Audiensi Aliansi BEM Se-Undip dan Satgas PPKS: Pertor Perlu Direvisi

Dok. Hayamwuruk/Farhan

Rabu (19/06/24) Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Undip mengadakan audiensi dengan birokrasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro atau selanjutnya disebut Satgas PPKS Undip. Hal tersebut dilakukan karena Satgas PPKS Undip selama ini dinilai kurang aktif dalam menindak lanjuti kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan Undip.

Audiensi kali ini menyoroti perihal perlunya revisi terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Pertor Undip nomor 13 tahun 2022. Wakil Rektor I Undip Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., Μ.Τ. memberikan tanggapan mengenai usulan merubah atau merevisi Pertor Undip nomor 13 tahun 2022

“Saya pikir perubahan itu satu keniscayaan, pasti sesuai dengan dinamika, sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian perubahan itu harus dipikir atau dikaji secara mendalam agar perubahan tidak menjadi bumerang bagi kita,” ujar Prof Heru.

Selain itu audiensi ini juga menyoal perihal proses pembentukan tim Satgas PPKS Undip yang dinilai tidak terbuka. Menanggapi hal ini Prof Heru menjelaskan bahwa memang perlu ada komunikasi lebih lanjut dalam proses tersebut.

“Saya pikir kuncinya memang di komunikasi, komunikasi yang harus ditingkatkan sehingga apa-apa yang dilakukan itu bisa dipahami secara bersama-sama,” tegas Prof Heru.

Farid Darmawan, Ketua BEM Undip menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan perlu adanya Reformasi dalam tubuh Satgas PPKS. Utamanya dalam proses penunjukkan ketua, pembentukan anggota, serta asas-asas terkait akuntabilitas yang perlu dipenuhi.

Sistem rekrutmen yang tidak terbuka bukan satu-satunya poin yang dipermasalahkan, alokasi anggaran dana sebagai katalis penting bagi kelancaran operasional lembaga juga turut dipertanyakan.

Pada audiensi ini aliansi BEM Se-Undip menjelaskan adanya beberapa poin dalam Peraturan Rektor Undip nomor 13 tahun 2022 yang dianggap bermasalah dan perlu direvisi, beberapa poin bermasalah itu adalah sebagai berikut:

  1. Pembenahan rumusan pendefinisian subjek, saksi, dan korban dalam BAB Ketentuan Umum, yakni meliputi pasal 1 angka 14 dan pasal 1 angka 17
  2. Pencabutan pasal 6 ayat (4) huruf g terkait kewajiban warga kampus berpakaian yang memenuhi nilai-nilai kesopanan
  3. Penambahan klasifikasi bentuk kekerasan seksual pada Pasal 5 ayat (2) Pertor PPKS Undip. Mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

 

Penulis : Farhan

Editor  : Indri

Reporter: Majid & Farhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top