 |
| Dok. Aliansi Indonesia Bersuara |
Sekelompok mahasiswa dengan pakaian serba hitam yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Bersuara (AIB) melakukan aksi unjuk rasa di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kamis (29/03/2018). Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan sebelas permasalahan pemerintah Republik Indonesia (RI) yang disalurkan melalui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan.
AIB merupakan gabungan dari beberapa organisasi, antara lain ; Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya (Universitas Diponegoro, Universitas Wahid Hasyim, Universitas Stikubank, Universitas 17 Agustus 1945,Universitas Islam Negeri), Dewan Perwakilan Mahasiswa(DPM) Keluarga Mahasiswa(KM)Unnes, BEM Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)Unnes, BEM Fakultas Teknik (FT)Unnes, BEM Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)Unnes, organisasi eksternal kampus, Persatuan Mahasiswa Hukum (Permahi), Aliansi Mahasiswa Papua, FIP Bergerak, serta News FIK.
“Kedatangan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, momentum yang tepat untuk mahasiswa menyampaikan keresahan dan hasil kajian,” ujar Iqbal, koordinator aksi, berdasarkan rilis yang diterima Hayamwuruk, Minggu (01/04/2018).
Massa mulai melakukan aksi pukul 07.00 WIB dengan menyanyikan lagu “perjuangan” dari titik kumpul Masjid Ulul Albab sampai titik aksi di depan Auditorium Unnes. Dalam aksi tersebut massa membawa pocong sebagai simbol matinya kepedulian pemerintah terhadap rakyat saat ini.
Aksi saling dorong sempat terjadi antara mahasiswa dengan satpam. Iqbal mengungkapkan, dalih satpam mencegah mahasiswa masuk karena ada Peraturan Rektor Unnes yang menyebutkan bahwa setiap aksi di kampus harus ada izin dari rektor, pihak keamanan, dan polisi. Iqbal menjabarkan kalau sepertinya satpam tidak memahami adanya jaminan menyampaikan pendapat di muka umum yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“Kami menyesalkan ketidaktahuan satpam dan merekomendasikan agar supaya belajar tentang Hak Asasi Manusia. Karena jika ketidaktahuan dan atas perintah Rektor Unnes, maka satpam tidak sah menjadi aparat keamanan yang seharusnya memiliki kewajiban menegakkan bangsa Indonesia sebagai negara hukum,” ujarnya.
Ketegangan pun kembali terjdi ketika pihak Unnes mengingkari janjinya akan mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan Ketua MPR RI. Sampai akhirnya, pihak protokoler pun memperbolehkan mahasiswa menemui ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.
Massa pun menyampaikan aspirasinya secara langsung dengan memberikan hasil kajian dan piagam penghargaan yang berisi sebelas permasalahan di Indonesia kepada Zulkifli Hasan.
“Diterimanya kajian serta piagam oleh wakil rakyat tersebut memberikan titik terang bahwasanya jalan perjuangan aksi akan selalu ditempuh untuk mencapai keseimbangan dalam pemerintahan,” ujar Iqbal.
Adapun sebelas tuntutan dari mahasiswa tersebut antara lain :
1. Mahalnya biaya pendidikan dikarenakan masuknya neoliberalisme di ranah pendidikan,
2. Kesenjangan ekonomi yang semakin besar dan pembangunan yang tidak memihak rakyat,
3. Kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan keadilan,
4. Konflik agraria yang semakin banyak dan tak kunjung selesai,
5. Tidak seriusnya pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,
6. Olahraga yang disusupi kepentingan politik praktis,
7. Pengelolaan sumber daya alam yang kehilangan arah,
8. Jaminan kesehatan yang tidak merata dan tidak berkeadilan,
9. Kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap petani,
10. Aset nasional yang dikuasai asing, dan
11. Diskriminasi pemerintah terhadap rakyat Papua.
