mengharuskan masyarakat untuk membeli gas LPG di agen resmi Pertamina atau di sub pangkalan resmi yang memiliki nomor induk berusaha (NIB).
Kebijakan yang berlaku mulai tanggal 1 Februari 2025 itu menjadi topik yang ramai diperbincangkan di lingkungan sekitar, bahkan di media sosial. Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut berdampak sangat besar bagi masyarakat, terutama masyarakat yang hidup dan mencari rezeki dari gas hijau ini.
Sulitnya pemerolehan gas LPG ini merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang terdampak adalah wilayah Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui, Tembalang adalah wilayah yang banyak dihuni oleh para mahasiswa karena letaknya yang dekat dengan beberapa kampus. Wilayah semacam ini sangat strategis sebagai tempat berbisnis berbagai jenis kebutuhan, mulai dari kebutuhan rumah tangga, hingga kebutuhan yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Akibat dari kebijakan ini, banyak pemilik pangkalan hingga warung makan di wilayah Tembalang yang terdampak.
Riri salah satunya. Sebagai pengecer, kini ia mendapatkan lima stok tabung gas dari pengecer lainnya dengan harga Rp20.000 per tabung dan mematok keuntungan dua ribu rupiah. Akan tetapi, Riri hanya menjual tiga tabung gas karena gas yang lain diberikan kepada sang adik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Sebelum Bahlil melarang pengecer, itu tuh saya cuman mendapat jatah 5 tabung. Satu buat saya sendiri. Kemudian diminta adik saya satu buah, lalu sisanya tinggal 3 tabung. Saya juga menjaga buat hidup, takutnya nanti lama, ternyata memang lama betul ndak dikasih,” jelas Riri.
Meski begitu, Riri tidak merasa keberatan ketika tidak mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg selama masih bisa mencukupi kebutuhan masak. Walaupun hal itu tetap memengaruhi penjualannya.
“Soalnya kan orang sudah pada tahu kalau di sini ada gas, orangnya akhirnya ke sini kecelik, gak bawa tabung yang tadinya di saya jadi langganan, terus sampe sini ndak ada,” tambahnya.
Nasib berbeda dialami Agus Baiduri, seorang pemilik pangkalan. Ia menceritakan bahwa dirinya tidak mengalami kelangkaan. Hal ini disebabkan kondisi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Diponegoro (Undip) yang pada saat itu sedang menjalani libur semester, yang kemudian berdampak pada tutupnya beberapa warung.
“Kalau untuk kelangkaan, waktu kemarin punya saya tidak sampai terkena kelangkaan. Masalahnya, mahasiswa atau mahasiswi Undip belum pada datang. Kedua, banyak warung-warung yang masih tutup,” ungkap Agus saat diwawancarai tim LPM Hayamwuruk di Ayam Geprek Ngayokdjokarto pada Minggu (9/02/2025).
Namun, Agus mengatakan bahwa daerah Tembalang akan mengalami kelangkaan ketika mahasiswa akan beraktivitas kembali meski stok gas LPG sudah banyak. Agus sendiri mendapat kiriman berjumlah 50 tabung dalam satu minggu, dan kemudian menjualnya seharga Rp17.000 per tabung.
“Oh pasti, kemungkinan permintaan semakin banyak dan itu sudah saya alami,” imbuhnya.
Aziz Sabaruddin, penjual yang bekerja di Burjo Pamekaran juga mengalami kesulitan dalam mencari gas LPG. Tidak hanya sampai di situ, harga tabung melon yang mahal membuat dia mau tidak mau tetap membeli untuk kebutuhan berjualan.
“Iya, susah. Susah banget. Kemarin aku nyari-nyari pada yang mahal yang jual tuh. Satu tabung Rp25.000. Kita kan warung, mau nggak mau kan kita harus beli, kan keperluan,” terang Aziz.
Oleh karena itu, dia berharap kepada pemerintah supaya membuat kebijakan untuk menurunkan harga dan mempermudah akses untuk membeli tabung gas.
“Harapannya ya mudah-mudahan sih dimurahin, jangan sampai mahal, jangan sampai langka lagi. Kita kan rakyat biasa gitu kan, susah. Agen kan belum tentu ada yang dapet, ada yang jauh. Pengecer kan yang pinggir gang juga ada,” ungkapnya
Reporter: Diaz, Erinna, Syipolo
Penulis: Diaz
Editor: Cattleya
