LPM Hayamwuruk

Dok. Hayamwuruk Para aktivis dari berbagai mahasiswa di Semarang kembali menggelar Aksi Kamisan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis sore (15/3). Aksi Kamisan ini membawa isu “Selamatkan Pesisir Semarang” yang berkaitan dengan penggusuran Kampung Tambakrejo karena adanya proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) dan untuk mengawal warga Tambakrejo yang menolak dipindahkan ke Rumah Susun […]

Dok. Antarajateng.com Minggu (4/3/18), Is (aktivis mahasiswa), Kevin dan Sutamo (warga Sukoharjo) ditangkap oleh kepolisian daerah Jawa Tengah dengan tuduhan melakukan tindak pidana perusakan sebagaimana tertera dalam Pasal 187 ayat (1) dan (2) atau Pasal 170 ayat (1) KUHP. “Kerusakan-kerusakan yang dialami oleh pihak PT RUM  sendiri tidak sebanding dengan kerusakan yang dia (PT RUM) […]

Dok. antaranews.com Jaringan Masyarakat  Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) mengungkapkan ketentuan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Pegunungan Kendeng dan berbagai kewajibannya belum dilaksanakan Dinas Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini. Dari rilis yang diterima Hayamwuruk, Rabu (7/3/2018), Ngatiban, salah satu anggota JMPPK menjabarkan pada hasil KLHS tahap satu yang  mengkaji zona […]

Dok. Iqbal Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menggelar aksi di depan kantor Dinas Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Jawa Tengah.  Mereka  menuntut Dinas ESDM provinsi Jawa tengah untuk tidak mengobral izin tambang di Pegunungan  Kendeng. “Kami menyerukan agar Pemprov (Pemerintah Provinsi, red) terutama Dinas ESDM seharusnya mematuhi keputusan […]

Dok. Hayamwuruk Sudah empat puluh tahun lamanya, Rahmadi berprofesi sebagai nelayan. Tak pernah terpikir olehnya kalau  diharuskan tinggal oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang di sebuah rusun—Rusunawa Kudu, Kecamatan Semarang Timur. Akses rusun yang jauh dengan laut membuatnya pesimis,kalau sampai beralih profesi.  “Kami tidak pernah membayangkan bertempat tinggal di rusun dan tidak bisa membayangkan alih profesi,  […]

Dok. Tribunjateng.com Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Semarang mempertanyakan keseriusan dan keberpihakan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pasalnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL—yang kerap disebut Perda PKL—yang disahkan pada Kamis, (25/1/2018) tidak mengakomodir keseluruhan rekomendasi yang telah diutarakan oleh LBH […]

Dok. Okezone.com Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL—yang kerab disebut Perda PKL—menjadi pembenaran bagi  pemerintah untuk melakukan represi kepada PKL di kota Semarang. Pendapat itu diutarakan oleh Lembaga Badan Hukum (LBH) Semarang dalam keterangan tertulis yang diterima Hayamwuruk, Senin (5/3/2018). “Perda yang baru diundangkan pada 25 Januari 2018 […]